Kiat-kiat pelaksanaan penyuluhan agroforestri berbasis penelitian

Oleh Endri Martini


Penyuluhan agroforestri sama halnya dengan penyuluhan lainnya, hendaknya dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang berkualitas dan terkini dari hasil penelitian, atau dengan kata lain berbasiskan hasil penelitian. Melalui penyuluhan agroforestri berbasis penelitian, petani akan mendapatkan informasi dan teknologi yang tepat untuk diujicobakan di kebunnya. Sehingga petani dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam meningkatkan hasil produksi kebun yang dikelolanya. Namun, penyuluhan tentang agroforestri yang berbasis hasil penelitian masih mengalami berbagai tantangan, salah satunya adalah terbatasnya akses penyuluh terhadap informasi hasil-hasil penelitian karena kurangnya komunikasi dan interaksi antara lembaga penelitian dengan badan-badan penyuluhan. Dalam menjawab tantangan tersebut, lembaga penelitian memiliki peran penting dalam mendukung penyebaran informasi hasil penelitian terbaru, selain sebagai penghasil inovasi. World Agroforestry Centre (ICRAF) –yang merupakan lembaga penelitian internasional tentang agroforestri- memiliki peran sebagai peneliti yang juga menjembatani penyebaran hasil penelitiannya sejak tahun 1993, yaitu sejak pertama kali melakukan kegiatan di Indonesia. Dalam kurun waktu 24 tahun, ICRAF telah bekerjasama dengan berbagai lembaga di Indonesia dan melakukan berbagai penelitian dan pengembangan agroforestri, mulai dari aspek biofisik pada tingkat kebun hingga kebijakan dalam tataran tata kelola. Hasil-hasil penelitian tersebut disebarluaskan secara langsung melalui seminar, pertemuan dengan para pengambil keputusan, media massa dan didokumentasikan  dalam buku-buku yang dibagikan ke pihak-pihak terkait. Hasil penelitian tersebut juga diinformasikan kepada petani melalui proyek yang diimplementasi oleh ICRAF berupa program-program penyuluhan berbasis hasil penelitian untuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas petani serta penyuluh. Harapannya hal tersebut dapat meningkatkan akses para pelaku penyuluhan terhadap informasi inovasi agroforestri.

Pelaksanaan penyuluhan agroforestri berbasis hasil penelitian yang dilakukan oleh ICRAF


ICRAF bekerja secara intensif dengan petani dan penyuluh dalam beberapa proyek penelitian dan pengembangan. Salah satunya adalah proyek AgFor Sulawesi (Agroforestry and Forestry Sulawesi) yang didanai oleh Global Affairs of Canada dan diimplementasikan oleh ICRAF beserta mitranya dari tahun 2011 hingga 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Tujuan utama dari proyek AgFor adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan kebun agroforestry dan sistem pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dengan menghubungkan penelitian dan aksi nyata. Konsep penyuluhan agroforestry berbasis hasil penelitian diterapkan oleh ICRAF untuk mencapai tujuan dalam proyek AgFor. Kegiatan yang dilakukan bervariasi, mulai dari sekolah lapang agroforestri tentang pengelolaan kebun, pembuatan pembibitan tanaman unggul, pembuatan kebun belajar untuk pengelolaan kebun agroforestri yang baik, pelatihan pembuatan teras vegetasi alami, hingga pembangunan pusat informasi agroforestri di tingkat kecamatan. Program AgFor juga menjadikan petani terampil yang telah dibina sebagai aktor penyuluh untuk meningkatkan kapasitas petani lainnya. Pelaksanaan penyuluhan agroforestry pada proyek AgFor selain melibatkan penyuluh pemerintah juga lembaga penelitian di tingkat nasional seperti Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro), Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), Pusat Kajian Hortikultura IPB. Peneliti dari lembaga- lembaga penelitian tersebut diundang sebagai narasumber pada kegiatan sekolah lapang agroforestri dan melakukan diskusi langsung dengan petani serta penyuluh di lapangan tentang solusi dari hal-hal yang menjadi kendala petani dalam meningkatkan hasil kebunnya. Pendampingan secara intensif dilakukan untuk membantu petani dalam mempraktekkan informasi yang sudah diterima. Melalui kegiatan penyuluhan, pencapaian kegiatan AgFor adalah terjadinya peningkatan akses petani terhadap informasi agroforestri yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pengelolaan kebun. Kegiatan penyuluhan dalam proyek AgFor ini dikategorikan berhasil karena pemerintah daerah telah memasukkan program dengan pendekatan serupa dengan proyek AgFor pada lokasi- lokasi yang tidak terlibat langsung dengan AgFor 

