Kiprah Agroforestri

REDD+ di Berau: Melacak emisi menimbang implikasi

2011-04-19T02:18:00.000-07:00

Oleh Arif Rahmanulloh dan M. Sofiyuddin

Perubahan iklim dan pemanasan global menjadi isu internasional yang sedang hangat dibicarakan di berbagai kalangan ilmuwan. Negara-negara di dunia menginisiasi berbagai pertemuan untuk membahas penyebab dan solusi untuk mengatasinya. Konfrensi para pihak ke 12 di Bali pada tahun 2007 menghasilkan satu kesepakatan mengenai mekanisme penurunan emisi yang dikenal dengan Reduction Emision from Deforestration and Degradation (REDD).
REDD merupakan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari alih guna lahan dan perusakan hutan. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya penurunan emisi yang menjadi perhatian, tetapi juga konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Program REDD tersebut akhirnya berkembang menjadi REDD plus konservasi keanekaraman hayati atau REDD+.
Mekanisme REDD+ diyakini dapat membantu mengurangi emisi karbon di wilayah yang memiliki cadangan karbon tersimpan tinggi melalui kompensasi yang diberikan atas upayanya dalam menjaga hutan atau melakukan kegiatan penggunaan lahan yang mampu meningkatkan cadangan karbon. Mempertahakan hutan berarti tidak mengemisikan gas rumah kaca, bahkan mengurangi emisi melalui pertumbuhan pohon.
Berau merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang sebagian besar (75%) arealnya berupa hutan dan pemerintah daerahnya memiliki komitmen untuk menerapkan mekanisme REDD+. Selain berperan dalam menyerap karbondioksida (CO2), hutan di Kabupaten Berau juga menyimpan berbagai sumber kekayaan alam, mulai dari spesies tumbuhan hingga satwa-satwa langka yang terancam punah. Berbagai tipe hutan tropis yang unik, cadangan energi fosil yang besar sampai pesona laut yang indah dapat ditemukan di Kabupaten Berau.
Meskipun potensi penerapan REDD+ di Kabupaten Berau cukup besar, namun perlu dicermati dengan seksama dalam implikasinya. Berau memiliki tutupan hutan yang masih tinggi sehingga ancaman terhadap degradasi dan deforestasipun juga tinggi. Disamping itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Berau adalah pedesaan, dimana sumber penghidupan masyarakatnya sangat tergantung kepada hasil hutan dan sumber daya lahan.
ICRAF bekerja sama dengan The Nature Conservancy (TNC) dan Universitas Mulawarman (UNMUL) di Samarinda melakukan penelitian untuk melacak emisi karbon di Kabupaten Berau dalam rentang waktu 18 tahun antara 1990-2008 dan menghitung nilai manfaat ekonomi yang hilang akibat pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Hasil pelacakan emisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Berau mengemisikan karbon sebesar 20.165.036,23 Mg CO2-eq setiap tahunnya selama kurun 1990 hingga 2008. Sementara itu, angka serapan karbon di Kabupaten Berau selama periode yang sama hanya 39.416,79 Mg CO2-eq per tahun. Besarnya emisi di Kabupaten Berau yang tidak diimbangi dengan besarnya penyerapan atau sekuestrasi tersebut terjadi karena alih guna lahan dari hutan primer menjadi hutan sekunder, kebun campur, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tanaman industri seperti Acacia, Gmelina, Jati dan Sengon, bahkan di beberapa tempat berubah menjadi lahan alang-alang.
Alih guna lahan yang terjadi di Kabupaten Berau tentunya terjadi karena alasan ekonomi. Perkebunan kelapa sawit, tanaman industri maupun kebun campur dianggap memiliki manfaat ekonomi lebih besar bila dibandingkan dengan hutan. Namun, manfaat ekonomi yang diterima tersebut memilki konsekuensi yaitu mengemisikan gas CO2 ketika proses alih guna lahan dilakukan. Besarnya nilai manfaat ekonomi akibat emisi CO2 yang terjadi di Kabupaten Berau berbeda-beda tergantung pada sistem penggunaan lahan setelah dikonversi dari hutan.
Berdasarkan pada nilai konservatif per ton emisi CO2 sebesar US$ 5, maka apabila hutan dialihgunakan menjadi kebun campur dan alang-alang maka nilai manfaat ekonomi per ton CO2 teremisi kurang dari US$ 5, tetapi bila dialihgunakan menjadi kebun kelapa sawit atau ditebang untuk diambil kayunya maka nilai manfaat ekonomi per ton CO2 teremisi lebih besar dari US$ 5. Tingginya rasio Net Present Value (NPV) dengan emisi disebabkan tingginya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari konversi kelapa sawit dan aktivitas pengambilan hasil hutan kayu. Dapat dibayangkan bagaimana implikasi penerapan REDD+ yang terkait dengan pengusahaan lahan skala besar seperti kelapa sawit, pengusahaan hutan produksi dan tanaman. Apalagi setelah diketahui bahwa luasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau mencapai 189.000 hektar yang terdiri dari 32 perusahaan, Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 780.000 hektar dari 13 perusahaan dan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 229.000 hektar dari 3 perusahaan.
Selain manfaat ekonomi, aspek pengusahaan berskala besar biasanya terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Karena itu pengambilan keputusan mengenai penerapan REDD+ sebaiknya didasari oleh proses dialog yang sehat dengan dasar informasi yang baik. Lagipula, pengambilan keputusan menyangkut mekanisme REDD+ perlu memperhatikan bagaimana implikasinya terhadap penduduk lokal yang mengusahakan lahan-lahan skala kecil untuk mempertahankan sumber pangan keluarga mereka.

Menanam pohon di luar kawasan hutan: Liputan media Dapatkah menjawab isu perubahan iklim?

2011-04-19T02:02:00.000-07:00

Oleh Geoffrey Kamadi, penulis lepas dari Kenya

Perubahan iklim menjadi salah satu masalah lingkungan yang dampaknya tidak dapat dihindari oleh manusia. Namun isu perubahan iklim ini, baik dalam hal faktor penyebab, dampak dan upaya mitigasinya masih dan terus menjadi perdebatan di dunia.
Mengurangi kegiatan yang berkaitan dengan penebangan pohon baik oleh pemerintah maupun masyarakat dianggap sebagai cara terbaik untuk mengimbangi dampak perubahan iklim. Meningkatkan luas tutupan hutan dan mengurangi penebangan hutan saat ini merupakan tujuan yang sudah disepakati dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Dengan demikian, konsep pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi (REDD+) dapat digunakan untuk menyelesaikan tantangan lingkungan ini.
Pada Konferensi Para Pihak yang terlibat dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP 16) di Cancun Meksiko, diadakan diskusi untuk mengatasi masalah ini.
Manfaat dari Agroforestri
Meningkatkan tutupan lahan dengan pepohonan dan mencegah deforestasi adalah tugas berat yang tidak pernah berakhir, khususnya di negara berkembang. Ledakan populasi dan kebutuhan akan lahan pertanian untuk meningkatkan ekonomi terus berlangsung dan tampaknya mengesampingkan dampak-dampak lingkungan yang diakibatkannya.
Masih sedikit sekali lahan-lahan pertanian di negara berkembang yang ditanami pepohonan. Salah satu penyebabnya karena tidak pernah tahu bahwa mereka lebih rentan terkena dampak dari perubahan iklim.
Hingga saat ini para ahli masih merasa bahwa inisiatif REDD+ belum berjalan dengan semestinya untuk mencapai cara yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan iklim dan situasi ekonomi di negara-negara berkembang.
Para ahli juga mengatakan bahwa manfaat pepohonan di lahan pertanian di Afrika harus bersinergi dengan strategi REDD+. Hal ini dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dan pada saat yang sama juga melestarikan lingkungan.
Penanaman pepohonan pada lahan pertanian selain membantu menyerap karbon dari atmosfer dan membangun ketahanan menghadapi perubahan iklim, juga meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.
Dr. Peter Minang, koordinator dari ASB (Alternative to Slash and Burn - Partnership for Tropical Forest Margins) mengatakan bahwa “mempromosikan agroforestri dengan metode REDD+ dapat membantu mengatasi faktor-faktor pemicu deforestasi,”
Minang menegaskan kembali perlunya meningkatkan praktek-praktek pertanian yang berbasis pohon karena telah terbukti manfaatnya. Oleh karena itu sistem pertanian yang diterapkan harus ditujukan untuk menggabungkan antara konservasi dan agroforestri.
Terlepas dari kenyataan bahwa kelangkaan tanah di negara berkembang memiliki peran yang sangat berarti terhadap perusakan hutan, para ahli merasa bahwa kebijakan lahan harus diterapkan sehingga dapat mencegah upaya penebangan pohon dan sebaliknya justru mendorong keinginan masyarakat untuk menanam pohon di daerah yang sudah ditebang.
Agroforestri layak untuk petani kecil
Pertanyaan muncul dari petani kecil, yang mayoritas terdiri dari kelompok-kelompok tani di negara-negara berkembang, karena merekalah yang paling menderita akibat dampak perubahan iklim. Mereka tidak memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam dan berkebun, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menerapkan agroforestri di lahan yang sempit.

Di sisi lain, Dr. Meine van Noordwijk (Chief science advisor di World Agroforestry Centre - ICRAF), mengatakan di situs www.OnIslam.net bahwa argumen seperti itu tergantung pada konteks kebijakan suatu negara. Sebagai contoh, di Kenya kebijakan pemerintah cenderung memilih menanam tanaman pangan dengan mengesampingkan pohon-pohon yang tumbuh disekitarnya, Dr. Noordwijk menambahkan penjelasannya.
Beliau juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kegiatan penanaman pohon terlihat dari adanya perpanjangan subsidi pupuk untuk tanaman pangan dan pemberlakuan pajak bagi yang menanam pohon dengan membebankan biaya penyewaan hutan untuk produk perkebunan.
Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Kenya juga harus menghadapi tantangan yang dibutuhkan untuk merubah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan agroforestri. Dr. Noordwijk menyatakan bahwa banyak petani di dunia telah mengakui bahwa agroforestri berguna untuk mereka. Ditekankan pula oleh Dr. Noordwijk bahwa agroforestri adalah suatu sistem budidaya tanaman dengan memanfaatkan pohon-pohon yang menguntungkan.
”Dibandingkan dengan kondisi di Kenya, tutupan pohon pada lahan pertanian di Asia Tenggara lebih dari 30 persen, dan umumnya terdapat pada daerah yang memiliki curah hujan tinggi”
Beliau pun menambahkan bahwa agroforestri sebenarnya masih dapat diterapkan di daerah-daerah kering.
Dari 50 persen lahan pertanian di dunia, sekitar 30 persen tutupan pohon ada di Asia Tenggara dan Amerika Tengah atau sebanding dengan 46 persen dari lahan pertanian global yang memiliki setidaknya 10 persen tutupan lahan berupa pepohonan.

Sumber: http://www.onislam.net/english/health-and-science/nature/450439-trees-outside-forests-to-counter-climate-change.html
Korespondensi: gkamadi@yahoo.com

Alih bahasa:
Melinda Firds dan Jusupta Tarigan

Memanen gula kelapa di lahan agroforestri

2011-04-19T01:48:00.000-07:00

Oleh Kurniatun Hairiah

“Hasil panen nira kelapa berkurang pada cuaca sering hujan akhir-akhir ini, karena batang jadi lebih licin dan sulit dipanjat. Tetapi nira yang diperoleh justru jadi lebih banyak karena tercampur dengan air hujan” demikian penjelasan Pak Udin, pria bertubuh ramping penyadap nira kelapa di Ujung Genteng.

Matahari baru saja bersinar, jalanan masih becek dan licin setelah semalaman Ujung Genteng – kecamatan yang terletak di Kabupaten Sukabumi - diguyur hujan lebat dan angin kencang. Di sepanjang jalan menuju pantai Tanah Lot, Amandaratu, dari kejauhan terlihat “burung pelatuk” bekerja keras naik turun pohon kelapa. “Burung pelatuk” tersebut adalah seorang penyadap (pengumpul) nira kelapa — bahan dasar untuk membuat gula kelapa atau “gula merah” atau “gula batok” atau “gula Jawa”. Gula ini merupakan bahan perasa manis yang banyak dibutuhkan dalam masakan Indonesia.
Guna mendapatkan nira, pria penyadap harus memotong ujung tongkol bunga kelapa (manggar) dan pada ujungnya diletakkan sebuah wadah penampung (biasanya digunakan jirigen plastik) dan dibiarkan selama 12 jam baru kemudian dikumpulkan. Setiap harinya rata-rata terkumpul 25-30 liter nira yang diperoleh dari 20 pohon kelapa. Proses pemasakan atau pengentalan nira menjadi gula kelapa dilakukan oleh para wanita. Untuk memproduksi gula kelapa, pengrajin membutuhkan kayu bakar berkisar antara 0.5 - 1 m3/hari. Jumlah kayu yang dibutuhkan bervariasi tergantung dari hasil sadapan nira dan musim. Pada musim penghujan, produksi nira relatif lebih banyak dari pada di musim kemarau, sehingga jumlah kayu bakar yang dibutuhkan juga akan meningkat. Jumlah kayu bakar yang dibutuhkan di musim penghujan rata-rata 1 m3 untuk 85 liter nira kelapa, dan di musim kemarau rata-rata sekitar 0.8 m3 untuk 67 liter (Tumisem dan Suwarno, 2008).
Ibu Udin seorang pengrajin Gula Kelapa di Ujung Genteng mengatakan “Untuk memasak nira kelapa dibutuhkan kayu bakar, saya gunakan apa saja yang tersisa, seperti tempurung, pelepah kelapa, tetapi dari itu saja tidak cukup”. Guna memenuhi kebutuhan kayu bakar, pengrajin membeli kayu sisa-sisa dari perusahaan penggergajian kayu. Biasanya kayu diantarkan ke lokasi menggunakan truk dan didistribusikan sendiri oleh pengrajin. Untuk keperluan kegiatan ini diperlukan jenis kayu yang bisa menyalakan api cukup lama karena proses pemasakan gula cukup lama. Kayu bakar dari jenis kayu 'berat' biasanya menghasilkan nyala api lebih awet. Akan tetapi, yang umum dan mudah didapat di daerah ini adalah jenis kayu ringan yaitu sengon.

Gula di lahan agroforestri

Pada umumnya pohon kelapa ditanam dalam sistem campuran atau biasa disebut “agroforestri” yang tergolong dalam bentuk agroforestri sederhana. Biasanya pohon kelapa ditanam bersama padi, atau tumbuhan liar penghasil pakan ternak seperti krinyu (Chromolaena odorata), karena di daerah tersebut masyarakat juga mengusahakan ternak sapi. Kadang-kadang ditanam pula gamal atau pohon penghasil kayu bangunan seperti jati putih (Gmelina arborea) atau Sengon (Paraserianthes falcataria). Pola agroforestri yang diusahakan perkebunan kelapa di Ujung Genteng ini, masih sangat tergantung pada produksi kayu bakar dari lahan agroforestri milik masyarakat di sekelilingnya.

Dukungan pemerintah

Pengrajin gula biasanya keluarga kurang mampu, tidak memiliki lahan garapan sendiri sehingga mereka memilih sebagai pengrajin gula kelapa.
Dalam sehari seorang penyadap harus memanjat sekitar 20 pohon kelapa. Suatu pekerjaan yang penuh resiko dan istrinya harus memasak nira selama 5-6 jam. Peluang untuk mencari penghasilan lain di luar usaha gula kelapa menjadi sangat terbatas. Gula kelapa yang dihasilkan hanya sekitar 8 hingga 12 kg/hari. Untuk memproduksi gula kelapa sebanyak itu dibutuhkan kayu bakar sekitar 0.5 - 0.7 m3/hari. Gula disetorkan ke pedagang pengumpul disekitarnya, dengan harga Rp 8000,- per kg. Suatu penghasilan keluarga yang relatif rendah.
Pembuatan gula kelapa ini bersifat tradisional sehingga kualitas yang diperoleh sangat bervariasi baik dari segi warna maupun rasa antar pengrajin maupun antar waktu pengolahan.
Guna menunjang kelestarian usaha tradisional gula kelapa dan meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan ekowisata ke Ujung Genteng, masyarakat memerlukan dukungan pemerintah daerah berkaitan dengan aspek keselamatan kerja sebagai penyadap nira, aspek pemasaran, dan pembinaan dalam pengolahan yang lebih seragam guna memenuhi standar pasar. Bila tidak? Gula kelapa memang manis rasanya, tetapi tetap pahit bagi pengrajinnya…

Pustaka:
Tumisem dan Suwarno, 2008. Degradasi hutan bakau akibat pengambilan kayu bakar oleh industry kecil gula kelapa di Cilacap. Forum Geografi, 22 (2): 159-168.

Pelatihan penilaian Keanekaragaman hayati bagi peneliti-peneliti muda Asia Pasifik

2011-04-19T01:34:00.000-07:00

Oleh Asep Ayat

“Safari enam minggu di tiga taman nasional dan satu kebun raya yang diikuti oleh 21 peneliti muda Asia Pasifik diselenggarakan dalam rangka pelatihan tentang bioekologi keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk memperkuat pendidikan dan penelitian di bidang biologi tropika dan berkaitan aspek-aspek konservasinya”.

Pelatihan lapangan bertema "Keanekaragaman Hayati, Konservasi & Pembangunan Berkelanjutan” selama enam minggu berturut-turut di Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Rinjani di Nusa Tenggara Barat dan Kebun Raya Bedugul di Bali ini terselenggara atas dukungan dana dari Association of Tropical Biology and Conservation – Asia Pacific Chapter (ATBC-AP), Asia Pasific Network Grant for Global Change Research dan World Agroforestry Centre (ICRAF). Kegiatan ini dikoordinir oleh Pusat Strategi Keanekaragaman Hayati-Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) yang bertujuan untuk memperkuat pendidikan dan penelitian di bidang biologi tropika dan konservasi yang diikuti oleh 21 peneliti muda dari berbagai negara seperti Sri Lanka, Bangladesh, Cina, Filipina, Benin, Thailand, Laos, Nepal, Taiwan, Myanmar dan Indonesia.