Kiat-kiat pelaksanaan penyuluhan agroforestri berbasis hasil penelitian


Proyek AgFor adalah salah satu dari banyak proyek yang sudah dilakukan ICRAF selama 24 tahun terakhir di Indonesia. Pembelajaran pun diperoleh dari kesuksesan dan kegagalan yang pernah diraih ICRAF diantaranya penyuluhan agroforestri berbasis hasil penelitian. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh ICRAF, beberapa hal perlu diperhatikan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penyuluhan agroforestri berbasis hasil penelitian di Indonesia, yaitu: a) Perlu dilakukan kemitraan antara petani terampil atau penyuluh swadaya, badan penyuluhan dengan lembaga penelitian agroforestri serta lembaga penelitian lainnya yang terkait dengan budidaya tanaman pepohonan. Petani terampil atau penyuluh swadaya sudah terbukti memiliki andil yang besar dalam membantu penyebaran informasi pertanian dan agroforestri. b) Penyuluh perlu menyiapkan metode penyuluhan yang tepat sesuai dengan kondisi petani yang akan dibina, terutama tingkat pendidikan. Petani yang memiliki tingkat pendidikan SD, cenderung lebih menyukai metode penyuluhan yang bersifat praktik langsung seperti melalui pembangunan kebun contoh, sedangkan tingkat SMP hingga perguruan tinggi, menyukai metode penyuluhan yang diawali dengan diskusi dan dilanjutkan dengan praktek. c) Peran penyuluh sangat penting dalam melakukan pendampingan secara intensif pada petani terutama untuk membantu petani mempraktekkan informasi yang sudah diperolehnya. Sering kali, informasi atau teknologi yang diperkenalkan terlalu kompleks untuk dipraktekkan secara langsung oleh petani. Pendampingan sebaiknya dilakukan untuk siapapun yang membutuhkannya terutama petani perempuan, anak-anak muda, dan petani miskin. d) Penyuluh sebaiknya mencatat dan mengevaluasi hal-hal yang dapat mendukung kesuksesan penyuluhan terutama yang terkait dengan tingkat adopsi teknologi yang diperkenalkan. Catatan ini dapat digunakan untuk memilih jenis-jenis informasi dan cara penyampaiannya yang cocok untuk etani binaan. e) Untuk mendukung terciptanya ketersediaan informasi terbaru, perlu ada pusat informasi agroforestri di tingkat kecamatan yang dapat dijadikan tempat untuk berbagi informasi antara penyuluh, petani dan peneliti. Dalam
melaksanakan kiat-kiat tersebut, tentunya perlu ada pemahaman dan kesepakatan bersama antara pihak pelaksana penyuluhan dan pengambil keputusan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Harapannya dengan melaksanakan kiat-kiat penyuluhan agroforestri berbasis hasil penelitian tersebut, dapat meningkatkan akses petani terhadap informasi inovasi agroforestri terbaru yang dapat digunakan oleh petani untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan peningkatan produktivitas kebunnya.

Mengembalikan Daya Dukung dan Fungsi DAS Rejoso

Oleh: Fajar Kurniawan dan Jalal, Yayasan Social Investment Indonesia

Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejoso merupakan salah satu DAS di Kabupaten Pasuruan yang dikelola oleh Badan Pengelola DAS (BP DAS) Brantas. Dengan panjang DAS sekitar 22 km, DAS Rejoso memainkan peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di lebih dari 10 kecamatan di Pasuruan bagian timur, seperti Kecamatan Tosari, Puspo, Pasrepan, Lumbang, Grati, Gondangwetan, Winongan, Rejoso, Lekok dan Nguling. Saat ini, DAS Rejoso menjadi salah satu DAS prioritas untuk dipulihkan fungsinya, mengingat besarnya ancaman yang dihadapi DAS Rejoso, baik di bagian hulu, tengah maupun hilir. Berbagai permasalahan melingkupi DAS ini seperti maraknya alih fungsi lahan di bagian hulu untuk pertanian dan pemukiman, praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, tingginya tingkat erosi, eksploitasi sumberdaya air yang ekstensif—baik air permukaan maupun air bawah tanah (ground water)—pertumbuhan penduduk yang tinggi di bagian hilir, tingginya tingkat pencemaran sumber air maupun sungai serta adanya bencana banjir tahunan yang melanda daerah hilir. Menurut studi yang dilakukan oleh Yayasan Social Investment Indonesia (YSII) pada tahun 2016 diperoleh 10 isu strategis terkait dengan DAS Rejoso yaitu bencana alam, penurunan debit air, rendahnya aktivitas konservasi, lahan kritis, pencemaran sungai, penambangan batu dan pasir, sedimentasi atau pendangkalan sungai, distribusi air yang tidak merata, tumpang tindih kebijakan provinsi dan kabupaten, serta aktivitas budidaya pertanian yang tidak pro-konservasi. Di samping itu, beberapa fakta ilmiah yang diperoleh dari berbagai studi juga menunjukkan adanya penurunan daya dukung dan fungsi DAS Rejoso, khususnya pada beberapa mata air utama yang ada di DAS Rejoso. Hasil studi UPT PSDA Pasuruan (2014) menunjukkan bahwa dalam kurun tujuh tahun terakhir telah terjadi penurunan debit pada mata air Umbulan—salah satu mata air utama DAS Rejoso—dari sekitar 4000 l/detik di tahun 2007 menjadi 3200 l/detik di tahun 2014. Sementara di bagian hulu, perubahan tata guna dan tutupan lahan juga sangat signifikan. Hasil analisis yang dilakukan oleh ICRAF (2016) menunjukkan perubahan tata guna lahan dari tahun 1990 sampai dengan 2015. Kondisi ini menyebabkan daya dukung dan fungsi DAS Rejoso mengalami penuruan dari waktu ke waktu. Pada titik tertentu, penurunan daya dukung dan fungsinya dapat mengancam keberlangsungan hidup bagi ekosistem di sepanjang DAS Rejoso.

Restorasi dan Konservasi



Berdasarkan pada kondisi di atas, maka upaya pemulihan (restorasi) dan konservasi di wilayah DAS Rejoso menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Melalui proses pemulihan dan konservasi diharapkan fungsi-fungsi dan daya dukung DAS dapat ditingkatkan kembali, sehingga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Upaya restorasi dan konservasi memerlukan sinergi dari semua sektor, baik sektor publik, swasta maupun masyarakat, untuk melakukan inisiatif strategis tersebut. Tanpa peran serta seluruh sektor upaya tersebut sulit untuk dicapai. Masing-masing sector


dapat berkontribusi sesuai dengan wewenang dan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai contoh, sektor public dapat berkontribusi dengan memastikan adanya peraturan, kebijakan dan penegakan hukum yang memadai dan konsisten untuk memastikan arah pengelolaan DAS Rejoso dalam jangka panjang. Selain itu, harus dipastikan adanya sinkronisasi kebijakan—di tingkat pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat—menyangkut kebijakan tata ruang, tata guna lahan, pembagian kewenangan antar instansi, dan lainnya. Sektor swasta juga dapat mengambil peran dengan melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya air dan mengintegrasikannya dalam strategi bisnis mereka, melakukan berbagai inisiatif untuk konservasi sumberdaya air secara mandiri maupun kolektif, mendukung kampanye untuk efisiensi penggunaan dan konservasi sumberdaya air, memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat—termasuk organisasi non pemerintah—yang aktif melakukan upaya konservasi sumberdaya hutan dan air untuk meningkatkan skala dan dampak programnya, melalui inisiatif Corporate Service Responsibility (CSR) termasuk investasi sosial bersama (co- social investment). Di sisi kelompok masyarakat, upaya penyadaran ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh dari beragam pemangku kepentingan sangatlah diperlukan. Keberadaan tokoh-tokoh lokal (local champions) yang mempunyai kesadaran mengenai permasalahan yang dihadapi DAS Rejoso saat ini sekaligus alternatif jalan keluar yang seharusnya ditempuh akan sangat membantu dalam proses penyadaran kolektif, baik di tingkat komunitas maupun di tingkat bentang alam DAS Rejoso.