Dipilihnya keempat lokasi tersebut sebagai tempat pelatihan, menurut Mohamad Indrawan, Ketua ATBC-AP, karena ekosistem dari keempat kawasan hutan ini sangat beranekaragam, mulai dari hutan dataran rendah, savanna, hutan bakau yang berada di sebelah barat Garis Wallacea (Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Alas Purwo), sampai hutan dataran tinggi yang berada di sebelah timur Garis Wallacea (Taman Nasional Rinjani) sehingga dapat memberikan gambaran tentang perbedaan keanekaragaman hayati pada masing-masing ekosistem secara komprehensif.
Selama pelatihan para peserta belajar tentang penelitian keanekaragaman hayati antara lain tumbuhan, serangga, mamalia, burung, isu-isu konservasi hutan tropika yang dihadapi, interaksi antara pembangunan berkelanjutan dengan konservasi serta dibekali dengan teknik untuk studi dan pengelolaan habitat tropika, mulai dari teori di dalam kelas, praktek pengumpulan data di lapangan, pengolahan data dengan perangkat lunak komputer hingga penulisan laporan.

Pelatihan ini melibatkan para pengajar yang sangat berpengalaman di bidang bioekologi keanekaragaman hayati dari berbagai lembaga penelitian dan universitas antara lain: Dr. Fery Slik, ahli tumbuhan dari Kebun Raya Xishuangbanna, China yang pernah melakukan beberapa penelitian di Kalimantan Timur; Dr. David Lohman, ahli serangga dari Universitas Harvard, Amerika Serikat; Dr. George Gale, ahli burung dari Universitas King Mongkut's of Technology Thonburi Bangkok Thailand, Dr. Richarct Corlet, ahli ekologi satwa dari Universitas Hong Kong, China dan Dr. Rhett D. Harrison, Kebun Raya Xishuangbanna, China.

Aspek-aspek keanekaragaman hayati yang dipelajari selama pelatihan antara lain:
1. Penilaian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa yang mencakup taksonomi (dasar-dasar klasifikasi, teknik identifikasi baik dengan kunci identifikasi maupun dengan perangkat lunak komputer berdasarkan karakteristik daun, batang dan kulit), biogeografi tumbuhan, struktur dan karakteristik tumbuhan tropika, asosiasi tumbuhan dengan lingkungannya, teknik-teknik pengambilan contoh dan pendugaan kelimapahan serta keragamannya. Dalam pelatihan ini, satwa yang banyak dipelajari adalah burung, mamalia dan jenis-jenis serangga seperti semut, lebah, kupu-kupu dan capung, karena memiliki peran penting dalam suatu ekosistem dan memiliki hubungan erat dengan tumbuhan sebagai penyerbuk, pemencar biji dan pemangsa. Oleh karena itu, mempelajari perilaku satwa juga merupakan salah satu materi dalam pelatihan.
2. Biologi konservasi yang melihat hubungan antara konservasi keanekaragaman hayati dengan pembangunan berkelanjutan. Metode Rapid Agro-biodiversity Appraisal (RABA) dan Rapid Carbon Stock Assessment (RaCSA) yang dikembangkan oleh ICRAF diperkenalkan dalam pelatihan sebagai suatu perangkat untuk melakukan penilaian terhadap keanekaragaman hayati dalam kerangka imbal jasa lingkungan.

Selama pelatihan berlangsung, para peserta diwajibkan membuat penelitian pendek sesuai dengan minat masing-masing dan pada akhir dari pelatihan hasil penelitian tersebut dibuat menjadi laporan.
Bentuk pelatihan seperti ini menyediakan suatu pandangan baru yang komprehensif mengenai bagaimana cara mengelola habitat khususnya pengelolaan habitat tropika dan keanekaragam hayati yang ada di dalamnya dan mendorong para peneliti-peneliti muda untuk lebih aktif dalam melakukan penelitian, terutama dalam situasi keanekaragaman hayati tropika yang terus mengalami penurunan baik populasi maupun jenisnya.

Membangun perencanaan wilayah partisipatif di Kabupaten Aceh Barat

2011-04-18T21:45:00.000-07:00

Oleh Feri Johana, Andree Ekadinata, Dewi Sonya
Perencanaan wilayah, mengapa perlu?
”Jangankan berpikir perencanaan partisipatif, ke daerah ini (desa: red )pun kami belum pernah, nampaknya mulai saat ini kami bisa belajar dan memulai perencanaan yang bersifat partisipatif ”, seloroh salah satu peserta kegiatan perencanaan partisipatif yang diselenggarakan oleh ICRAF.
Perencanaan wilayah merupakan sebuah upaya untuk mengatur pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah berkaitan dengan akitivitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang tersebut. Tanpa ada perencanaan yang melibatkan masyarakat hanya akan menempatkan masyarakat sebagai penonton dan tidak dapat menentukan masa depan atas pengelolaan wilayahnya sendiri. Masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mengadaptasi terhadap kenyataan ruang yang tidak sesuai dengan keinginannya bahkan sangat mungkin akan menentang terhadap tata ruang yang sudah dibuat.
Perencanaan wilayah konvensional yang sebelumnya diterapkan secara umum di lembaga pemerintahan disusun oleh pemerintah, khususnya pihak-pihak tertentu yang dianggap bertanggung jawab. Penyusunan perencanaannyapun menggunakan standar ilmiah yang baku sehingga masyarakat secara umum dianggap tidak mampu untuk membuatnya. Namun pada beberapa waktu terakhir ini, paradigma baru mengenai perencanaan wilayah sudah mulai
dilakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat atau sering dikenal dengan perencanaan wilayah secara partisipatif. Peran masyarakat dalam perencanaan wilayah cukup berarti karena dikemudian hari masyarakatlah yang lebih banyak ikut terlibat langsung dalam pemanfaatan ruang di suatu wilayah.
Dengan demikian, perencanaan model partisipatif ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyusunan, implementasi dan evaluasi perencanaan wilayahnya. ICRAF selaku lembaga penelitian telah melakukan serangkaian kegiatan bersama-sama pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mengembangkan metodologi yang mengintegrasikanperencanaan konvensional dan perencanaan partisipatif. Integrasi kedua metode perencanaan ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi gap (kesenjangan) yang menimbulkan inefisiensi dan ketidakberhasilan dalam pembangunan.

Sekilas mengenai kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat dengan luas 2 wilayah 2.927,95 km merupakan salah satu kabupaten di pesisir pantai barat Provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Posisinya yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, maka bencana tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004 lalu memberikan dampak cukup besar di kabupaten ini. Dampak sosial ekonomi yang terjadi secara signifikan telah mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
Pemanfaatan lahan pasca tsunami menjadi isu yang sangat penting dalam penataan dan pemulihan kembali Kabupaten Aceh Barat. Kawasan hutan primer seluas 136.390 Ha atau sekitar 46,58% dan perkebunan 49.224 Ha (RPJMD Aceh Barat, 2007) serta pemanfaatan lahan lainnya seperti pemukiman, sawah, ladang, tegalan dan semak belukar perlu ditata kembali agar memberikan manfaat bagi masyarakat baik manfaat langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan pembelajaran di tingkat masyarakat

Kegiatan pembelajaran di tingkat masyarakat dilakukan oleh ICRAF dengan melibatkan para peserta dari unsur badan dan dinas serta 90 orang warga masyarakat desa di Kabupaten Aceh Barat yang telah dipilih dan mendapatkan pembekalan teknis melalui beberapa pelatihan. Kegiatan ini ditujukan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan kegiatan perencanaan pembangunan wilayah pada tingkat kabupaten.
Pemetaan desa merupakan bagian penting yang dilakukan secara bersama-sama, antusiasme dan keingintahuan masyarakat dituangkan dalam coretan garis dan area yang menggambarkan desanya dan berbagai pemanfaataan lahan serta kondisi desanya. Adu pendapat merupakan ekspresi dari pemahaman masingmasing, sehingga pada akhirnya dapat
terwujud sebuah hasil kolaborasi pemahaman terhadap desa secara bersama-sama.
Sebagian besar kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk menggali data desa dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta mengkolaborasikan pengetahuan dan kemampuan masyarakat desa dengan peserta dari lembaga pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Barat yaitu Desa Tangkeh, Desa Deuah dan Desa Suak Nie. Secara topografi desa desa tersebut mewakili daerah perbukitan, dataran dan pantai (coastal area). Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan hasil analisa data sekunder untuk melihat kelayakan pengembangan hasil pertanian dan perkebunan, dalam hal ini padi sawah dan karet sebagai komoditas unggulan kabupaten.
Pembelajaran dalam perencanaan wilayah partisipatif ini dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu:
(1) Pembekalan, dilakukan untuk menyegarkan kembali pemahaman para peserta mengenai materi-materi tentang kegiatan transek (transect activity), survei rumah tangga (household survey), pemetaan partisipatif (participatory mapping) dan analisa SWOT.
(2) Berbagi pengalaman mengenai kegiatan serupa yang telah dilakukan oleh ICRAF di lokasi lain.
(3) Penyusunan rencana kerja, dilakukan untuk mempermudah kegiatan di lapangan, sehingga ketika di lapangan permasalahan teknis sudah dapat dikurangi sekecil mungkin, serta pembagian tanggung jawab masingmasing peserta terhadap kegiatan.
(4) Penelusuran transek (transect walk) untuk mengenali kondisi masing-masing desa serta mendata berbagai bentuk penggunaan lahan yang ada.
(5) Survei rumah tangga (household survey) untuk mendokumentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.
(6) Diskusi kelompok yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat guna membangun kolaborasi masyarakat dalam melakukan pemetaan partisipatif dan melatih menyiapkan perencanaan desa menggunakan analisa kekuatan dan kelemahan.

Penutup

Kegiatan yang melibatkan masyarakat ini diharapkan menumbuhkan kesadaran peserta akan arti pentingnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pada sisi lain masyarakat akan merasa diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam mengembangkan pemikiran dan harapanya mengenai desanya. Harapan lain adalah diperolehnya data lapangan yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh peserta dari dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangkaian proses belajar mengenai perencanaan bentang lahan yang integratif dan inklusif berdasarkan data dan informasi.
Terdapat dua pesan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dari kegiatan ini, yaitu:
1. Perencanaan partisipatif merupakan sebuah kebutuhan dalam konteks perencanaan wilayah.
2. Diperlukan formula integrasi yang jelas dan disepakati oleh semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat.
Kedua pesan tersebut merupakan halyang dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berdaulat bagi seluruh masyarakat.

Membangun Kebun Bibit Unggul: Sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

2011-04-18T21:14:00.000-07:00

Oleh Anang Setiawan dan Pratiknyo Purnomosidhi

“Kami sangat senang bisa belajar dan menambah pengetahuan serta pengalaman untuk membuat bibit unggul” kata Pak Hamdan.
Beliau adalah ketua kelompok tani Ingin Maju di Desa Seumara, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Melalui program NOEL – ICRAF, kelompok tani Ingin Maju menjadi salah satu kelompok tani terpadu di lingkungan Kabupaten Aceh Barat.

Kata Aceh bukan hanya sekedar nama dari propinsi paling ujung Indonesia, tetapi merupakan suatu kepanjangan dari Air, Cadangan Emas dan Hutan. Kumpulan kata-kata tersebut mengandung makna sebagai suatu perwujudan potensi kekayaan alam
yang ada di dalamnya untuk dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Begitulah masyarakat Aceh mengartikan nama tempat tinggalnya yang sangat kaya akan sumber daya alam.
Beberapa literatur sejarah menyebutkan bahwa masyarakat Aceh memiliki sistem budidaya tanaman yang mencampurkan tanaman buah-buahan dan tanaman keras dalam sebidang lahan, atau dalam bahasa lokal sering disebut ”kebun dumpeu na” yang
artinya adalah 'kebun serba ada'. ”Kebun dumpeu na” yang dalam istilah asing dikenal sebagai agroforest memegang peranan penting bagi penghidupan masyarakat, karena
sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat Aceh terutama di pedesaan berasal dari hasil kebun agroforest.
Bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 mengakibatkan semua daerah di pesisir barat Aceh hancur, termasuk areal kebun dumpeu na mereka. Hancurnya
kebun berarti hancur pula penghidupan sebagian masyarakat, terutama yang tergantung pada hasil kebun. Namun demikian, kehancuran bukanlah akhir dari kehidupan.
Berbagai lembaga, baik swasta maupun pemerintah, dari luar maupun dalam negeri berupaya membantu masyarakat untuk membangun kembali Aceh.
Pada tahun 2007 dengan bantuan dana dari CIDA (Canadian International Development Agency), ICRAF dan Winrock International bekerja sama melaksanakan program pembangunan pembibitan unggul melalui program NOEL (Nursery of Excellent). Kegiatan
ini dilakukan di tiga kabupaten di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Pidie. Salah satu fokus kegiatannya adalah merehabilitasi lahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembuatan pembibitan unggul.
Dasar pemikirannya adalah karena rendahnya kualitas bibit lokal yang tersedia, sehingga ketergantungan bibit kepada penangkar bibit dari Sumatra Utara menjadi tinggi. Padahal keberadaan bahan material untuk membuat pembibitan tersedia cukup
melimpah di Aceh.
Kegiatan pembangunan pembibitan unggul dilakukan dalam beberapa tahap, meliputi: (1) pemilihan kelompok dampingan pembibitan, (2) penyiapan benih dan lahan, (3) pelatihan dan praktek serta penanaman. Konsultasi dan diskusi dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat lokal/international, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dayah (pesantren) dan tokoh masyarakat juga dilakukan untuk berbagi informasi mengenai kegiatan pembibitan yang dilaksanakan.

Pembangunan pembibitan unggul di Aceh Barat

Setelah melakukan serangkaian proses seleksi, di Aceh Barat dipilih 10 kelompok dampingan dalam program NOEL. Kelompok tersebut berada di Kecamatan Panteu Ceureumen, Kaway XVI, Samatiga, Woyla Barat dan Timur. Dua kelompok diantaranya adalah kelompok wanita. Pendekatan kelompok dilakukan karena mempermudah penyampaian materi, mempercepat proses penyebaran dan proses bekerja akan lebih efisien dan optimal.
Tahap lanjutan setelah terpilih kelompok yang akan didampingi dalam pembangunan pembibitan adalah penyiapan bibit. Bibit yang dipilih disesuaikan dengan keinginan
kelompok dampingan antara lain karet dan coklat untuk tanaman perkebunan, durian, sawo, rambutan, jeruk dan mangga untuk tanaman hortikultura.
Tahap terakhir dari kegiatan NOEL adalah pelatihan dan praktek yang dilakukan di setiap kelompok oleh petani terampil dengan didampingi ahli pembibitan. Materi pelatihan yang diberikan meliputi: pembuatan persemaian, perbanyakan vegetatif
tanaman (okulasi, sambung, cangkok), pembuatan pupuk kompos, pembuatan pupuk cair, pola tanam dengan sistem tumpang sari atau agroforestri dan pelatihan pemasaran.
Dengan melihat upaya yang telah dilakukan oleh ICRAF-Winrock International dalam program NOEL ini beberapa lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional tertarik pula untuk membuat pembibitan unggul, sehingga permintaan pelatihan
tersebut meningkat. Disamping itu, semakin banyak pula bermunculan pembibitan-pembibitan mandiri yang dikelola perorangan.
Bibit unggul tanaman yang diperoleh setelah akhir kegiatan ini sebagian ditanam di lahan anggota dan selebihnya dijual ke pasar lokal. Penjualan bibit dilakukan untuk
memberikan contoh kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok dari usaha pembibitan mandiri dan mendorong masyarakat untuk menanam bibit unggul sehingga mendapatkan kualitas produksi yang lebih baik. Bapak Hamdan dan Bapak
Kurdi, anggota kelompok di Kecamatan Panteu Ceureumen, sudah berhasil menjual bibit ke masyarakat sekitar. Stump karet yang sudah diokulasi dijual dengan harga Rp.3000/batang dan bibit satu payung dalam polibek dijual dengan harga Rp.8000/batang. Bibit coklat setinggi 50 cm dengan daun yang sudah tua dijual seharga Rp.3000/batang.
Meskipun kelompok-kelompok pembibitan yang dilatih selama program NOEL telah mampu
memproduksi bibit sendiri, namun masih ada kendala yang perlu dipecahkan bersama, yaitu belum adanya sertifikat bibit yang dihasilkan. Tanpa ada sertifikat, bibit yang
dihasilkan kurang mampu bersaing dengan penangkar skala besar yang sudah mempunyai jaringan sampai ke luar Aceh Barat, karena salah satu syarat untuk ikut dalam tender
pemerintah adalah sertifikat pembibitan. Oleh karena itu, tugas program NOEL tidak hanya terhenti pada pelatihan saja, namun juga berupaya membantu kelompokkelompok
pembibitan yang telah terbentuk agar dapat terlibat dalam kegiatan penyediaan bibit untuk pemerintah melalui dinas terkait sehingga pembangunan pembibitan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat.
Pada bulan Maret 2010, akhirnya tiga lokasi pembibitan binaan program NOEL di Aceh Barat mendapatkan TRUP (Tanda Registrasi Usaha Perbenihan), yaitu pembibitan karet
dari kelompok “Sayang Konbacut” di Desa Blang Luah, Woyla Barat, gabungan kelompok tani “Ingin Maju” di desa Seumara dan usaha pembibitan susulan milik Pak Kurdi di Desa Lhok Guci, Panteu Ceureumen. Program peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan rehabilitasi kebun dengan menggunakan bibit unggul di Aceh Barat dapat terus berlangsung jika pemerintah daerah melalui dinas terkait bekerjasama dengan kelompok tani terampil yang sudah dibina melalui program NOEL. Kedepannya, sentra pembibitan di beberapa kecamatan di Aceh Barat dapat dibangun dengan jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan lokasi pembibitan bisa bekerjasama dengan petani terampil, sehingga bisa menyerap tenaga kerja di sekitar pembibitan. Keperluan bibit-bibit tertentu bisa dilakukan satu tahun
sebelum bibit digunakan dan disesuikan dengan musim biji. Pembentukan kelompok pembibitan baru dapat pula dilakukan dengan mempertimbangkan kekerabatan keluarga sehingga antar anggota kelompok lebih kompak dan terorganisir.