Pemetaan pemangku kepentingan sebagai langkah awal pemulihan DAS Rejoso


Pada tahun 2016, YSII – sebagai salah satu LSM yang mempunyai kepedulian dalam isu keberlanjutan sosial dan lingkungan – melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan isu strategis yang terkait dengan DAS Rejoso. Tujuan utama dari proses pemetaan pemangku kepentingan tersebut adalah mengidentifikasi aktor- aktor kunci yang mempunyai pengaruh an relevansi yang tinggi untuk terlibat dalam penyelesaian masalah DAS Rejoso, baik instansi atau pejabat pemerintahan, sektor swasta, kelompok masyarakat, media massa, akademisi, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat yang menonjol lainnya. Hal itu dilakukan agar bisa dibuat strategi pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement strategy) yang relevan. Sementara kalangan akademisi dan praktisi pengelolaan sumberdaya air yang tergabung dalam CK-Net (Collaborative Knowledge Network) yang sejak lama menaruh perhatian pada DAS Rejoso tak henti melakukan proses penyadaran kepada instansi pemerintah, pejabat publik, tokoh masyarakat dan kalangan media. Selain itu juga mengembangan beberapa pilot project pengelolaan sumberdaya air yang lestari, seperti membangun sumur resapan & biopori, pembangunan bana buatan (wetland) dan konservasi di daerah tangkapan air. Selain YSII dan CK-Net, saat ini,  ICRAF – sebuah lembaga riset yang mendedikasikan diri untuk menghasilkan dan menerapkan pengetahuan terbaik untuk mendorong pengembangan pertanian, peningkatan pendapatan petani sekaligus pelestarian lingkungan –saat ini sedang melakukan serangkaian studi data dasar mengenai karakteristik DAS Rejoso. Serangkaian studi tersebut diharapkan akan memperkuat rekomendasi untuk intervensi konservasi dan restorasi yang mungkin dilakukan di DAS Rejoso. Kolaborasi kelompok yang mempunyai kepedulian atas situasi DAS Rejoso tersebut ke depan telah mempunyai komitmen untuk mentransformasikan diri menjadi kelompok yang akan mengkampanyekan pentingnya melakukan penyelamatan DAS Rejoso. Kampanye tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, untuk secara kolektif bergerak bersama menyelamatkan ekosistem Rejoso.

Masyarakat Adat Kajang, terima Hak Pengelolaan Hutan Adat dari Presiden Republik Indonesia

Oleh: Lia Dahlia dan Amy Lumban Gaol

Penantian panjang atas ketidakpastian pengelolaan hutan adat Kajang berakhir dengan diserahkannya hak pengelolaan hutan adat Kajang kepada sembilan kelompok masyarakat adat oleh Presiden Joko Widodo.

Tanggal 30 Desember 2016 merupakan tanggal bersejarah bagi Masyarakat Adat Kajang, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada tanggal tersebut, Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo, dalam acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara berkenan menyerahkan pengelolaan Hutan Adat kepada Masyarakat Adat Ammtoa, Kajang. Hal ini, secara resmi merupakan langkah awal bagi Masyarakat Adat Kajang untuk melakukan pengelolaan hutan. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa, “Pengakuan terhadap hutan adat bukan hanya berarti mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh UUD 1945, tetapi juga pengakuan atas nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli Bangsa Indonesia.” Sembilan kelompok masyarakat adat, termasuk Kepala Pemerintahan Masyarakat Adat Ammatoa, Kajang, Sulawesi Selatan, Andi Buyung Saputra, hadir pada acara tersebut. Hadir pula Abdullah Mojadeddi, mewakili Pemerintah Kanada bersama Dr. James M. Roshetko, Pimpinan Proyek Agroforestri dan Kehutanan Sulawesi (AgFor). Perjuangan Masyarakat Adat Kajang untuk memperoleh hak pengelolaan hutan adat tersebut tidak terlepas dari peran AgFor Sulawesi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Atas dukungan dana dari CIDA, AgFor Sulawesi membantu Masyarakat Adat Kajang untuk mendapatkan pengesahan hukum atas pengelolaan hutan keramat mereka. Presiden menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Masyarakat Kajang dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat adat lain untuk mendapatkan hak pengakuan atas masyarakat dan hutan adatnya. Hal serupa juga dikemukanan oleh Andi Adriardi, Pengurus Harian LSM Balang, “Pemerintah pusat menganggap Hutan Adat Kajang menjadi salah satu pembelajaran yang mendekati sempurna. Masyarakat Adat Kajang lebih siap dibandingkan wilayah adat lainnya karena telah mendapat dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang pengukuhan, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Kajang yang dilampiri dengan peta spasial.”

Penantian panjang Masyarakat Adat Ammatoa

 

Konflik antara masyarakat dan pemerintah mulai terjadi saat pemerintah menetapkan UU No 5/1967 yang menyatakan hutan negara adalah hak milik negara yang berada dalam kawasan hutan dan kemudian menetapkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Kajang sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bahkan, sebagian areal hutan cadangan adat yang berada dalam wilayah Adat Ammatoa Kajang diubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan dikonsesikan kepada pihak swasta untuk perkebunan karet. Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dibantu oleh Universitas Hasanudin mengambil inisiatif untuk menangani konflik dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Hutan Adat Kajang. Namun, inisiatif tersebut belum membuahkan hasil. Pada tahun 2012, proyek AgFor masuk ke Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan yang memfokuskan pada perbaikan sumber daya alam, penyadar-tahuan, peningkatan akses dan keterampilan pertanian; pengembangan mekanisme tata kelola partisipatif yang adil; serta pengembangan pengelolaan bentang lahan secara terpadu dan ekosistem secara lestari. Gagasan untuk kembali menghidupkan inisiatif pembuatan perda muncul setelah ada dialog antara AgFor dan Dinas Kehutanan Bulukumba. Dalam upaya penyusunan perda tersebut, berbagai pihak turut terlibat membantu Masyarakat Adat Kajang dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, LSM