Pengantar: Kiprah Agroforestri edisi Maret 2011

2011-04-18T20:41:00.000-07:00

oleh Tikah Atikah

Banyak jalan menuju Roma, banyak pula cerita ditanah Aceh Barat yang kepanjangannya adalah Air, Cadangan Emas dan Hutan, suatu gambaran perwujudan akan potensi kekayaan alamnya. Kiprah kali ini diawali dengan cerita tentang keberhasilan kelompok tani dalam membangun pembibitan tanaman perkebunan dan hortikultura yang unggul. ICRAF dengan program NOEL membantu kelompok-kelompok pembibitan dalam penyediaan bibit melalui kerjasama dengan dinas terkait. Kisah keberhasilan yang dapat dicontoh untuk kelompok tani lain dalam memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Apa yang dimaksud dengan perencanaan wilayah, mengapa perlu dilakukan? Masih dari Aceh Barat, perencanaan wilayah konvensional yang sebelumnya diterapkan secara umum di lembaga pemerintahan dan penyusunan perencanaannyapun menggunakan standar ilmiah yang baku sehingga masyarakat secara umum dianggap tidak mampu untuk membuatnya. Apakah masyarakat dibiarkan mengikuti begitu saja? Ataukah masyarakat juga perlu
dilibatkan? Baca kisah lengkapnya didalam.

Enam minggu perjalanan pelatihan lapangan untuk para peneliti muda dari Asia Pasifik dilakukan di tiga taman nasional dan satu kebun raya ini bertemakan "Keanekaragaman Hayati, Konservasi & Pembangunan Berkelanjutan”. Mereka mempelajari tumbuhan, serangga, mamalia, burung, isu-isu konservasi hutan tropika juga interaksi antara pembangunan berkelanjutan dengan konservasi. Bentuk pelatihan yang cukup menarik untuk mengetahui bagaimana mengelola habitat tropika dan keanekaragam hayati, terutama dalam situasi yang terus mengalami penurunan baik populasi maupun jenisnya.

Siapa yang tidak tahu tentang “gula jawa”? Gula yang manis rasanya namun pahit bagi pengrajinnya? Penulis tamu kita kali ini menyuguhkan artikel agroforestri tentang panen gula kelapa di daerah Ujung Genteng, Jawa Barat. Pengrajin gula yang biasanya dari keluarga kurang mampu dan pembuatannya pun masih bersifat tradisional. Satu kisah masyarakat kita yang memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk berbagai aspek termasuk pembinaan dalam pengolahan guna yang memenuhi standar pasar.

Dua artikel penutup Kiprah kali ini masih tentang isu global yang selalu menarik untuk kita simak. Sebuah liputan Media Afrika tentang perubahan iklim yang terkait dengan menanam pohon di luar kawasan hutan yang terhubung dengan COP16 Mexico dan World Agroforestry Centre. Selanjutnya mengenai Reduction Emision from Deforestration and Degradation (REDD) yang merupakan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari alih guna lahan dan perusakan hutan yang kemudian berkembang menjadi REDD plus (REDD+) konservasi keanekaragaman hayati. Berau, salah satu kabupaten di Indonesia yang sebagian besar (75%) arealnya berupa hutan yang juga menyimpan berbagai sumber kekayaan alam, diyakini dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Pengantar: Kiprah Agroforestri edisi Desember 2010

2011-01-23T23:52:00.000-08:00

oleh Tikah Atikah

Sebuah kisah tentang Pak Mawardi, pencari lele dari desa Aloe Bateung Broek, Desa Kuala Seumayam, mengeluhkan sulitnya mencari lele akibat banyaknya lahan gambut yang dikeringkan dan diubah menjadi kebun, disajikan sebagai pembuka KIPRAH edisi ini.

Pemahaman alur jual beli kayu jati di tingkat petani masih merupakan kendala saat ini. Artikel kedua membawa kita kepemahaman untuk mencari nilai rantai perdagangan kayu jati, berikut peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Sebuah OPINI mengenai ”bagaimana hutan sagu berpotensi dalam REDD+ karena dapat menyerap karbon?” Selain sumber bahan makanan pokok bagi masyarakat Papua, juga merupakan habitat keanekaragaman hayati, yang tumbuh alami selayaknya hutan alam yang memiliki peluang sebagai penyerap karbon.

Masih dengan artikel menarik untuk diulas yaitu tentang agroforest tembawang, di Kalimantan Barat, yang dalam pengelolaannya masih dikelola secara adat masyarakat Suku Dayak. Penulis menyajikannya dengan cukup detail yang mencakup tiga hal utama dalam aspek konservasi dan nilai-nilai sosial budaya yang luhur.

Kopi luwak... siapa yang tidak kenal dengan nikmatnya kopi ini. Dengan harga jual yang menggiurkan karena termahal di dunia. Meskipun biji kopi berkualitas tinggi ini diambil dari sisa kotoran luwak, namun kopi ini menjadi begitu masyur dikalangan penikmat kopi. Berdasarkan penelitian terakhir, hasil panen biji kopi oleh luwak yang dikandangkan tidak sebaik kualitas kopi yang dipanen oleh luwak liar. Ikuti cerita uniknya dalam liputan simposium nasional yang diselenggarakan di pulau Bali, Oktober lalu.

“Ini sebuah awal contoh yang baik dari suatu usaha pertanian padi di lahan pasang surut. Dengan teknologi sederhana mampu mencegah lahan dari banjir atau luapan air pasang. Hasil enam ton gabah kering panen per hektar sebuah hal yang luar biasa” sambut Akhmad Yadi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kepada Pak Usub, seorang penebang kayu yang berubah haluan menjadi petani peladang menetap yang menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya. Rubrik PROFIL TOKOH yang bisa menjadi contoh untuk kita dan sekaligus sebagai artikel terakhir KIPRAH edisi ini.

Tiga tahun KIPRAH Agroforesti ini berjalan dengan menyuguhkan banyak artikel menarik yang bermanfaat untuk pembacanya. Dan di penghujung tahun 2010 KIPRAH Agroforestri sudah menerbitkan tujuh edisi. Semoga kami dapat terus menyuguhkan kisah-kisah agroforestri lainnya di tahun mendatang yang tentunya bermanfaat untuk semua pembaca di negeri Indonesia tercinta ini.

Selamat Tahun Baru 2011, All the Best!

Asa di hutan rawa gambut yang tersisa…

2011-01-23T23:43:00.000-08:00

Catatan perjalanan ke Kuala Semayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya

Oleh Elok Mulyoutami

Kami tiba di Kuala Seumayam Pesisir bersama dengan tiga orang pencari ikan lele yang datang dari desa Aloe Bateung Broek. “Belum pasang bubu Pak?” tanyaku kepada Pak Mawardi, salah seorang pencari ikan Lele yang kami temui di pesisir. “Belum, nanti sore baru kami pasang… dan besok barulah kami tengok hasilnya…” , jawabnya.
Kuala Seumayam merupakan salah satu pintu masuk ke daerah hutan rawa gambut di Ekosistem Tripa yang masih tersisa. Masih banyak masyarakat desa sekitar yang menggantungkan hidupnya di wilayah ini untuk mencari ikan lele, bawal, jurung, lokan dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Kuala Seumayam Pesisir merupakan sebuah desa yang terletak di tepi muara Krueng (sungai) Seumayam dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Akibat konflik antara TNI dan GAM desa ini habis dibombardir pasukan bersenjata pada akhir tahun 2003, hingga kemudian desa ini dikosongkan. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, hantaman tsunami menghabiskan infrastruktur yang sudah setengah hancur. Hanya separuh gedung sekolah dan sebuah madrasah yang masih tersisa. Hingga saat ini Kuala Seumayam Pesisir menjadi desa yang tidak berpenghuni, karena masyarakatnya direlokasi ke Desa Kuala Seumayam yang berada di arah hulu Sungai Seumayam, sekitar dua jam perjalanan dengan menggunakan perahu motor (robin) dari pesisir. Desa baru ini memiliki luasan sekitar 16 ha dengan penduduk sebanyak 57 KK. Sebagian besar (80%) masyarakat desa ini berprofesi sebagai pencari ikan, baik di sungai, di rawa maupun di laut.

Mereka menangkap ikan kerling atau jurung (genus: Tor), bawal (Colossoma macropomu), kerang sungai atau lokan (Polymesoda sp.), udang dan kepiting di sungai Kuala Seumayam dan menjualnya ke pasar lokal. Dalam waktu seminggu mereka dapat mengumpulkan 2 – 8 kg ikan bawal yang dijual dengan harga Rp. 30.000 per kg. Mereka juga mengumpulkan lokan meskipun hanya sekali seminggu dengan cara menyelam hingga ke dasar sungai tanpa menggunakan peralatan selam yang memadai. Dalam sehari, mereka bisa memperoleh satu karung atau setara 20 kg dengan harga Rp. 110.000 per karung. Lokan mudah diperoleh pada saat air surut.

Selain itu, mereka juga mencari ikan lele. Sebelum Tsunami, seorang nelayan bisa memperoleh 30 – 50 kg lele per hari. Bahkan, menurut informasi warga Kuala Seumayam mereka pernah menangkap ikan lele rawa yang berukuran besar atau biasa dikenal sebagai Lele Dumbo. Oleh para ahli, jenis ikan ini dikatakan sama dengan jenis lele afrika atau Clarias gariepinus. Namun, penurunan jumlah lokan dan ikan lele justru dirasakan oleh masyarakat sejak berakhirnya konflik antara GAM dan TNI yaitu setelah tahun 2005. Ramadani, staf YEL di Alue Bilie menyatakan, “Sejak konflik berakhir, produksi ikan di sungai menurun kira-kira 60%, mungkin karena setelah damai… lahan mulai banyak dibuka untuk pembangunan rumah serta untuk lahan pertanian…”. Ia juga menambahkan “Limbah pabrik yang dibuang ke sungai melalui kanal kecil semakin memperparah kondisi yang ada… ikan semakin berkurang, lokan yang diperoleh pun semakin sedikit…”.

“Kalau dulu, di halaman belakang rumahpun kami bisa mengambil banyak lele, tetapi sekarang lele sudah mulai jarang didapat… kalaupun dapat, kita harus mencarinya ke rawa-rawa gambut… dan salah satu lokasi rawa yang masih cukup bagus ya di Kuala Seumayam ini… ” ungkap Pak Mawardi. “Sekarang semakin banyak lahan gambut yang dikeringkan dan diubah menjadi kebun, akibatnya yaaa… rawa tempat dimana ikan tinggal menjadi semakin sedikit…” lanjutnya.

Sekarang mereka harus mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu berhari-hari untuk mendapatkan ikan lele. Sekelompok kecil nelayan yang terdiri dari 2 – 3 orang pergi ke lokasi desa lama di Kuala Seumayam Pesisir dengan menggunakan perahu motor (robin) sampan atau (jalo) menuju rawa-rawa berhutan untuk memasang bubu (perangkap ikan). Biasanya mereka menginap 3 - 4 malam di lokasi, memasang bubu pada sore atau malam hari, dan mengambil hasil lele keesokan harinya. Buah kelapa sawit dan kelapa yang dibusukkan atau kacang kuning digunakan sebagai umpan.

Meskipun demikian, hasil yang mereka peroleh jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sebelum tahun 2005. Satu kelompok nelayan yang terdiri dari 2 – 3 orang hanya mendapatkan 100 – 150 kg per minggu dengan harga jual berkisar Rp 9.000 – Rp. 16.000 per kilogram. Secara kasar, pendapatan nelayan lele per minggu berkisar antara Rp 300.000 – Rp. 800.000 per orang. Warga desa tersebut juga menegaskan bahwa sejak areal hutan gambut berkurang, ukuran ikan lele yang mereka temui semakin kecil. Kini, sangat jarang orang bisa mendapatkan ikan lele berukuran besar seperti dulu. Rotan dan madu yang dulu menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Kuala Seumayam sekarang juga sudah jarang ditemukan. “Sudah jarang ada rotan di hutan, kan hutannya pun sudah tinggal sedikit… kalaupun ada hanya kami ambil untuk membuat bubu lele saja..“, demikian penjelasan seorang pengrajin anyaman rotan di Kuala Seumayam. Kini, pohon madu di hutan rawa gambut juga sudah jarang ditemukan, sehingga mereka sulit mencari madu.

Hutan rawa gambut dengan kondisi tutupan yang masih baik yang saat ini masih tersisa di Ekosistem Tripa hanya sekitar 6000 ha, berada di Desa Kuala Seumayam Pesisir (desa lama). Di lokasi inilah masyarakat miskin dari Desa Kuala Seumayam dan Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya serta beberapa desa lain di sekitarnya menggantungkan hidupnya. Luasan ini berarti hanya sepertiga jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2001 dimana areal berhutannya sekitar 18000 ha.

Meskipun pada tahun 1998, daerah ini dinyatakan sebagai bagian dari Kawasan Ekosistem Leuseur yang notabene merupakan kawasan lindung, namun ada perusahaan besar yang dapat memiliki HGU dan secara legal mengelola lahan di kawasan tersebut. Tumpang tindih status lahan ini perlu segera dibenahi. Terlebih lagi ancaman alih fungsi lahan menjadi areal perkebunan pada areal hutan rawa gambut tersisa yang terjadi belakangan ini. Beberapa fakta menunjukkan bahwa upaya alih fungsi lahan seringkali mengabaikan nilai ekologis hutan rawa gambut, termasuk juga manfaat ekonomis bagi masyarakat lokal yang subsisten. Bagaimana jika areal hutan yang tersisa ini betul-betul beralih fungsi? Kemana lagi masyarakat lokal akan mencari sumber penghidupan?

Memahami rantai perdagangan kayu jati

2011-01-23T23:33:00.000-08:00

Oleh Aulia Perdana

“Mengapa kita diperlakukan seperti pencuri ketika mengirim kayu, padahal semua persyaratan dan legalitas penebangan sudah dipenuhi?”. Pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pedagang kayu jati di kota Wonosari, Gunung Kidul ini menyulut berbagai pertanyaan kritis lainnya yang menuntut jawaban lebih mendalam. Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengungkap rantai perdagangan jati dari petani hingga ke pedagang kayu yang saling berlomba mencari keuntungan diantara biaya-biaya yang tak terduga.

Jati (Tectona grandis) merupakan salah satu spesies pohon komersial yang memiliki nilai jual tinggi karena telah dikenal sebagai bahan baku plywood, lantai, furnitur dan kerajinan. Di pulau Jawa, sebagian besar pohon jati diproduksi oleh Perhutani. Sekitar 512 ribu m3 kayu jati dihasilkan oleh Perhutani pada tahun 2007 dan sebanyak 200 ribu m3 kayu jati kualitas menengah telah dijual oleh perusahaan ini.

Selain Perhutani, ribuan petani juga menanam jati meskipun total produksinya tidak terdokumentasi dengan baik. Sensus perdagangan nasional tahun 2003 menunjukkan bahwa 80 juta pohon jati berada di lahan rakyat dan 25% diantaranya siap tebang.

Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kayu jati. Sebanyak 1.130.290 batang atau sekitar 50,8 m3 kayu jati dari Gunung Kidul diangkut dalam bentuk kayu bulat ke wilayah lain, sebagian besar ke Jepara untuk industri furnitur dan ke Rembang untuk bahan baku kapal.

Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan DI Yogyakarta tahun 2007, menunjukkan luas hutan jati rakyat DIY sekitar 58.486,6 hektar dan separuhnya (29.230 hektar) berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Luasan tersebut ditanami sekitar 19.211.715 batang pohon jati yang merupakan 70,4% dari seluruh pohon jati di DIY.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu jati di Indonesia yang cukup besar, petani jati menghadapi berbagai kendala dalam mengelola tanaman jatinya agar menguntungkan. Kendala-kendala tersebut antara lain: (1) teknik silvikultur yang kurang memadai sehingga menghasilkan kualitas kayu yang rendah; (2) kurangnya modal sehingga petani mengalami kesulitan jika harus menunggu rotasi pertumbuhan pohon; (3) ketidakpahaman akan informasi pasar yang menyebabkan harga jual rendah Petani sering menjadi korban biaya transaksi yang seharusnya ditanggung oleh pedagang; (4) kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada petani. Misalnya saja, prosedur perijinan penebangan dan pengiriman yang dirancang untuk perusahaan kayu berskala besar diaplikasikan pada petani kecil, sehingga menimbulkan biaya tak terduga.

Memahami alur jual beli kayu jati di tingkat petani

Petani umumnya menjual kayu jati dalam bentuk pohon yang masih berdiri di lahan mereka. Informasi tentang jati yang akan dijual diperoleh para pedagang kayu dari perantara yang disebut sebagai makelar kayu. Setelah terdapat kesepakatan harga dan pedagang kayu membayar kepada makelar kayu, penebangan dilakukan oleh pedagang kayu jati.

Sistem seperti ini memunculkan risiko yang cukup besar bagi petani dan pedagang. Petani kehilangan kesempatan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi karena pembeli tidak melihat langsung ukuran pohon yang akan dijual, sedangkan pedagang berspekulasi dengan marjin keuntungannya karena pembayaran harus dilunasi sebelum pohon ditebang. Sementara itu pedagang masih harus menanggung biaya pengurusan dokumen yang tidak selalu sama di tiap desa serta biaya transaksi tak terduga lainnya.

Dalam kajian alur pemasaran kayu jati, beberapa peran penting pedagang diidentifikasi sebagai berikut:

Sebagai fasilitator pencarian, bersama dengan makelar pedagang mencari pohon jati, untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar. Pedagang akan melakukan survey ke lokasi pohon yang siap ditebang untuk menaksir harga pohon dan bernegosiasi dengan petani. Di samping itu, pedagang juga menghubungi para calon pembeli untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan kayu mereka dan harga penawaran pembeliannya. Dalam hal ini pedagang benar-benar menjadi perantara produsen dan konsumen kayu jati dengan tujuan memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli ini;
sebagai penyortir yaitu memilih kayu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pedagang mengumpulkan kayu sesuai dengan tingkat kualitas yang sama untuk dijual ke konsumennya;
sebagai pendata contact person dalam saluran pemasaran. Petani tidak perlu menghubungi satu persatu pembeli kayu jati glondongan, tetapi cukup menghubungi makelar dan pedagang kayu, selanjutnya pedaganglah yang akan melakukan pencarian pembeli. Begitu juga sebaliknya, jika konsumen membutuhkan kayu maka pedagang akan dihubungi untuk mencarikan kayu yang sesuai dengan keinginannya.

Bilamana dilihat dari sisi nilai, ketiga peran tersebut merupakan kegiatan yang meningkatkan nilai produk (value-added activities) yang menyertai proses transformasi bentuk pohon ke kayu glondongan. Ketiga peran pedagang di atas melibatkan berbagai komponen biaya dengan bermacam-macam interaksi, yaitu komponen penguasaan fisik, kepemilikan, promosi, negosiasi, pembiayaan, penanggungan risiko, dan pembayaran yang semuanya memiliki beban biaya masing-masing. Di pihak pedagang, pada setiap alur pemasaran ada biaya yang dikeluarkan yang bersifat sunk cost atau tidak dapat dipulihkan lagi karena harga pohon ditawar, disepakati dan dilunasi sebelum pohon ditebang. Harga jual ke konsumen disesuaikan dengan penawaran pembeli karena konsumen pasti tidak akan mau menaikkan harga beli dan pedagang juga tidak bisa banyak menurunkan harga jual. Dalam hal ini muncullah biaya yang menjadi beban pedagang kayu.

Beberapa kebijakan yang berimplikasi pada biaya tak terduga

Permasalahan lain adalah perbedaan biaya transaksi, misalnya ijin tebang berbeda antar satu desa dengan desa lainnya, ada desa yang mengikuti aturan dari dinas ada pula yang menggunakan aturan sendiri. Hal ini mengakibatkan pembebanan biaya tinggi pada pedagang. Biaya-biaya yang rentan ini masih ditambah biaya tak terduga lain yang meresahkan para pedagang, misalnya jika harus mengirim kayu ke luar propinsi.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan hak masih dipegang teguh oleh kebanyakan pedagang kayu. Sebenarnya peraturan tersebut telah diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak (lahan milik) masyarakat. Perubahan tersebut mulai berlaku 24 Agustus 2007 terutama Pasal 1g yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.

Perubahan PERMENHUT tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kayu dari lahan rakyat cukup berkembang dan banyak diminati oleh industri kayu serta memiliki potensi pasar yang besar. Namun yang terjadi di lapangan, banyak kendaraan angkutan kayu diberhentikan oleh aparat berwenang yang menganggap pengangkutan tersebut menyalahi aturan pengangkutan. Mereka berpegang pada peraturan yang melindungi kelestarian kawasan hutan tehadap perilaku manusia yang berkaitan dengan pembalakan liar (illegal logging) yang diatur pada pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU. Terutama, pasal 78 ayat 1-15 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap segala pelanggaran dari ketentuan pasal 50 tersebut.

Kebijakan kehutanan dalam Permenhut No. 55 tahun 2006, yang memberikan kewenangan kepada perusahaan kayu untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), ternyata juga memiliki celah untuk berkembangnya modus baru pembalakan liar yang melibatkan masyarakat. Ada kelemahan dalam kebijakan tersebut, yaitu kesulitan pengawasan apabila ada kayu liar yang dibawa masyarakat untuk disisipkan di penampungan kayu dan disahkan agar menjadi legal. Pihak berwenang mensinyalir bahwa sudah banyak cukong kayu menggunakan modus baru dengan mendanai masyarakat untuk membabat hutan. Untuk mencegah terjadinya hal ini, pihak berwenang menggunakan peraturan tentang pembalakan liar agar dapat menghentikan dan menginterogasi pengangkutan kayu ke luar propinsi. Jika pengangkut bisa menunjukkan keabsahan dokumen serta peraturan yang lebih detil maka pihak berwenang akan sepenuhnya membebaskan jalannya pengangkutan atau membebaskan dengan syarat. Syarat inilah yang menambah deretan biaya tak terduga yang dibebankan kepada pedagang.

Beberapa pembelajaran

Pembelajaran dari tumpang tindih peraturan dan permasalahan pemasaran kayu jati di Gunung Kidul mengarahkan kepada beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat perlu memberikan perhatian terhadap upaya penguatan kapasitas petani jati dan pedagang perantara kayu jati dalam strategi pemasaran kayu mereka. Perhatian khusus perlu difokuskan pada penerapan sistem kelas mutu dan pengukuran kayu bulat pada tingkat kebun/desa. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem penilaian pohon yang diusulkan oleh kegiatan ICRAF di Kabupaten Gunung Kidul untuk mengurangi risiko kerugian petani maupun pedagang dalam proses jual beli kayu jati.
Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat perlu memfasilitasi petani dengan menyediakan sistem informasi pasar kayu jati yang lebih baik, seperti antara lain melalui siaran radio untuk memantau perkembangan harga serta kualitas kayu jati yang dibutuhkan industri kayu.
Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kelompok-kelompok tani dengan menghubungkan mereka ke jaringan industri kayu, seperti melalui pengembangan kontrak jangka panjang antara kelompok petani jati dengan perusahaan mebel bersertifikat.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menyederhanakan aturan-aturan dalam perdagangan kayu (SKSKB dan SKSHH) yang berpeluang meningkatkan biaya transaksi dalam perdagangan kayu. Disarankan agar aturan tata usaha kayu jati dimasukkan dalam skema Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu.

Diharapkan terdapat titik temu antara pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dengan pemasaran kayu jati agar bisa menghasilkan solusi yang saling menguntungkan untuk menghidupkan mesin pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola pohon jati.

Hutan sagu: potensinya dalam REDD+

2011-01-23T23:20:00.000-08:00

Oleh Subekti Rahayu dan Degi Harja

REDD adalah suatu upaya penurunan emisi dari sektor deforestasi dan degradasi hutan yang diinisiasi pada COP 12 di Bali tahun 2007, yang artinya penebangan hutan dan alih guna hutan harus dihindari dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca*. Seperti telah kita ketahui bahwa meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pemanasan global akhir-akhir ini.

Seiring berjalannya waktu muncul suatu pemikiran bahwa tidak hanya deforestasi dan degradasi hutan yang harus dihindarkan, tetapi keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna yang ada di dalam hutan secara otomatis dapat dilestarikan dengan cara tersebut. Berdasarkan pada isu ini, maka ada wacana yang dikenal dengan REDD+, yaitu REDD plus konservasi keanekaragaman hayati.

Sagu (Metroxylon spp.) merupakan salah satu jenis keanekaragaman hayati tumbuhan asli Asia Tenggara yang tumbuh secara alami di dataran atau rawa dengan sumber air yang melimpah. Indonesia merupakan negara yang memiliki luasan sekitar 50% dari sagu dunia dan 85% diantaranya terdapat di Papua yang tersebar di Waropen Bawah, Sarmi, Asmat, Merauke, Sorong, Jayapura, Manokwari, Bintuni, Inawatan, dan beberapa daerah yang belum terinventarisasi.

Di Papua, sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat selain umbi-umbian dan beras. Oleh karena itu keberadaan hutan sagu sangat penting artinya bagi masyarakat Papua sebagai sumber bahan makanan pokok. Satu batang pohon sagu yang diolah menjadi sagu siap makan, dapat mencukupi untuk kebutuhan satu keluarga dalam sebulan. Begitu pentingnya hutan sagu bagi masyarakat Papua, hingga kepemilikan dan proses pemanenannya diatur secara adat. Hutan sagu dimiliki oleh sekelompok keluarga dalam satu famili. Pada umumnya, satu famili memiliki dua sampai tiga lokasi hutan sagu.

Hutan sagu sebagai penyerap karbon

Berdasarkan fungsinya sebagai sumber bahan makanan pokok, maka kemungkinan hutan sagu dialihgunakan relatif kecil, apalagi kepemilikannya diatur secara adat dan tumbuh secara alami seperti layaknya hutan alam, sehingga memiliki peluang sebagai penyerap karbon. Hasil pengukuran cadangan karbon pada hutan sagu di Sentani (Kota Jayapura) dan Kabupaten Jayapura, Papua menunjukkan bahwa hutan sagu dapat menyimpan karbon rata-rata 53 ton/ha dengan populasi anakan sekitar 400 pohon/ha, tanaman muda 80 pohon per ha dan tanaman siap panen 20 pohon per ha. Kisaran cadangan karbon pada hutan sagu sekitar 53 ton/ha tergantung komposisi strata pertumbuhan sagu dan jenis pohon lain yang ada di dalamnya.

Plot dengan cadangan karbon tinggi (Plot-1) memiliki kepadatan populasi sagu yang lebih rapat yaitu sekitar 700 anakan per hektar dan 100 pohon muda per hektar. Populasi sagu yang tinggi, tentunya diikuti nekromasa yang tinggi pula. Hampir semua nekromasa pada hutan sagu berasal dari pelepah sagu yang kering. Sedangkan pada plot dengan cadangan carbon rendah (Plot-2), memiliki kepadatan populasi sekitar 260 anakan per hektar dan 20 pohon sagu muda per hektar. Plot-1 dan Plot-2 merupakan plot yang hanya ditumbuhi oleh pohon sagu, hampir tidak ada pohon lain tumbuh pada plot tersebut. Sementara itu, Plot-3 dan Plot-4 merupakan hutan sagu campuran, dimana sumbangan carbon dari pohon selain sagu mencapai 60%.

Hutan sagu sebagai habitat keanekaragaman hayati

Hutan sagu menyerupai hutan alam yang memiliki berbagai strata pertumbuhan dalam satu hamparan, mulai dari anakan, tanaman yang mulai berbatang, tanaman muda, tanaman siap panen dan tanaman tua. Demikian pula dengan keragaman jenisnya. Dalam satu hamparan hutan sagu terdiri dari pohon sagu dengan berbagai kualitas yang didasarkan pada produktivitas dan warna sagu. Oleh karena itu, pemanenan sagu dilakukan secara cermat, karena hanya memilih pohon yang memiliki kematangan tepat dan produktivitas tinggi.

Sekitar 51 jenis sagu di Papua dengan berbagai keragaman kualitas telah teridentifikasi. Keragaman tersebut merupakan sumber plasma nutfah yang harus dilestarikan karena berpotensi sebagai sumber daya genetik yang dapat dimanfaatkan dalam pemuliaan tanaman sagu di masa mendatang untuk mendapatkan varietas-varietas unggul. Selain sagu, berbagai jenis pohon kayu-kayuan seperti kayu hitam (Diospyros sp.), matoa (Pometia pinnata), terentang (Campnosperma sp.) dan jenis-jenis tanaman pioneer tumbuh di hutan sagu.

Diospyros sp. yang merupakan satu-satunya genus dari famili Ebenaceae banyak dieksploitasi dari hutan alam untuk berbagai penggunaan sehingga populasinya semakin menurun.

Dari kedua hal di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan sagu memilki potensi sebagai penyimpan karbon yang berperan dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi, dan juga memiliki peranan penting dalam konservasi, baik konservasi terhadap plasma nutfah berbagai jenis sagu maupun konservasi terhadap pohon-pohon hutan lainnya. Peran yang tidak kalah penting adalah sebagai penyedia sumber bahan makanan pokok. Tentunya, peran tersebut membuka peluang untuk melakukan kajian lebih dalam dari hutan sagu. Oleh karena itu, marilah kita jaga kelestariannya.

Tembawang: bukan sekedar sistem agroforestri

2011-01-23T23:13:00.000-08:00

Oleh Bambang Soeharto

Istilah tembawang telah banyak dibicarakan oleh para peneliti, baik peneliti asing maupun dari Indonesia sendiri. Tembawang yang merupakan sistem penggunaan lahan di masyarakat Suku Dayak, Kalimantan Barat dianggap sebagai ekosistem yang unik karena menyimpan nilai-nilai yang sangat tinggi. Tidak hanya sekedar memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, tetapi juga mengandung nilai ekonomi dan nilai moral konservasi.

Tembawang atau sering disebut sebagai agroforest tembawang adalah suatu bentuk sistem penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon-pohon besar berdiameter lebih dari 100 sentimeter hingga tumbuhan bawah sejenis rumput-rumputan. Sistem ini dikelola dengan teknik-teknik tertentu sesuai dengan kearifan lokal mereka dan mengikuti aturan-aturan sosial sehingga membentuk keanekaragaman yang kompleks menyerupai ekosistem hutan alam.

Pembentukan dan kepemilikan Agroforest Tembawang

Di masa lalu, sebagian besar masyarakat Suku Dayak memiliki pola pemukiman berpindah-pindah mengikuti pola perpindahan ladang mereka. Di lokasi pemukiman tersebut mereka menanam berbagai jenis tanaman yang mereka anggap menjadi sumber bahan makanan, bumbu-bumbuan dan tanaman buah-buahan seperti durian, mangga, rambutan, manggis dan entawak. Seiring dengan berjalannya waktu, merekapun menanam tanaman karet dan tengkawang di lokasi tersebut. Namun demikian, tidak semua tumbuhan yang ada di dalam sistem agroforest tembawang adalah hasil penanaman, ada juga tumbuhan yang tumbuh secara alami dalam proses regenerasi alam seperti nyatuh, jenis-jenis rotan, tumbuhan merambat (liana), tumbuhan semak dan herba, bahkan jenis-jenis anggrekpun kebanyakan tumbuh secara alami.

Dalam pengelolaannya, masyarakat adat membagi agroforest tembawang menjadi empat jenis yaitu: (1) agroforest tembawang umum yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama bagi penduduk dalam satu desa atau lebih; (2) agroforest tembawang waris tua yang telah dimiliki antara tiga sampai enam oleh kelompok seketurunan; (3) agroforest tembawang waris muda yang dimiliki antara satu sampai dua generasi yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh keluarga besar dan (4) agroforest tembawang pribadi yaitu tembawang muda yang dimiliki secara perorangan.

Nilai-nilai konservasi Agroforest Tembawang

Tiga hal utama dalam konservasi adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Perlindungan dan pelestarian mengandung nilai-nilai sosial budaya yang luhur yaitu memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang, sementara pemanfaatan mengandung nilai ekonomi. Dalam hal ini makna konservasi bukan hanya sekedar melindungi dan melestarikan, tetapi juga memanfaatkan. Nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi yang terintegrasi menciptakan suatu nilai ekologi. Agroforest tembawang merupakan sistem pengelolaan lahan yang memiliki tiga komponen tersebut, bukan hanya sekedar sistem agroforestri yang memiliki berbagai jenis tumbuhan yang membentuk lapisan-lapisan tajuk, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sangat luhur.

Nilai ekonomi

Pembangunan agroforest tembawang tidak memerlukan tenaga kerja dan modal yang besar, demikian pula untuk pengelolaannya. Agroforest tembawang dikelola secara minimal, tidak ada pembersihan gulma, pemupukan apalagi pengendalian hama penyakit. Dalam sistem ini tumbuh berbagai spesies lokal seperti meranti, kayu besi dan jenis-jenis tumbuhan lainnya. Pembabatan tumbuhan yang tidak berguna hanya dilakukan saat akan panen untuk mempermudah pemanenan.

Beberapa hasil dari sistem agroforest tembawang seperti lateks (getah tanaman karet), biji tengkawang, getah perca dari jenis nyatuh dan getah jelutung merupakan produk-produk ekspor. Sementara itu, hasil buah-buahan seperti durian, nangka, mangga, cempedak, duku, rambutan, langsat, rotan, gula merah, ijuk dan lain-lain mereka jual ke pasar dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian kebutuhan sehari-hari masyarakat Dayak hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam sistem agoforest tembawang.

Hasil tanaman karet (getah karet) memberikan sumbangan yang paling besar pada pendapatan dari agroforest tembawang yaitu lebih dari 50%. Namun demikian, kondisi tanaman yang rata-rata sudah berumur tua berdampak pada tingkat produksi lateks yang rendah. Maka dari itu, pengkayaan dan peremajaan karet dengan jenis-jenis karet varietas unggul yang mempunyai produksi lateks lebih tinggi perlu dilakukan. Hasil kajian pada sistem agroforest tembawang menunjukkan bahwa upaya pengayaan dan peremajaan dengan menambahkan 350 pohon karet dapat memberikan tambahan pendapatan pada masyarakat. Analisis terhadap nilai NPV agroforest tembawang pada tiga tingkat suku bunga 6%, 15% dan 25% secara berturut-turut adalah Rp 485.576.758; Rp 125.372.065 dan Rp 33.989.636. Nilai NPV ini menunjukkan bahwa upaya peremajaan tanaman karet per-hektar layak secara finansial pada berbagai tingkat suku bunga.

Nilai sosial budaya
Pengelolaan agroforest tembawang yang diatur kepemilikan dan pemanfaatannya berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari pemanfaatan pribadi, keluarga inti, keluarga besar hingga ke tingkat desa mengandung nilai-nilai sosial budaya yang sangat tinggi. Kepatuhan antar anggota masyarakatnya merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawabnya terhadap aturan. Demikian pula, dengan perijinan penebangan pohon yang hanya diperbolehkan bilamana ada ijin dari seluruh anggota keluarga besar. Aturan-aturan ini sudah menjadi pembatas dari kerusakan dan kepunahan akibat pemanfaatan dan penebangan pohon yang tanpa memperhatikan kemampuan regenerasi dari pohon tersebut.