Balang, dan Tim Tata Kelola AgFor Sulawesi dari Centre for International in Forestry Research (CIFOR). “Bersama Pemerintah Bulukumba, kami, termasuk LSM Balang mengubah pengembangan regulasi dari eksklusif menjadi inklusif. Bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan, kami membuka ruang belajar untuk melahirkan regulasi yang kuat,” ungkap Agus Mulyana, peneliti AgFor Sulawesi dari CIFOR. “Kami juga mengusulkan kelembagaan baru dalam mengembangkan regulasi tersebut sehingga terbitlah SK Bupati Bulukumba No. 760/VII/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bulukumba,” tambahnya. “Penetapan SK Pengelolaan Hutan Adat ini merupakan “hadiah akhir tahun” dari kerja keras semua pihak dan proses yang panjang di Hutan Adat Kajang.” Sebagai bagian dari tim penyusun, tim AgFor Sulawesi bersama LSM Balang berkontribusi antara lain dengan melakukan kajian dasar kondisi local yaitu analisis para pihak yang berkepentingan (stakeholder analysis), tatanan kelembagaan formal dan informal, budaya dan aturan adat, klasifikasi lahan tradisional Masyarakat Kajang, kebijakan kehutanan, sosial, serta relasi antar kelompok. Hasil kajian tersebut menjadi masukan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penyusunan perda secara partisipatif. James M. Roshetko, pimpinan senior Proyek AgFor mengungkapkan, “Koordinasi antara AgFor dan mitranya, termasuk LSM Balang, dan masyarakat, serta pemerintah setempat memegang peranan kunci tercapainya Peraturan Daerah tentang Pengukuhan, Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (P3MHA) Ammatoa Kajang. Penetapan Perda P3MHA inilah yang kemudian membuahkan penetapan SK pengakuan dan pengelolaan hutan adat dari pemerintah pusat.” Roshetko juga menambahkan, “Langkah selanjutnya dari seluruh proses ini adalah membekali masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan dan sumberdaya lainnya agar dapat meningkatkan upaya pengelolaan untuk menjamin hutan mereka akan tetap menjadi aset bagi generasi selanjutnya.” Meskipun luas Hutan Adat Ammatoa Kajang relatif kecil dan terpencil di pelosok, tetapi keberadaannya memberikan dampak yang besar pada perubahan kebijakan hutan adat di Indonesia. Selain itu, Hutan Adat Kajang adalah rumah bagi kekayaan ekosistem endemik Sulawesi yang dikelola berdasarkan kearifan lokal dan memiliki fungsi sosial yang tinggi bagi masyarakat adat setempat.” Camat Kajang yang juga Kepala Pemerintahan Adat Ammatoa, Andi Buyung Saputra menyampaikan bahwa, “Kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga hutan berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim yang diadopsi oleh para praktisi lingkungan meskipun dengan cara yang berbeda.” Dalam beberapa kesempatan, Moira Moeliono, peneliti senior AgFor dari CIFOR, menekankan
bahwa terbitnya Peraturan Daerah Bulukumba bukanlah akhir dari sebuah pekerjaan, melainkan langkah awal dari sebuah perjalanan panjang memperbaiki tata pengelolaan hutan dan wilayah adat. Pascaterbitnya Perda dan SK Penetapan Hutan Adat, para pihak harus segera memulai melangkah ke depan melalui penyusunan dan penerbitan sejumlah Peraturan Bupati (perbup) yang diamanahkan oleh perda, terutama perbup tentang pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasis adat dan perbup penguatan kelembagaan adat. Selain itu, para pihak telah mulai memikirkan tentang langkah nyata agar perubahan struktur kebijakan di berbagai tingkatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Adat Ammatoa Kajang.