Agroforest tembawang yang dimiliki dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga mencapai lima atau enam generasi yang mengandung nilai luar biasa terhadap kelestarian dan keberlanjutan bagi generasinya. Penanaman dan pemeliharaan pohon berumur panjang seperti tengkawang, jelutung, nyatuh dan kemenyan merupakan pemikiran jauh ke depan, artinya tidak hanya berfikir untuk dirinya tetapi juga memikirkan generasi berikutnya. Agroforest tembawang juga merupakan sistem yang telah dikembangkan sejak ratusan tahun lalu, sehingga merupakan bagian dari tradisi, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Dayak.

Nilai ekologi
Agroforest tembawang sudah terbukti memiliki nilai ekologi yang tinggi. Berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalamnya menyediakan jasa ekosistem, berupa: (1) pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan, misalnya sumber bahan makanan dan obat-obatan; (2) sebagai jasa pengatur sistem, misalnya penyedia air; (3) sebagai jasa dalam budaya, misalnya perekat hubungan kekerabatan dan (4) sebagai pendukung kehidupan misalnya menjaga tingkat kesuburan tanah.

Di dalam agroforest tembawang tumbuh berbagai jenis tumbuhan penghasil pangan seperti buah-buahan, penghasil karbohidrat dan tumbuhan obat. Berbagai jenis tumbuhan dengan tajuk berlapis-lapis mampu memberikan perlindungan terhadap kesuburan tanah, baik melalui masukan bahan organik yang berasal dari seresah yang jatuh, maupun dari kemampuan menahan terpaan air hujan yang dapat merusak struktur tanah. Hal ini menunjukkan agroforest tembawang mampu memberikan jasa pendukung sistem kehidupan yang berpengaruh positif terhadap sistem tata air yang ada di dalamnya.

Struktur kanopi yang menyerupai hutan memungkinkan berbagai jenis satwa datang ke sistem ini, baik untuk mencari makan maupun bertempat tinggal. Dinamika pergerakan satwa dan cara mencari makannya secara tidak langsung dapat membantu penyerbukan dan pemencaran biji yang pada akhirnya berperan dalam pengaturan sistem regenerasi tumbuhan. Pepohonan pada sistem tembawang yang mencapai umur puluhan tahun berpotensi besar dalam menyerap karbondioksida dari udara sehingga memiliki peranan dalam pengaturan iklim makro, namun terutama terhadap iklim mikro di sekitarnya.

Sebagai inti dari uraian ini, tembawang yang berperan penting sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Suku Dayak, bermanfaat sebagai lahan pelestari sumberdaya genetik tumbuhan baik secara in-situ maupun eks-situ, dan juga sebagai kantung ekologi bagi spesies-spesies liar. Selain itu juga memiliki nilai-nilai sosial budaya yaitu pelestarian untuk generasi yang akan datang dan merupakan tradisi uang mereka lakukan secara turun-temurun.

Sistem Wanatani: masih tetap idola pengelola kebun kopi

2011-01-23T23:04:00.000-08:00

Oleh Kurniatun Hairiah

“Wanatani kopi tetap idola bagi pengelola kopi di era pemanasan global, karena sistem ini menyediakan jasa lingkungan lewat perannya dalam mempertahankan populasi 'luwak', si pemetik jitu buah kopi, mengendalikan populasi nematoda parasit tumbuhan serta menjaga kondisi tanah tetap gembur, menyerap dan menyimpan karbon, serta mengatur tata air”, itulah catatan ringkasku selama mengikuti Simposium Kopi.

Simposium nasional dengan topik “Kopi: Penguatan Peran Teknologi untuk Mendukung Agro-Industri Kopi Nasional“ diselenggarakan di Bali pada tanggal 3-8 Oktober 2010. Kegiatan ini merupakan inti dari acara peringatan hari jadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang didirikan oleh Asosiasi Perkebunan Belanda pada tahun 1910, dan diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Internasional Ilmu Kopi ke-23 (http://www.asic2010bali.org/).

Pada awal berdirinya, lembaga penelitian tersebut menggunakan sistem multistrata wanatani dalam budidaya kopi dan kakao. Topik penelitiannya difokuskan pada peningkatan kualitas bibit, pengelolaan lahan (kesuburan tanah dan pengendalian hama), proses pasca panen dan pemasaran. Seratus tahun kemudian, topik-topik tersebut masih sangat relevan.

Kopi diperkenalkan di Indonesia pada abad ke-17, melalui penyelundupan biji kopi dari Yemen yang mencoba memonopoli komoditas utama tersebut di pasaran Eropa. Saat ini Indonesia telah mengekspor 600-700 ton kopi tiap tahunnya, dimana lebih dari 85%-nya diproduksi dari kebun kopi rakyat melalui sistem wanatani, sebagai sumber penghasilan bagi lebih dari 1 juta petani kecil.

Dalam pidato pembukaannya pada Konferensi Internasional IASC, Menteri Pertanian menekankan bahwa untuk bersaing dalam perdagangan kopi dunia, sistem produksi kopi di Indonesia tidak hanya terfokus pada ambisi ekonomi, tetapi juga melaksanakan beberapa penelitian terkait dengan aspek layanan lingkungan dari kebun kopi, termasuk diantaranya penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kebun kopi yang saat ini banyak dilakukan oleh partner-partner nasional ICRAF.

Kopi istimewa dari sistem wanatani Indonesia dengan bijinya yang panjang ini lebih popular disebut “Kopi Luwak“. Kopi ini dipanen oleh Paradoxurus hermaphroditus yang dalam Bahasa Jawa disebut Luwak atau dalam bahasa Indonesianya disebut musang. Biji kopi berkualitas tinggi tersebut diambil dari sisa kotoran luwak. Berdasarkan penelitian terakhir, hasil panen biji kopi oleh luwak yang dikandangkan tidak sebaik kualitas kopi yang dipanen oleh luwak liar.

Kopi arabika luwak liar beraroma sangat harum, dan cita rasa yang kuat dengan tingkat kemasaman sedang, sedangkan rasa kopi luwak kandang sama dengan kopi arabika biasa yang dipanen oleh manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan citarasa lebih baik bukan karena biji kopi telah melalui pencernaan luwak, tetapi lebih disebabkan karena kejelian hewan tersebut dalam memilih biji yang terbaik untuk dipanen.

Kopi luwak adalah kopi yang termahal di dunia, meskipun hewan luwak yang menjadi pemanennya adalah makhluk pemangsa ternak petani seperti ayam, bebek dan hewan kecil lainnya, sehingga luwak tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal dari petani di sekitar perkebunan. Apa hubungannya dengan wanatani? Hal tersebut menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Luwak membutuhkan makanan lain selain biji kopi juga membutuhkan habitat yang cocok seperti di hutan. Oleh karena itu, sistem wanatani (agroforestri) masih tetap merupakan idola pengelola kebun kopi di masa yang akan datang.

Selama symposium, Tim peneliti Universitas Brawijaya dan ICRAF melaporkan bahwa pohon penaung kopi yang beragam dalam system wanatani dapat mengurangi populasi nematoda parasit tanaman.

Gliricidia sepium atau umumnya disebut Gamal merupakan pohon penaung pada sistem kakao, tetapi juga popular pada sistem kopi. Tanaman tersebut paling efektif dapat mengendalikan nematoda parasit tanaman, tetapi sayangnya juga menekan populasi cacing penggali tanah yang bermanfaat untuk meningkatkan resapan air hujan. Penanaman rumput-rumputan pada lahan berlereng yang memotong kontur dapat mengurangi erosi dan meningkatkan infiltrasi, namun juga meningkatkan populasi nematode. Petani kopi di Sumberjaya (Lampung Barat) dan Ngantang (Malang), sistem kopi multistrata dengan campuran gliricidia dan pepohonan lainnya merupakan sistem yang paling baik dalam menjaga tanah tetap 'dingin' – tanah subur dan gembur – mudah diolah karena banyak seresah di permukaan tanah.

Pesan sederhana yang harus disampaikan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan iklim adalah perlunya menjaga tanah tetap 'dingin' dengan mempertahankan keanekaragaman dan kerapatan pepohonan beserta seresahnya di dalam sistem. Hasil-hasil penelitian yang kompleks harus dikomunikasikan dengan cara yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami.

Bertepatan dengan ulang tahun Lembaga Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (ICCRI) yang ke 100, acara ditutup dengan pelepasan 100 lampion ke udara oleh semua peserta, dan sepakat akan bertemu lagi di konferensi ASIC ke-24 di Costa Rica tahun 2014.

Sebagai penutup, penulis ucapkan terima kasih kepada kepada ASIC dan ICRAF SEA serta Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany melalui Proyek TUL-SEA (Trees in multi-Use Landscapes Southeast Asia) yang telah memberikan dana sehingga penulis dapat terlibat dalam kegiatan ini.

Penulis adalah Guru Besar di Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.
Email: kurniatunhairiah@gmail.com dan k.hairiah@cgiar.org

Pak Usub: dari Serumpun berkarya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar sungai Lamandau

2011-01-23T22:52:00.000-08:00

Oleh Janudianto dan Subekti Rahayu

Berada di bagian selatan Pulau Kalimantan, tepatnya di salah satu desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, M. Subeli atau yang akrab dipanggil Pak Usub berkarya demi mensejahterakan masyarakatnya. Laki-laki kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan 51 tahun silam ini merupakan salah satu dari sekian banyak pendatang yang mencoba mengadu nasib di Serumpun, Desa Tanjung Putri. Anak kedua dari lima bersaudara ini merupakan salah seorang tokoh tani di dua kelompok saat ini, Kelompok Tani Serumpun dan Kelompok Tani Serumpun Padi. Bapak dua anak ini pandai berbicara dan senang sekali bercerita, tentunya dengan logat Banjar yang kental.

Salah satu ceritanya yang menarik adalah bagaimana dia memutuskan untuk tinggal menetap di Serumpun dan memulai kiprahnya di bidang pertanian. Serumpun merupakan kelompok permukiman yang masuk wilayah Desa Tanjung Putri. Secara administratif, Desa Tanjung Putri merupakan salah satu desa di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Desa ini merupakan desa paling ujung yang berada di muara Sungai Lamandau dan juga berseberangan dengan kawasan penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, yang merupakan tempat pelepas-liaran orangutan Kalimantan. Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin), salah satu lembaga nirlaba di Kotawaringin Barat, menjadikan desa ini sebagai salah satu lokasi pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pelestarian orangutan sekaligus tetap mempertimbangkan perikehidupan masyarakat sekitarnya.

Sebagian besar masyarakat Serumpun menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dengan mencari ikan di laut maupun di sungai. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai pedagang, petani padi dan sayur-sayuran.

Sekitar tahun 1990-an, saat kayu ramin menjadi primadona utama di daerah ini, Desa Tanjung Putri dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas penebangan dan pengolahan kayu. Banyak pendatang, termasuk Pak Usub dan keluarganya tertarik untuk ikut mencari rejeki dengan menebang dan menjual kayu hasil tebangannya, ataupun menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan kayu atau sawmill yang puluhan jumlahnya di sepanjang Sungai Lamandau.

Pada tahun 2003, Pak Usub memutuskan untuk tidak lagi menggantungkan hidupnya dari menebang kayu. Dia berpikir bahwa kayu-kayu di hutan pada saatnya akan habis apabila ditebang terus-menerus. Maka dia mencoba memulai usaha dengan membuka lahan pertanian menetap dari lahan terlantar bekas tebangan sebelumnya, yaitu dengan menanam padi sawah dan sayur-sayuran seperi sawi dan kacang panjang di Serumpun. Lahan terlantar bekas aktivitas penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan kayu di desa ini memang cukup luas.

Bertani menetap merupakan sesuatu yang baru, mengingat budaya setempat selalu menggunakan sistem perladangan berpindah untuk menanam padi dan sayur-sayuran. Mereka juga beranggapan bahwa bertani menetap tidak cocok dan tidak menguntungkan.

Pak Usub juga dianggap nekat dengan bertanam padi di Serumpun, karena selama ini sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Serumpun bukanlah daerah yang cocok untuk bertanam padi dan sayur-sayuran. Bahkan masyarakat setempat menganggap mustahil berhasil bila bertanam padi di daerah ini. Anggapan masyarakat tersebut sebenarnya bukanlah tanpa alasan yang jelas. Bila melihat lokasi yang sangat dekat dengan laut, maka intrusi air laut di saat kemarau atau banjir bandang bisa datang sewaktu-waktu di saat musim penghujan akan menjadi ancaman terbesar bagi padi dan tanaman pertanian lainnya di sekitar wilayah tersebut.

Berbekal pengalaman yang didapat dari petani di daerah asalnya di Kalimantan Selatan, Pak Usub bersama beberapa rekannya mencoba merancang dan membangun sebuah area persawahan yang dikelilingi oleh tanggul dan parit. Parit ini dihubungkan dengan sebuah saluran irigasi yang memiliki pintu air untuk mengatur keluar masuknya air dari dan ke sungai, sehingga kebutuhan air bagi tanaman padi dapat diatur secara tepat baik dari segi jumlah maupun waktunya.

“Saat pasang Sungai Lamandau, air dibiarkan masuk, lalu pintu airnya ditutup sehingga air bisa bertahan” demikian jelas Pak Usub pada kami saat mengunjungi tempat tinggalnya.

Tidak hanya masyarakat sekitar yang tidak yakin dengan usaha Pak Usub. Saat bertemu dengan petugas Dinas Pertanian dan menceritakan pengalamannya di Serumpun, seolah petugas tersebut sempat menyangsikan keberhasilannya.

“Masa bapak bisa menanam kacang panjang dan sawi (di lahan tersebut)?” ungkap Pak Usub menirukan ucapan petugas dari Dinas Pertanian. Petugas tersebut awalnya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usub. Menanam pohon keras seperti mangga dan buah-buahan saja sulit sekali di daerah rawa yang kerap tergenang, apalagi menanam sayur-sayuran seperti sawi, kacang panjang, dan kangkung yang memerlukan perawatan lebih intensif.

“Ya, kalau hanya cerita tanpa melihat buktinya mungkin Bapak tidak percaya, karena tempat itu kan daerah rawa. Sekarang Bapak bisa lihat buktinya, sejak tahun 2003, 2004, sampai 2005 saya menanam sayur”.

Selain menanam padi dan sayur-sayuran, Pak Usup juga mencoba mengembangkan kebun mangga. “Kebun mangga juga ditanggul keliling, saat air surut pintu dibuka, saat air pasang pintu ditutup, sehingga selalu kering dan jadi pematang” jawab Pak Usub berusaha meyakinkan.

Memang usaha yang dilakukan Pak Usub dan anggota Kelompok Tani Serumpun ini tidaklah sia-sia. Pohon mangga dan kuini yang ditanam di pematang pun tumbuh dengan suburnya, bahkan sudah pernah dipanen. Pada saat musim berbuah, satu pohon bisa menghasilkan rata-rata 25 kg, yang hanya dipasarkan ke kampung dan desa sekitar. Selain mangga dan kuini, ditanam juga nangka, jambu, jambu bol, sirsak, sawo dan belimbing. Bahkan pohon jelutung juga dicoba ditanam di antara sawah-sawahnya, dengan harapan anak cucunya akan dapat menyadap jelutung di kemudian hari.

“Karena dikelilingi tanggul seperti ini maka bisa ditanam mangga, air bisa kami atur untuk mengeringkan dasarnya. Bila ingin, bisa juga untuk menanam sayur. Saat ini karena padi pemasarannya mudah, maka lebih baik menanam padi” ujar salah seorang anggota Kelompok Tani Serumpun menambahkan.

Kini, berbagai bantuan dari pemerintah setempat berdatangan, mulai dari bantuan untuk pembukaan lahan menggunakan alat berat, pembangunan infrastruktur pendukung, bantuan bibit padi unggul, hingga ternak itik. Luasan lahan yang telah dibuka dan ditanami pun bertambah, mencapai 35 hektar dari total 60 hektar yang direncanakan pada tahun 2009.

Selain mencoba menanam padi bibit unggul varietas Ciherang yang didapat dari bantuan pemerintah setempat, Pak Usub juga menanam bibit lokal, yang katanya lebih tahan terhadap pasang surut dan berasnya lebih enak. Untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman, mereka menggunakan pupuk kandang dan kompos dari ternak itiknya yang yang jumlahnya mencapai 600 ekor. Sampai saat ini kebutuhan pupuk sudah bisa tercukupi secara swadaya.

Pada 11 Februari 2010 yang lalu diadakan perayaan panen raya perdana tanaman pangan padi sawah untuk lahan menetap Kelompok Tani Serumpun di Desa Tanjung Putri. Camat Arut Selatan dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kotawaringin Barat turut hadir untuk memberikan apresiasi atas jerih payah kelompok tani ini. Pak Camat, H. Modelan mengungkapkan "Hasil yang dicapai oleh Kelompok Tani Serumpun sebuah contoh bagi pertanian lainnya untuk tidak lagi berpindah-pindah. Berladanglah menetap sehingga hasilnya bisa dirasakan bisa maksimal”. Sistem pertanian menetap dengan menanam padi, sayur-sayuran dan pohon buah-buahan seperti yang dilakukan oleh Pak Usub dan anggota kelompoknya terbukti mampu meningkatkan penghasilan mereka, sehingga mereka tidak lagi menebang kayu dari hutan. Dengan demikian, hutan di kawasan penyangga dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau tetap terjaga sehingga orangutan Kalimantanpun masih dapat hidup dengan aman.

“Ini sebuah awal contoh yang baik dari suatu usaha pertanian padi di lahan pasang surut. Dengan teknologi sederhana mampu mencegah lahan dari banjir atau luapan air pasang. Hasil enam ton gabah kering panen per hektar sebuah hal yang luar biasa” sambut Akhmad Yadi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Keberhasilan yang diperoleh Pak Usub bukanlah mudah, melainkan diwarnai jalan panjang kegagalan demi kegagalan. Namun, Pak Usub tetap berusaha dan mencoba dengan berbagai cara.

Demikianlah sepenggal cerita dari Serumpun, sebuah pengalaman yang sangat menggugah dari seorang Pak Usub, petani yang ulet. Seorang penebang kayu yang berubah haluan menjadi petani peladang menetap dan terus menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya. Serta tidak kenal lelah untuk mengajak masyarakatnya melestarikan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau sebagai warisan bagi anak cucu kelak.

“Konservasi dapat dicapai seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat”.

Sumber:
Wawancara langsung dengan Pak Usub dan komunitasnya.
http://www.rareplanet.org/en/campaign-blog/himbauan-berladang-menetap-di-hari-panen-raya-padi-serumpun-tanjung-putri

Pengantar: Kiprah Agroforestri edisi Agustus 2010

2010-09-30T23:12:00.000-07:00

Oleh Tikah Atikah

Hutan dengan beragam atribut, fungsi dan manfaatnya sudah tidak terbantahkan oleh siapapun. Hutan tidak saja dibicarakan sebagai sumberdaya ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. Hutan sering juga dilukiskan bagaikan sebuah istana yang ditilami daun-daun kering yang lunak dan agak lembab. KIPRAH edisi kali ini dimulai dengan artikel mengenai skenario pelestarian hutan di salah satu kabupaten di propinsi Jambi. Tidak hanya hutan namun keanekaragaman hayati didalamnya juga penting untuk dilestarikan. Faktor apakah yang mempengaruhi kepunahannya? Menarik juga untuk membaca kondisi terkini keanekaragaman hayati dari sudut pandang wanita di Desa Danau, Tebing Tinggi dan Lubuk Beringin, kabupaten Bungo, Jambi.

Cerita dari wilayah Timur dari Desa Pusuk, Mataram, Nusa Tenggara Timur akan membawa imajinasi kita kepada pohon emas misterius, pohon apakah itu? Indonesia adalah negara pengekspor terbesar pohon misterius ini, namun dari sisi pelestarian, tidak sekemilau harga dan aroma pohonnya. Cerita menarik ini juga dilanjut dengan kisah keindahan alam di kawasan wisata Aek Nyet di Hutan Sesaot, Lombok Barat, akan membawa kita pada indahnya masa kanak-kanak kala bermain di sejuknya udara dan jernihnya air. Upaya dan usaha apa yang sudah dan akan diterapkan masyarakat sekitar untuk mempertahankan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut?

INAF (International Network of Friends of Agroforestry) sebuah nama baru yang berisi sekumpulan peserta yang hadir pada acara semiloka TUL-SEA yang diselenggarakan oleh ICRAF dan Universitas Hohenheim, Jerman dengan beberapa mitra lainnya. Peserta semiloka merasakan manfaat yang baik karena berkesempatan berbagi pengalaman antar peserta dalam uji coba alat bantu untuk evaluasi jasa lingkungan. Ikuti cerita lengkapnya pada edisi ini.

Edisi KIPRAH kali ini ditutup dengan artikel dari ASEAN Social Forestry Network yang telah menyelenggarakan konferensi dan sidang tahunan yang ke empat. ICRAF turut berpartisipasi dengan menyampaikan rekomendasi dari perspektif metodologi. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, yang dalam sambutannya juga menitikberatkan mengenai kondisi kritis kehutanan Indonesia dan menghimbau masyarakat untuk memperbanyak aktifitas rehabiltasi hutan dan penegakkan hukum yang tegas.

Isu pelestarian hutan dan lingkungan sudah sedemikian penting dan membahana di seluruh negara di dunia ini. Sudahkan anda menyumbang untuk kelestarian hutan dan lingkungan kita?

Hutan Desa Lubuk Beringin: Skenario konservasi kabupaten Bungo

2010-09-30T23:01:00.000-07:00

Oleh Asep Ayat dan Jusupta Tarigan

Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa (Lembaga Desa) dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pembentukan Hutan Desa atas dasar pertimbangan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi. Status kawasan belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan dan berada di wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Kriteria tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Hak pengelolaan hutan desa ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Evaluasi akan dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali oleh pemberi hak (PP No 6 Tahun 2008).

Manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan
Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya karena dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia, baik secara langsung, misalnya sebagai sumber kayu bangunan, rotan, bahan makanan nabati dan hewani, penghasil getah dan obat-obatan, maupun secara tidak langsung misalnya sebagai pengatur tata air, pengatur iklim dan tempat hidup bagi berbagai jenis hewan yang berperan sebagai penyerbuk, pemangsa dan penyeimbang ekosistem lainnya. Potensi hutan sebagai sumberdaya alam, seharusnya tidak hanya memberikan manfaat bagi sejumlah kecil orang tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sehingga mereka dapat berperan dalam membantu kelestariannya.

Ironisnya, justru masyarakat di sekitar hutan hanya memperoleh manfaat yang tidak seberapa dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kehidupan ekonomi merekapun kadang memprihatinkan. Bahkan rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan menjadi alasan klasik terjadinya kerusakan hutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan mengambil manfaat langsung dan tidak langsung dari keberadaan hutan. Sebagai contoh, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari imbal jasa lingkungan bagi yang telah berperan dalam melestarikan hutan ataupun memperoleh manfaat dari hasil hutan non kayu. Apabila hutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya maka masyarakatpun tidak segan-segan mendukung upaya pelestarian hutan. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan menjadi tolok ukur dari upaya untuk mempertahankan kelestarian hutan.

Paradigma baru pembangunan kehutanan
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kelestarian hutan adalah membenahi kebijakan pembangunan di bidang kehutanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah yang memungkinkan kelestarian fungsi dan manfaat hutan serta mempertimbangkan kemampuan produksi dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Melalui pembenahan kebijakan pembangunan di bidang kehutanan, diharapkan hutan dapat menyediakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya yang jumlahnya semakin meningkat.

Kebijakan bidang kehutanan yang selama ini hanya memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan besar telah mengesampingkan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mereka hanya menjadi penonton dari kegiatan eksploitasi hutan, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk melakukan perambahan di kawasan hutan, apalagi adanya tuntutan atas kebutuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum.

Perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang mengarah pada pendekatan berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah community based resources management (CBRM) merupakan angin segar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui pendekatan CBRM, masyarakat diberi kesempatan untuk dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dan menjaga kelestarian hutan. Salah satu implementasi dari perubahan kebijakan pembangunan kehutanan tersebut adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha. KKI-Warsi merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berperan sebagai fasilitator pada inisiasi dari upaya ini.

Kawasan hutan di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa. Desa ini dianggap berhasil mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alamnya, melalui model agroforestri karet, sawah organik, tanam padi serentak, pembibitan karet, lubuk larangan serta perlindungan kawasan hutan lindung dan taman nasional. Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat langsung berupa getah karet, buah-buahan, rotan, bambu dan hasil tanaman pertanian, maupun manfaat tidak langsung seperti ketersediaan air yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik desa. Meskipun belum ada sambungan listrik dari pemerintah, Desa Lubuk Beringin telah mampu menerangi desanya tanpa harus dipungut biaya.

Adanya bukti bahwa dengan melestarikan hutan, ketersediaan air tetap terjaga sehingga listrikpun tetap mengalir di desanya maka masyarakat Desa Lubuk Beringin mau berperan dalam upaya melestarikan kawasan hutan yang tersisa di desanya. Mereka pun berprinsip ”Hutan hilang, listrikpun padam”.

Hutan desa dalam skenario konservasi
Hasil penelitain ICRAF menunjukkan bahwa luasan hutan yang tersisa di Kabupaten Bungo sangat sedikit dan terletak pada daerah yang tidak layak untuk dikonversi menjadi jenis penggunaan lain, antara lain pada daerah yang memiliki kelerengan tajam. Dalam buku “Belajar dari Bungo” tahun 2008, Ekadinata dan Vincent melaporkan bahwa saat ini tutupan hutan di Kabupaten Bungo tidak lebih luas dari perkebunan monokultur, bahkan cenderung berkurang. Sebaliknya luas perkebunan terus meningkat hingga melampaui luas hutan, terutama sejak tahun 1999.

Pemanfaatan lahan melalui konversi hutan seharusnya bukan lagi menjadi pilihan yang tepat untuk Kabupaten Bungo. Perencanaan tataguna lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang menitik beratkan pada pemanfaatan lahan secara lestari perlu dipertimbangkan, sehingga tutupan bentang lahan Kabupaten Bungo memungkinkan menjadi koridor bagi taman nasional yang ada.

Dari perspektif konservasi, Kabupaten Bungo berada di empat wilayah strategis kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Kerinci Sibelat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) dan Kawasan Restorasi Harapan Rain Forest. Dengan demikian, Kabupaten Bungo berpotensi menjadi penghubung antara kawasan konservasi tersebut apabila dikelola dengan skema dan inisiatif yang dapat mempertahankan kelestarian kawasan yang ada. Ditetapkannya areal hutan desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan tutupan hutan yang tersisa dengan harapan dapat menjadi koridor antara kawasan hutan lainnya di Kabupaten Bungo.

Peranan hutan desa sebagai koridor dapat dijadikan skema konservasi dengan pendekatan lanskap mosaik, yaitu dengan menempatkan mosaik-mosaik hutan dalam suatu bentang lahan. Penempatan mosaik hutan diharapkan dapat berfungsi sebagai koridor atau penghubung pada kawasan yang telah terfragmentasi. Seperti kita ketahui bahwa kawasan hutan desa ini kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Penelitian yang dilakukan oleh ICRAF dan KKI-Warsi mencatat beberapa jenis spesies yang ditemukan di kawasan hutan desa ini.

Selain sebagai koridor, skema hutan desa juga berkaitan dengan keberlanjutan fungsi ekologis sumberdaya hutan khususnya di Kabupaten Bungo. Kawasan hutan desa menyediakan sumber benih dan bibit tanaman budidaya dan obat, protein nabati dan hewani, bahan bangunan dan kerajinan. Kawasan ini sangat dijaga dan dilindungi oleh masyarakat karena kawasan ini merupakan bagian hulu yang mempunyai fungsi penting bagi sub DAS Batang Bungo. Sub DAS ini sendiri merupakan penyangga kehidupan masyarakat dalam fungsinya sebagai pengatur tata air yaitu sebagai sumber air minum, irigasi sawah, lubuk larangan serta perikanan, MCK, sarana transportasi pengangkut hasil karet, sumber energi bagi PLTKA. Dalam kaitannya dengan isu pemanasan global, pengelolaan hutan desa diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi warga desa, tetapi juga bagi dunia melalui perannya dalam pengurangan emisi gas CO2.

Meskipun pada kenyataannya harapan untuk menjadi koridor tersebut masih sangat jauh, tetapi paling tidak keberadaan Hutan Desa di dalam Hutan Lindung Rantau Bayur bisa menjadi daerah penyangga kawasan TNKS. Selain itu, Hutan Desa yang diinisiasi dengan memposisikan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan kawasan hutan, maka mereka dapat mengakses sumberdaya alam dan memanfaatkanya untuk kehidupan, tetapi bukan sebagai pemilik kawasan. Tentunya dalam memanfaatkan hutan desa harus ada aturan-aturan yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dengan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat di sekitar hutan sehingga tujuan konservasi dan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, pendampingan dari LSM, peneliti atau pemerintah masih sangat diperlukan untuk mengawal ide cemerlang ini menjadi kenyataan.

Peran pemerintah dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan desa
Meskipun hutan desa memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan dan sosial, namum pada pelaksanaannya, pengajuan izin Hutan Desa terbentur pada proses birokrasi. Hal ini mengakibatkan realisasi pengelolaan hutan berbasiskan manyarakat jauh dari target. Pengajuan izin Hutan Desa lebih rumit dan panjang dibandingkan dengan pengajuan HTI atau perkebunan. Setidaknya pengajuan harus melewati 13 tahap mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat dengan melalui 3 proses verifikasi di lapangan. Baru-baru ini pemerintah telah melakukan perubahan peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa (P 14/Menhut-II/2010) yang bertujuan untuk mempercepat penetapan areal kerja Hutan Desa dengan mensederhanakan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan areal kerja hutan desa.

Departemen Kehutanan (Menhut) mentargetkan sekitar 10 juta hektar areal pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan hingga tahun 2015 dengan perincian 2,5 juta hektar hutan desa; 5,4 juta hektar hutan tanaman rakyat; dan 2,1 juta hektar hutan kemasyarakatan. Namun hingga saat ini realisasi pemberian izin untuk hutan desa baru 2.356 hektar, artinya belum sampai satu persen dari target. Demikian pula untuk hutan tanaman rakyat yang saat ini baru terealisasi 25.415 hektar dan hutan kemasyarakatan sekitar 7.753 hektar.

Disamping peran pemerintah dalam kaitannya dengan status hukum, keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari adanya kelembagaan pengelola dan dukungan pihak-pihak terkait lainnya. Keberadaan hutan desa mampu mempertahankan dan mengangkat kembali eksistensi lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Dalam skema hutan desa, hak untuk mengelola hutan diberikan kepada lembaga lokal sehingga mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola 'Desa Hutan' sebagai mandat oleh kepala desa. Dalam hal ini individu-individu masyarakat memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skema hutan desa merupakan suatu model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berada pada unit manajemen paling kecil (pemerintahan desa). Akan tetapi didalamnya mengandung suatu prinsip pengelolaan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Hal yang paling mendasar adalah suatu bentuk pengelolaan yang dipersiapkan dan dilaksanakan serta ditetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah. Di pihak lain, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya hutan merupakan kekuatan penggerak (”driving force”) yang penting pula. Kesadaran masyarakat (”public awareness”) juga menjadi kunci pokok agar sumberdaya hutan dapat termanfaatkan secara bijak dan lestari.

Potret kearifan lokal dalam tata kelola keanekaragaman hayati

2010-09-30T22:11:00.000-07:00

Oleh Subekti Rahayu dan Harti Ningsih

“Untuk membuat pagar kebun menggunakan tanaman apa pak?” Itulah kalimat pembuka ketika kami melakukan diskusi kelompok dengan masyarakat Desa Danau, Kabupaten Muara Bungo, Jambi. “Sekarang untuk pagar kebun kami sudah menggunakan kawat, karena lebih mudah dan tahan dari ancaman babi” ujar pemilik rumah. “Bagaimana dengan kayu bakar dan obat-obatan, apakah masih mencari dari kebun?” Mengapa harus bersusah payah mencari kayu bakar di hutan atau kebun karet? Kompor gas dan tabung gasnya sudah tersedia di toko dekat rumah, untuk obat-obatanpun kami tinggal pergi ke warung atau puskesmas saja” ucap peserta lainnya.

Cuplikan obrolan di atas membuat kami terkejut sekaligus prihatin. Apakah ini pertanda adanya pergeseran nilai keanekaragaman hayati? Tidak hanya keanekaragaman hayati sebagai sumber penghasil kayu bakar yang tidak dibutuhkan lagi, tetapi keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan pangan, bahan bangunan, dan obat-obatanpun dianggap kurang penting. Kayu bangunan dan buah-buahan dapat dibeli dengan mudah, asal ada uang. Apalagi hanya sekedar rotan untuk membuat keranjang. Keranjang plastik dapat mereka beli dengan mudah dan murah, sehingga mereka berpikir lebih baik mencari uang saja dengan membabat hutan dan belukar untuk dijadikan kebun karet maupun sawit.

Apakah nilai ekonomis hasil karet dan sawit sebanding dengan nilai keanekaragaman hayati di hutan yang kita miliki? Adakah upaya agar masyarakat tetap menghargai keanekaragaman hayati di sekitarnya, ditengah gempuran modernisasi? Masih adakah masyarakat yang mengenal dan peduli akan keanekaragaman hayati? Sangat ironis jika banyak wanita muda dan separuh baya di Kabupaten Bungo, Jambi sudah tidak mengenal keanekaragaman jenis tanaman obat-obatan di daerahnya.

Apakah yang mempengaruhi kelestarian keanekaragaman hayati?
Keanekaragaman hayati menjadi topik yang sangat menarik dibicarakan, karena beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam kelimpahan dan komposisi akibat perubahan iklim dan penggunaan lahan. Bahkan beberapa jenis keanekaragaman hayati dinyatakan terancam punah. Namun, keanekaragaman hayati lainnya justru menunjukkan peningkatan populasi yang tidak terkendali bahkan menjadi pengganggu bagi kehidupan lainnya, misalnya menjadi hama atau gulma.
Perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim adalah faktor utama yang menyebabkan hilangnya suatu keanekaragaman hayati. Persepsi masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Ketika aksesibilitas dari suatu daerah semakin baik, masyarakat dengan mudah dapat menemukan bahan lain yang dapat menggantikan fungsi keanekaragaman hayati. Akibatnya masyarakat menjadi tidak peduli akan keberadaannya dan keberlangsungan hidupnya. Secara tidak langsung masyarakat juga tidak mempertahankan lahan-lahan yang menjadi sumber keanekaragaman hayati seperti hutan, agrofororest karet, dan belukar.

Hasil diskusi kelompok dengan para wanita berumur antara 20-50 tahun di tiga desa di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa di Desa Danau yang memiliki akses jalan paling baik ke kota kabupaten, hanya mengetahui 28 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, sementara di Desa Tebing Tinggi dengan akses jalan sedang, mengetahui sebanyak 62 jenis dan di Desa Lubuk Beringin yang memiliki akses kurang baik mengenal 92 jenis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa yang memiliki akses ke kota kurang baik, masih memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya.

Haruskah keanekaragaman hayati dikorbankan demi kemajuan industri dan pembangunan infrastruktur? Tentunya harus ada “trade-off” antara kelestarian keanekaragaman hayati dengan pembangunan, karena sebenarnya keanekaragaman hayati justru menjadi modal bagi kemajuan industri.