Bangkitnya Semangat Petani Binaan Smart Tree-Invest di Kabupaten Buol

Oleh: Dienda Citasyari Putri Hendrawan, Firman dan Umar

Sekitar 240 orang petani yang tergabung dalam delapan kelompok belajar di Kabupaten Buol telah mengikuti kegiatan belajar berkebun dan membangun pembibitan. Kegiatan yang dibina oleh Proyek Smart-Tree Invest dan diinisiasi Bulan Oktober 2015 ini memfokuskan pada budidaya empat jenis komoditi, yaitu: coklat, durian, pala, dan merica. Pada tahun pertama, para anggota kelompok mempelajari cara membuat dan merawat bibit, teknik perbanyakan vegetatif dengan okulasi dan sambungan, serta diikuti praktek langsung tentang pengelolaan kebun yang mencakup pengaturan jarak tanam dan penanaman pohon penaung. Pembuatan pupuk kompos dan pupuk cair sebagai pendukung kegiatan budidaya juga diajarkan kepada anggota kelompok belajar. Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat ada beberapa anggota kelompok yang memiliki minat kuat dan mulai menerapkan hal-hal yang telah dipelajari di kebunnya sendiri, antara lain petani dari Desa Matinan. Dua bersaudara, Abdul Aziz dan Yusran tergabung dalam Kelompok Belajar Sukamaju di Desa Matinan yang terletak di pesisir Kabupaten Buol. Sebelum aktif di kelompok, mereka menjadi pekerja di bidang konstruksi dan bangunan. Mereka memiliki kebun, tetapi diolah seadanya sehingga hasilnya tidak maksimal. “Dahulu, saya sangat santai menghadapi urusan- urusan kebun. Hal itu terjadi karena saya belum punya pengetahuan tentang cara berkebun yang benar”, kata Abdul Aziz. Menurutnya, semangat berkebun muncul setelah bergabung dalam kelompok belajar Smart Tree-Invest. “Setahun terakhir ini saya belajar teknik okulasi, sambung pucuk, dan sambung samping untuk peremajaan kebun. Setelah memperoleh pengetahuan mengenai cara berkebun tersebut saya menjadi sangat semangat untuk mengelola kebun saya”, ujar Abdul Aziz. Adiknya, Yusran, juga telah mempraktekkan teknik yang dipelajarinya di kelompok belajar. “Dahulu, panen coklat saya hanya 2 kilogram (per minggu), tetapi sejak ada perawatan bisa mencapai 20 kilogram”, kata Yusran. Dua kakak beradik tersebut menjadi penggerak kelompok belajar di Desa Matinan. Pada penutupan Proyek Smart Tree Invest di Bulan Januari 2017, para anggota kelompok menyatakan bahwa kegiatan kelompok tidak akan berakhir meskipun tidak ada pembinaan lagi secara langsung dari Tim Smart Tree-Invest. “Rencananya, kami mau melanjutkan kegiatan pembibitan di sini, terutama budidaya merica dan coklat”, kata Budiman, salah satu anggota kelompok termuda di Desa Matinan. Semangat untuk melakukan perbaikan kebun juga dialami oleh petani binaan Smart-Tree Invest lainnya di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan. Mayoritas penduduk di desa ini adalah transmigran dari Jawa yang terbiasa dengan bertani sawah, seperti sebagian anggota Kelompok Belajar Tani Maju di Boilan. “Bertani sawah itu banyak waktu luangnya karena hanya sibuk di saat penanaman dan pemanenan. Saya mengikuti kegiatan kelompok belajar ini karena saya punya kebun, tetapi tidak terawat. Setelah mengikuti kelompok belajar, sekarang saya bisa memanfaatkan waktu kosong saya untuk berkebun. Saya sudah menanam beberapa bibit yang kami hasilkan dari belajar pembibitan kelompok”, kata Ngatono, salah satu anggota Kelompok Belajar Tani Maju Boilan. Di Desa Lomuli, Yuliyani, seorang petani nilam yang tergabung dalam kelompok belajar Mopo Te'etu juga telah melakukan beberapa perubahan di kebunnya. Menurut Yuliyani, bertanam nilam itu tidak bagus untuk keberlanjutan, karena tanah yang telah ditanami nilam lebih dari dua kali tidak akan dapat ditanami nilam lagi, sehingga ia harus mencari lokasi baru untuk bertanam. Kini, Yuliyani telah mempersiapkan kebun nilamnya untuk dijadikan agroforestri merica. “Harapannya, dengan ditanami merica dan gamal, lahan ini akan tetap subur dan tetap menghasilkan. Pohon gamal juga akan saya manfaatkan sebagai pakan kambing, dan kotoran kambing akan saya manfaatkan untuk pupuk”, kata Yuliyani.


Akankah Kegiatan Kelompok Belajar Berkebun dan Pembibitan di Kabupaten Buol berkelanjutan?


Meskipun tidak semua anggota kelompok yang telah mengikuti belajar berkebun dan membangun pembibitan di Kabupaten Buol menerapkan hasil belajarnya di kebun masing-masing, tetapi banyak diantara mereka yang merasakan manfaat dari pembelajaran tersebut. Bahkan, diantara mereka telah menerapkan hasil pembelajaran di kebunnya sendiri dan merasakan adanya perbaikan hasil kebun. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Pertanian akan mereplikasi kegiatan kelompok belajar seperti yang dibina Smart-Tree Invest di tiga desa di Kecamatan Bukal. Inisiasi kegiatan replikasi ini telah dimulai sejak awal tahun 2017 dan akan berlangsung selama satu tahun hingga Desember 2017.