Mengapa keanekaragaman hayati harus dilestarikan?
Keanekaragaman hayati bukan hanya sekedar hewan dan tumbuhan yang hidup di muka bumi, tetapi harus dicermati lebih lanjut peran dan fungsinya dalam suatu ekosistem. Untuk setiap keanekaragaman hayati, meskipun hanya berupa kutu yang sangat kecil atau jamur yang tumbuh di sampah, memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Hingga saat ini masih banyak sekali keanekaragaman hayati yang belum diketahui peran dan fungsinya yang mungkin sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Sebagai contoh, tanaman buah-buahan hutan memiliki potensi sebagai sumberdaya genetik yang memiliki peluang untuk dapat dikembangkan menjadi buah-buahan yang bernilai ekonomi, apalagi jika dipadukan dengan teknologi yang tepat guna. Demikian pula dengan potensi tanaman obat-obatan. Oleh karena itu, keanekaragam hayati harus dilestarikan. Tanpa upaya melestarikan, mungkin akan punah sebelum diketahui fungsi dan peranannya.

Adakah potensi insentif bagi masyarakat pelestari keanekaragaman hayati?
Melihat betapa pentingnya keanekaragaman hayati dan kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Desa Danau, perlu upaya pemberian insentif kepada masyarakat yang masih mau melestarikan keanekaragaman hayati. Insentif tersebut dapat didasarkan pada nilai penting dari keanekaragaman hayati yang ditemukan di suatu daerah.
Barangkali dapat menjadi bahan renungan, berapa nilai sebatang pohon pasak bumi yang tumbuh di belukar tua, kebun karet tua atau di hutan. Kalau ada seorang penduduk yang melestarikan belukarnya karena merupakan tempat tumbuh pohon pasak bumi, berapa atau apa insentif yang dapat diberikan?

Gaharu: pohon emas yang misterius

2010-09-30T22:03:00.000-07:00

Oleh Bambang Soeharto

“Sudah gaharu cendana pula”, itulah ungkapan sejak ratusan tahun yang lalu. Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa garahu dan cendana sudah dikenal sejak lama dan memiliki nilai yang hampir sama atau setara. Cendana dan gaharu merupakan kayu yang sangat tinggi nilainya yang tidak dijual dengan ukuran kubik seperti kayu-kayu lainnya, tetapi dijual dengan ukuran kilogram. Kualitasnyapun sangat bervariasi. Baik cendana maupun gaharu merupakan komoditas ekspor dan keberadaanya sangat terbatas sehingga tata niaganyapun melibatkan berbagai aturan-aturan pemerintah.

Gaharu di alam dihasilkan dari jenis pohon tertentu yang terinfeksi oleh suatu jenis fungi atau cendawan dan hasil infeksi tersebut menghasilkan gubal yang berwarna kehitaman dan berbau wangi dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jenis pohon yang dapat menghasilkan gubal – gaharu adalah dari spesies Aquilaria malaccensis, Aquilaria filaria, Aquilaria beccariana, Aquilaria cumingiana, Aquilaria hirta, Aquilaria microcarpa, Aquilaria crassna dan Gyrinops leddermannii, dengan demikian di Indonesia gaharu dikelompokkan dalam komoditas kehutanan golongan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Namun tidak semua spesies Aquilaria dan Gyrinops yang tumbuh di alam menghasilkan gaharu, hanya sekitar 10-20%nya. Karena tidak ada tanda-tanda yang spesifik pada Aquilaria dan Gyrinops yang mengandung gaharu, seringkali pemburu gaharu menebang secara asal, dengan demikian banyak pohon yang ditebang tapi tidak terdapat gaharu, akibatnya populasi di alam semakin sedikit. Bahkan LIPI melaporkan bahwa populasi tingkat pertumbuhan pohon saat ini hanya sekitar satu per hektar. Oleh karena itu, A. malaccensis, A. beccariana, A. cumingiana, A. hirta, A. microcarpa dinyatakan dalam status rawan dan A. crassna dalam status kritis menurut IUCN Red List.

Gaharu digunakan sebagai bahan baku parfum, kosmetika, dupa,obat serta bahan penunjang untuk upacara keagamaan dan dalam perdagangan dikenal dengan nama agarwood, aloewood dan eaglewood. Daerah Timur Tengah, China, Korea dan Jepang merupakan Negara-negara pengimpor gaharu dari Indonesia. Beberapa negara pengimpor produk gaharu mengklasifikasikan kualitasnya dengan cara yang berbeda-beda. Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN) menetapkan tiga kelas dari yang paling tinggi ke yang paling rendah yaitu kelas gubal, kelas kamedangan dan kelas abu. Dari masing-masing kelas tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub-kelas. Pada kelas gubal yang berwarna kehitaman tanpa ada campuran serat kayu, saat ini harganya berkisar Rp 35.000.000 – 40.000.000 per kilogram.

Hasil gaharu dari alam semakin menurun akibat penebangan pada masa lalu yang membabibuta karena terdorong harga yang mahal, sedangkan permintaan gaharu dunia hingga saat ini terus meningkat. Gambar 2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 terjadi penurunan ketersediaan produk gaharu, sementara permintaan semakin bertambah.
Indonesia merupakan negara yang memiliki kontribusi besar dalam eksport gaharu di pasar dunia. Antara tahun 1995-2003, sekitar 75% gaharu berasal dari Indonesia.

Sebagai negara pengeskpor gaharu, penurunan gaharu alam di Indonesia menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekspor. Oleh karena itu, salah satu pola yang dapat dikembangkan adalah dengan budidaya gaharu dengan sistem agroforestry. Budidaya spesies penghasil gaharu tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi dari hasil gubalnya, tetapi juga berperan dalam pelestarian plasma nutfah.

Hutan Sesaot: Jasa lingkungan yang belum tersingkap

2010-09-30T21:55:00.000-07:00

Oleh Subekti Rahayu, Noviana Khususiyah, Tonni Asmawan dan Erik Setiawan

Canda tawa dan senda gurau anak-anak sambil berenang adalah pemandangan yang lumrah dijumpai di Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sekilas seperti petualangan anak dalam kisah bocah petualang di salah satu stasiun TV. Air yang jernih dan bersih, dikelilingi hijaunya pepohonan seperti magnet yang selalu menarik anak-anak untuk bermain. Sangat kontras dengan kehidupan anak-anak di kota yang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk bisa sekedar bermain di wahana air.

Penyedia air bersih
Air jernih di sepanjang Kali Sesaot merupakan satu indikator bahwa sumber air di bagian hulu masih terpelihara dengan baik. Identifikasi lapangan yang dilakukan oleh ICRAF menemukan sebanyak 56 sumber mata air yang bermuara ke Kali Sesaot, Kali Jangkok, Kali Tembiras, Kali Pemoto, Kali Bentoyang, Kali Betung dan Kali Bensue. Mata air Ranget dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM untuk memenuhi sekitar 98.000 pelanggan di Kota Mataram. Air Kali Jangkok digunakan untuk irigasi sampai ke daerah Lombok Tengah. Apa yang akan terjadi jika air dari kawasan Sesaot mengering dan menghilang?

Kelestarian sumber-sumber air di daerah hulu hutan Sesaot tersebut tidak terlepas dari kearifan lokal masyarakat dalam menanam kayu dan buah-buahan. Kayu dan buah-buahan memiliki pola perakaran yang membantu infiltrasi air hujan agar tersimpan dalam tanah, mampu mempertahankan tanah dari erosi dan longsor, serta menghasilkan seresah yang merupakan sumber bahan organik tanah.

Meskipun kawasan hutan Sesaot menyediakan jasa berupa sumber air yang begitu besar, namun hingga saat ini belum ada mekanisme imbal jasa lingkungan bagi masyarakat di daerah hulu sebagai pemelihara kelestarian hutan dalam menjaga keberlanjutan fungsi hidrologi.

Penyerap karbon
Kawasan hutan Sesaot saat ini terbagi menjadi kawasan hutan primer, hutan sekunder, perkebunan mahoni dan agroforestri dengan berbagai jenis tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman pangan tahunan. Agroforestri pada kawasan ini dikembangkan oleh masyarakat dari lahan alang-alang dan hutan sekunder bekas tebangan yang ditinggalkan oleh perusahaan pengelola sekitar tahun 1976.

Tegakan tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman pangan setahun memberikan sumbangan terhadap cadangan karbon yang cukup berarti yaitu antara 40 sampai 60 ton per hektar pada umur kebun antara 10 sampai 20 tahun. Bahkan di perkebunan mahoni yang berumur 50 tahun, cadangan karbonnya mencapai 350 ton per hektar atau setara dengan cadangan karbon pada hutan primer.

Komitmen masyarakat untuk menjaga kawasan perkebunan mahoni, maupun mempertahankan pohon-pohon durian tua berumur ratusan tahun di kawasan ini dan juga melakukan penanaman kayu serta buah-buahan di lahan yang mereka kelola tentu akan menambah tingginya cadangan karbon.

Apakah implikasinya bila cadangan karbon bertambah? Pertambahan cadangan karbon memiliki peran yang sangat berarti dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang saat ini sedang dibicarakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Potensi pasar karbon bagi daerah ini menjadi suatu peluang apabila mampu mempertahankan atau bahkan menambah cadangan karbonnya.

Keindahan alam
Tegakan mahoni yang masih dilestarikan memiliki potensi sebagai kawasan wisata dan menciptakan suasana sejuk seperti di hutan alam. Apalagi dengan adanya sumber mata air Aek Nyet menambah keindahan tempat ini. Pada hari libur, banyak pengunjung datang untuk menikmati sejuknya kawasan ini. Ke depannya perlu upaya pengelolaan berkaitan dengan potensi wisata tersebut sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan dan kesejukan alam secara cuma-cuma.

Benar-benar kehidupan yang menyenangkan, air, udara bersih dan keindahan alam masih dapat dinikmati secara gratis di kawasan ini. Akankah semuanya mampu bertahan?

Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Dari ketiga uraian di atas, kawasan hutan Sesaot masih mampu menyediakan sumber air bersih, udara bersih dan keindahan alam. Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya? Idealnya, harus ada keseimbangan antara kelestarian lingkungan biofisik dengan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan hutan Sesaot saat ini dikelola oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani HKm. Di kawasan ini ada empat kelompok HKm (KMPH, Wana Lestari, Wana Darma dan Wana Abadi), namun baru satu kelompok yang sudah mendapatkan ijin HKm dari Bupati. Lahan garapan tersebut mereka peroleh dengan cara pembagian, membuka langsung dari belukar tua, dan mengganti rugi. Dalam pengelolaannya, setiap anggota kelompok diharuskan menanam pohon dengan proporsi 70% tanaman multiguna (MPTs) dan 30% tanaman kayu-kayuan.

Meskipun sudah ada persyaratan dalam pengelolaan lahan, tetapi menurut Rahmat Sabani, Direktur Konsepsi, saat ini proporsi tanaman yang dibudidayakan masyarakat masih belum memenuhi target dalam upaya pelestarian fungsi hutan. Memang, kondisi saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya yang hanya berupa lahan campuran antara alang-alang dan belukar.

Seorang petani di kawasan ini juga mengaku, bahwa dalam dua tahun terakhir ini mereka banyak melakukan penanaman pohon durian. Harapannya, dalam 10 tahun mendatang kawasan hutan Sesaot menjadi penghasil durian untuk daerah Lombok Barat.

Secara ekonomi, saat ini kondisi masyarakat pengelola lahan HKm Sesaot sudah lebih baik, karena tanaman buah-buahan (durian, kemiri, rambutan, manggis, alpukat) sudah mulai menghasilkan buah. Demikian pula tanaman coklat, kopi dan pisang yang memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi rumah tangga. Saat ini kawasan ini menjadi penghasil pisang untuk memasok ke daerah Bali, terutama pada saat hari raya umat Hindu. Pisang yang dihasilkan dari kawasan ini cukup banyak dan kualitasnya bagus.

Sumber pendapatan terbesar petani (lebih dari 50%) di kawasan Sesaot berasal dari hasil tanaman agroforestri di hutan HKm. Pendapatan lain adalah tenaga upahan dan sumber lain hanya memberikan kontribusi kecil. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan. Oleh karena itu, upaya untuk dapat menyelaraskan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan harus dilakukan. Apakah mekanisme imbal jasa lingkungan menjadi suatu jalan tengah? Pekerjaan rumah untuk mencari jalan tengah inilah yang perlu kita kerjakan bersama-sama demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan implementasi imbal jasa lingkungan di Lombok Barat
Potensi jasa lingkungan di kawasan hutan Sesaot sudah menjadi bahan pemikiran bagi lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah setempat. Pada tahun 2007, KONSEPSI, WWF, Dinas Kehutanan dan kelompok masyarakat mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Perda No. 4 tahun 2007 tentang pengelolaan jasa lingkungan dan diikuti penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Lombok Barat dengan pihak PDAM Menang-Mataram pada bulan November 2009 tentang pembayaran jasa lingkungan sebesar Rp.1000 setiap bulan kepada 59.000 pelanggan PDAM. Dana ini dikelola oleh Institusi Multi Pihak (IMP) untuk menjamin daerah sumber mata air yang berada di kawasan Hutan Sesaot tetap lestari. Dana ini juga digunakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat sekitar Desa Sesaot, seperti Desa Lebah Sempage, Batu Mekar dan Sedau.

Berbagi pengalaman uji coba perangkat kaji cepat dalam menilai lansekap

2010-09-30T21:46:00.000-07:00

Oleh Diah Wulandari, Kurniatun Hairiah, dan Ni'matul Khasanah

Sebanyak 42 peserta dari berbagai instansi pemerintahan, universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Kenya, Peru, Jerman dan Malaysia bertemu dalam acara semiloka TUL-SEA pada tanggal 22-26 Februari 2010 di Kota Batu dan Mojokerto, Jawa Timur. “Para peserta yang hadir merupakan anggota jaringan pertemanan internasional dalam agroforestri (INAF-International Network of Friends of Agroforestry)” ungkap Dr. Meine van Noorwijk, chief science advisor, ICRAF.

TUL-SEA (Trees in multi-Use Landscapes in South East Asia) adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan mengembangkan kapasitas nasional dalam menggunakan alat bantu untuk mengevaluasi secara cepat produktivitas pertanian dan jasa lingkungan pada berbagai bentang lahan yang berbasis pohon. Dalam waktu 2.5 tahun, ICRAF dan Universitas Hohenheim, Jerman dengan beberapa mitra dari LSM, lembaga penelitian, pemerintahan, maupun universitas di tingkat nasional telah melakukan kegiatan bersama baik melalui pelatihan maupun aplikasi langsung di lapangan.

Kegiatan semiloka yang diselenggarakan oleh ICRAF dan Universitas Brawijaya (UB) bertujuan untuk:
(1) melakukan evaluasi dan sintesis hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan
(2) membangun ide bersama untuk rencana-rencana selanjutnya.

Semiloka tersebut dibagi menjadi dua tahapan yaitu, tahap pertama antara tanggal 22-23 Februari 2010 berupa pemaparan singkat kondisi bentang lahan di Asia Tenggara (Sumatera-Indonesia, Lantapan-Filippina, Mae Wang-Thailand, dan Bac Kan-Vietnam) beserta hasil-hasil implementasi; tahap kedua antara tanggal 24-26 Februari 2010 diisi dengan acara diskusi berbagi pengalaman sekaligus sintensis metode yang telah dicoba dan rencana proyek di masa mendatang.

Selain pemaparan kondisi lansekap di berbagai lokasi, kegiatan tahap pertama juga diisi dengan kunjungan lapang ke sub-DAS Brantas di Kali Konto.

Kunjungan ke DAS Kali Konto
DAS Kali Konto dengan luas 23,810 ha, terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tutupan lahan yang umum dijumpai di wilayah ini adalah perkebunan pinus (Pinus merkusii), mahoni (Swietenia mahogany) dan damar (Agatis philippensis). Luasan hutan alam di DAS Konto terus mengalami penurunan karena dikonversi menjadi lahan pertanian semusim, sehingga cadangan carbon, keragaman hayati dan fungsi ekologisnya juga ikut menurun.

DAS Kali Konto adalah salah satu lokasi studi untuk implementasi perangkat kaji cepat penilaian lansekap yang merupakan bagian dari TUL-SEA. Perangkat yang diimplementasikan di DAS Kali Konto adalah kaji cepat penilaian cadangan karbon (RaCSA) dan kaji cepat penilaian keanekaragaman hayati (RABA).

Dalam kaitannya dengan hasil implementasi kedua perangkat kaji cepat di DAS Kali Konto, maka selama kunjungan, para peserta mendapatkan informasi mengenai pentingnya keanekaragaman tanaman yang ditanam untuk menjaga keragaman hayati dalam tanah. Keragaman hayati tanah ini bermanfaat bagi petani dalam peranannya sebagai penyediaan hara, penggemburan tanah melalui pembentukan pori tanah, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Pada kaji cepat keanekaragaman hayati di DAS Kali Konto, tiga jenis hewan yang dievaluasi adalah cacing tanah yang secara tidak langsung dapat memperbaiki kondisi DAS melalui kemampuannya dalam mempertahankan porositas dan infiltrasi tanah; pengendalian hama rayap dan nematoda.

Para peserta kunjungan lapang dijamu dengan buah-buahan yaitu manggis dan durian hasil dari kebun agroforestri di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang yang berada di DAS Kali Konto. “Manggis di sini lebih manis daripada yang di Filipina”, begitulah ungkap Grace, salah satu peserta dari Filipina sambil terus menikmati beberapa buah manggis.

Kunjungan ke DAS Sumber Brantas
Dari Ngantang, peserta melanjutkan perjalanannya menuju DAS Sumber Brantas yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. DAS Sumber Brantas telah mengalami penurunan kuantitas dan kualitas air, sehingga dijadikan sebagai lokasi implementasi kaji cepat terhadap hidrologi (RHA). Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat lokal, pemerintah maupun para peneliti terhadap kondisi hidrologi di DAS Sumber Brantas tidak jauh berbeda. Bencana banjir dan kekeringan, menurunnya jumlah dan debit mata air, menurunnya kualitas air, serta banyaknya kejadian erosi dan longsor terjadi di lokasi ini. Hal ini disebabkan karena tingginya perbedaan debit antara musim kemarau dan musin hujan serta sempitnya luasan hutan.

Pada akhir kunjungan, peserta berkesempatan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan lokal dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan lahan/lingkungan.

Dipenghujung acara dilakukan diskusi untuk menarik kesimpulan terhadap seluruh kegiatan serta rencana kegiatan TUL-SEA selanjutnya. Peserta menilai bahwa semiloka yang dilaksanakan sangat bermanfaat dan mengusulkan metode yang ada dapat dikembangkan lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi dari berbagai negara. Salah satu hasil akhir dari kegiatan semiloka ini adalah rencana menerbitkan buku TUL-SEA.

Konferensi ASFN 2010

2010-09-30T21:31:00.000-07:00

Mengangkat peran ASEAN di dalam perhutanan sosial dalam berkontribusi pada ketahanan pangan dan di dalam menghadapi perubahan iklim

Oleh: Amelia Britaniari

Kota Budaya Yogyakarta menjadi lokasi diselenggarakannya Konferensi dan Sidang tahunan ASFN yang ke empat. Acara ini berlangsung selama tiga hari dengan mengangkat tema utama: “Perhutanan sosial dalam berkontribusi pada ketahanan pangan dan di dalam menghadapi perubahan iklim”. Konferensi ASFN ini terdiri dari dua hari presentasi dan diskusi sesi umum serta diskusi kelompok, dilanjutkan dengan satu hari dialog lapangan ke beberapa lokasi perhutanan sosial di sekitar Yogyakarta.

Konferensi ini juga menampilkan ASFN Knowledge Fair, dimana negara anggota ASEAN dan organisasi mitra lokal/sub nasional/nasional dari negara tuan rumah berpartisipasi dan menampilkan produk serta program yang berkaitan dengan tema utama ASFN Conference 2010.

Tujuan diselenggarakannya Konferensi ini adalah untuk mengumpulkan pengalaman dan menyusun rekomendasi sebagai langkah maju untuk:

mempercepat pelaksaanan program-program perhutanan sosial yang berhasil dan berkelanjutan;

mengukur dan mempromosikan kontribusi dari perhutanan sosial untuk ketahanan pangan melalui pemanfaatan hutan yang lestari, efisien dan efektif dengan cara mengurangi resiko-resiko dan akibat-akibat dari penggunaan hutan tersebut;

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari berhasilnya pogram-program perhutanan sosial di kawasan ASEAN.

Dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ”kondisi kehutanan saat ini dalam keadaan kritis, untuk memperbaiki keadaan tidak ada pilihan lain selain dari pengaturan hutan yang tepat untuk hutan primer, memperbanyak aktifitas rehabilitasi hutan dan penegakkan hukum yang tegas. Sudah seharusnya kita berhenti menebang pohon di hutan primer dan berhenti memberikan ijin untuk hutan rawa gambut yang telah dilakukan sejak Oktober 2009”. Pada kesempatan itu, Bapak Menteri menghimbau peserta Konferensi untuk menyusun rekomendasi untuk usaha-usaha mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan.

Dalam rangka memperkuat tema besar ini, negara-negara ASEAN bersepakat untuk fokus pada ketahanan pangan sebagai isu dan kebijakan prioritas utama dengan cita-cita bersama ASEAN untuk mencapai tujuan dari KTT Pangan Dunia (World Food Summit) dan Millenium Development Goal (MDGs). Perhutanan sosial bukan untuk pertama kalinya dibahas oleh ASEAN pada ASFN Conference 2010 di Yogya ini. ASEAN membahas tentang perhutanan sosial dan diperlukannya suatu kerjasama tingkat ASEAN di bidang perhutanan sosial, pada Sidang Ke-6 ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) di Viet Nam, tahun 2003. Terbentuknya ASFN ditetapkan oleh ASOF pada Sidang Ke-8 ASOF di Phnom Penh, 2005, dan sejak itu Sidang Tahunan diselenggarakan di Semarang, Bangkok, Subic, dan Yogyakarta. Tema utama yang diangkat pada Konferensi ASFN 2010 merupakan respon terhadap ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change: Agriculture and Forestry towards Food Security (AFCC) yang telah disahkan oleh ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) pada November 2009 di Bandar Seri Begawan sebagai tindak lanjut ASFN yang merupakan salah satu Badan kerjasama sektoral ASEAN yang melapor kepada ASOF dan selanjutnya kepada Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF), di dalam memajukan usaha untuk mencapai tujuan utama dari AFCC: untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan melalui penggunaan lahan, hutan, air dan sumber daya aquatik yang efisien, efektif dan berkelanjutan, dengan cara meminimalisir resiko dan dampak dari, serta kontribusi terhadap, perubahan iklim.

Peserta Konferensi ASFN yang datang dari lembaga pemerintahan dan jajarannya,lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penelitian, akademik, tokoh masyarakat desa, praktisi dan pakar-pakar di bidangnya, merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

Membuat langkah maju sebagai agenda ASFN untuk beberapa tahun ke depan dan merumuskan sinergi dengan mitra jejaring lainnya di dalam mencapai tujuan tersebut;

Mendukung langkah-langkah untuk memperkuat jejaring perhutanan sosial di tingkat nasional;

Membentuk suatu rumusan yang dapat diterima secara regional atas peran perhutanan sosial terhadap usaha-usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan;

Bergabung secara aktif dalam diskusi dan formasi regional;

Membentuk kerjasama yang strategis dengan berbagai institusi yang terkait dengan pengumpulan pengetahuan, sharing, dan distribusi terhadap produk-produk pengetahuan mengenai perhutanan sosial;

Menangkap dan membagi pengalaman terbaik dan lessons learned melalui distribusi dan komunikasi ke badan-badan yang relevan di ASEAN (AMAF, ASOF, ARKN-FCC, ARKN-FLEG, dll), dan

Memperkuat koordinasi dan mekanisme kelembagaan untuk mengoperasikan reformasi kebijakan dan secara aktif berpartisipasi dan mengajak dalam proses dialog REDD-plus.

Bapak Suyanto, Principal Scientist ICRAF Southeast Asia memberikan presentasi berjudul “Negotiation Support System (NSS) Methods for Social Forestry in Mitigating and Adapting to Climate Change through Enhanced Carbon Stock”. ICRAF, yang terwakili oleh Ibu Tikah Atikah, Information Unit Leader, dan Melinda Firds dari bagian Publikasi, berpartisipasi dalam ASFN Knowledge Fair. ICRAF menyampaikan rekomendasi dari perspektif metodologi. Pada sesi yang sama, CIFOR, memberi rekomendasi terkait kebijakan, RECOFTC memberi rekomendasi terkait capacity building, dan ASEAN Regional Knowledge Network on Forests and Climate Change (ARKN-FCC) memberikan rekomendasi terhadap kegiatan sinergi yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat antara ASEAN dan ARKN-FCC.

Konferensi ASFN yang diselenggarakan oleh Kementrian Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan ASFN Secretariat pada tanggal 14-16 Juni 2010 di dalam rangka Sidang Tahunan ke-4 ASFN pada tanggal 17-18 Juni 2010 di Yogyakarta, mendapat dukungan pendanaan kegiatan dari Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Kementrian Kehutanan RI, dan Multistakeholder Forest Program Phase 2 (MFP2DFID). Dokumentasi dari Konferensi tersebut beserta Program Acara dapat diakses di: http://www.asfnsec.org/

Pengantar: Kiprah Agroforestri edisi Februari 2010

2010-03-25T00:56:00.000-07:00

Oleh: Tikah Atikah

Bagaikan mengurai benang kusut, itulah fenomena yang dihadapi masyarakat dunia dalam mitigasi dan perubahan iklim global. Di satu sisi, masyarakat menyadari perlunya menetapkan sasaran dan tindakan yang tepat untuk mengurangi emisi, sedangkan di lain sisi ada begitu banyak kebijakan, metode dan isu yang menghambat tindakan untuk mengurangi emisi. KIPRAH edisi kali ini menghadirkan artikel dan opini menarik yang ditulis oleh beberapa nara sumber yang berkompeten dibidangnya, salah satu penulis juga menghadiri acara COP UNFCCC ke 15 Desember lalu di Kopenhagen dan telah dimuat di The Jakarta Post.

KIPRAH juga menyajikan artikel mengenai pentingnya pengetahuan dalam menyelesaikan tumpang tindih klaim kawasan hutan. Bekerja sama dengan Working Group Tenure, ICRAF melaksanakan serangkaian kegiatan pelatihan perangkat analis tenurial dengan menggunakan tiga metode, yaitu RATA, HuMa-Win dan AGATA.

Jangan lagi sulit bila ingin bertemu dengan pegawai dinas Kehutanan & Perkebunan, itulah harapan kawan-kawan LSM tentang Pemerintah Kabupaten Bungo. Diskusi demi diskusi diadakan dalam rangka membahas program kehutanan dan mengetahui rencana pembangunan daerah. Gayungpun bersambut, Forum Diskusi Multipihak Bungo pun terbentuk, dan kini keadaan sudah berubah.

Masih dengan artikel menarik lain, kami hadirkan juga model simulasi. Contoh simulasi sederhana dari pencanang program dengan menggambarkan suatu sistem yang nyata. Model ini membantu suatu penelitian untuk memprediksi apa yang terjadi 30, 40 atau 50 tahun yang akan datang dengan hasil penanaman pohon kita.

Belajar dan terus belajar, sebuah kata yang sangat sering terdengar. Tapi apa yang terjadi jika belajar menghitung cadangan karbon diadakan di Jayapura, Papua? Proyek ALLREDDI yang salah satu mandatnya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia terutama dalam memahami pengukuran cadangan karbon akan memberikan sekelumit cerita yang menarik didalam edisi ini.

Rawana, pemenang poster terbaik dari sekitar 300 judul poster lain dalam forum World Agroforestry Congress ke-2 di Nairobi, begitu tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Baca kisah bahagianya disini.
Beberapa info tambahan juga dapat anda temukan. Semoga di tahun 2010 ini, inovasi baru, semangat dan karya-karya terbaik dapat terus ditingkatkan untuk menunjang dunia penelitian dan berkontribusi positif terhadap misi penyelamatan alam semesta.

Mengurai Benang Kusut Mitigasi Iklim dari Kopenhagen

2010-03-25T00:55:00.000-07:00

Oleh: Meine van Noordwijk; Diterjemahkan oleh: Jusupta Tarigan

Konferensi para pihak ke-15 dalam ”Kerangka Kerja Konvensi PBB Mengenai Perubahan Iklim” atau dikenal dengan Conference of Parties of the UN Framework Convention on Climate Change (COP-UNFCCC) di Kopenhagen Desember 2009 lalu tidak memenuhi harapan sebagian besar peserta yang hadir maupun warga dunia yang mengikuti jalannya konferensi dari jarak jauh. ”Kesepakatan Kopenhagen” dapat dikatakan tidak lebih baik dari ”Bali Roadmap” yang disepakati dua tahun lalu pada konferensi para pihak ke-13.

Maka dari itu, menetapkan tindakan yang tepat untuk meringankan masalah global (Globally Appropriate Mitigation Action-GAMA) sangat diperlukan dalam rangka menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 Derajat Celcius akibat kecerobohan manusia. Tindakan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 Derajat Celcius tersebut harus dimulai dari tingkat nasional (Nationally Appropriate Mitigation Actions-NAMA) dan lokal (Locally Appropriate Mitigation Actions-LAMA). Jika semua negara memaparkan strategi nasionalnya dengan tindakan yang tepat untuk mengurangi emisi (NAMA), kemungkinan tindakan mitigasi mengenai masalah emisi secara global (GAMA) tidak dibutuhkan lagi. Meskipun demikian, negosiasi yang mendasar masih diperlukan lebih lanjut.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bersifat adil dan efisien untuk melakukan tindakan pengurangan emisi. Ada yang berpendapat bahwa data emisi masa lalu merupakan dasar untuk mengklaim 'emisi yang diperbolehkan' berdasarkan Protokol Kyoto sebanding dengan target pengurangan emisi bagi negara-negara industri, tetapi pendapat yang mengemukakan bahwa emisi per kapita dinilai lebih adil dan atau hubungan antara emisi dengan kinerja ekonomi nasional (C efisiensi) semakin kuat.

Protokol Kyoto telah memicu “industri kotor” mencari sumber daya ke negara-negara yang tidak mempunyai komitmen untuk mengurangi emisi mereka, yang tentunya bertentangan dengan pengurangan emisi global. Akibatnya terjadi emisi yang tinggi di negara-negara yang tidak mempunyai komitmen dalam pengurangan emisi tersebut. Peningkatan emisi yang terjadi di tempat lain karena pengurangan emisi di suatu tempat yang dijaga dikenal dengan istilah kebocoran. Kebocoran juga terjadi ketika bahan bakar fosil diganti dengan ”biofuel”. Ternyata emisi yang disebabkan oleh produksi biofuel ini tidak dimasukkan dalam pola perhitungan emisi. Ekonomi global tidak cukup atau terlalu sederhana apabila digunakan untuk memilih kebijakan dalam pengurangan emisi; Harus ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa diaplikasikan secara global.

Tawaran dari Indonesia untuk mengurangi emisi secara nasional sebesar 26% dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk mengurangi masalah nasional (NAMA), bahkan pengurangan emisi akan bertambah sebesar 15% atau menjadi 41%, apabila ada investasi eksternal. Komitmen ini memberikan contoh yang baik mengenai apa yang diperlukan secara global untuk mencapai kesepakatan. Selain Indonesia, negara lain yang telah memberikan contoh untuk menawarkan pengurangan emisi adalah Brazil dan Cina.

Namun tanggung jawab yang berbeda-beda ('differentiated responsibilities') dalam UNFCCC mungkin perlu diukur secara berbeda pula antara emisi yang berasal dari penggunaan lahan (termasuk hutan) dan penggunaan bahan bakar fosil. Pendekatan yang dapat diterapkan pada NAMA dapat mencakup REDD+, namun tidak terbatas hanya pada hutan; lahan gambut dan pertanian. Bentuk-bentuk penggunaan lahan lain dapat juga dimasukkan, begitu pula dengan substitusi penggunaan bahan bakar fosil. Intinya adalah perlunya membentuk sebuah “Komunikasi Nasional” untuk 'emisi bersih dari gas rumah kaca.

Saat ini, hubungan antara NAMA dan GAMA masih mengalami kendala, begitu juga antara NAMA dan LAMA. Negosiasi antar sektor dengan pemerintah daerah, seperti provinsi dan kabupaten tentang bagaimana cara mencapai target pengurangan emisi secara nasional, belum juga dimulai. Tindakan seperti apa yang tepat untuk mengurangi masalah nasional (NAMA) agar target pengurangan emisi 26% di Indonesia dapat tercapai dan bagaimana alokasinya ke berbagai sektor dan daerah di negara ini, perlu didiskusikan lebih lanjut. Sekali lagi, belum ada kesepakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk mencapai 'keadilan' atau 'efisiensi'; demikian juga tentang bagaimana cara melakukannya. Propinsi-propinsi yang terkenal dengan catatan emisi tinggi seperti Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah, dapat mengharapkan banyak perhatian karena mereka bisa menunjukkan 'pengurangan emisi' bila dibandingkan dengan basis emisi yang tinggi. Namun, peluang terjadinya tekanan emisi ke daerah lain dari negeri ini akan semakin besar. Oleh karena itu, persepsi lokal mengenai keadilan dan efisiensi perlu dipahami, sebelum mata rantai nilai yang dapat memberikan hasil yang stabil, bisa dibentuk.

Resiko kesenjangan antar sektor mungkin terjadi. Hingga saat ini belum ada lembaga yang mau bertanggung jawab atas lahan gambut yang telah gundul dan merupakan sumber-sumber emisi tinggi. Sebuah penghitungan yang menyeluruh mengenai emisi penggunaan lahan sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penilaian. Perhitungan berdasarkan entitas teritorial (kabupaten, propinsi, negara) harus diperiksa oleh berbagi sektor, sebelum menjadi data yang dapat dipercaya.

Dalam kancah GAMA-NAMA, penilaian emisi secara aktual diperlukan sebagai dasar untuk melakukan upaya-upaya secara global. Indonesia boleh sedikit berbangga karena melalui Komunikasi Nasional kedua telah merubah posisinya sebagai penghasil emisi gas rumah kaca keenam di tingkat global, bukan ketiga seperti yang dilaporkan sebelumnya. Namun, laporan mengenai emisi di masa lalu akan menjadi permasalahan apabila dijadikan sebagai dasar untuk membuat perjanjian pengurangan emisi di kemudian hari.

Salah satu konsekuensi langsung dari Konferensi para pihak (COP) adalah anjloknya harga ”kredit karbon”. Agar pasar carbon tetap berfungsi, maka perspektif jangka panjang pembatasan emisi harus dilakukan secara ketat dan bertahap. Pengambilan keputusan internasional yang tidak dapat diduga, yang dilakukan secara konsensus, tidak memberikan perspektif apa-apa. Investasi untuk mitigasi (pengurangan emisi) di tahun-tahun yang akan datang sebagian besar akan tetap pada dana umum. Hal ini berarti bahwa kegiatan yang lebih menitik-beratkan pada penghidupan masyarakat (mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim) dan konservasi keanekaragaman hayati dianggap sangat cocok, dalam arti mitigasi sebagai 'sesuatu yang saling memberikan manfaat' (bukan sebaliknya, tindakan-tindakan mitigasi akan saling memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati). Dana dari swasta hanya akan mengejar efisiensi (C kredit termurah), sedangkan dana umum lebih cenderung adil dan memihak masyarakat.

Kaji ulang tentang keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi memang tepat dilakukan, terlebih lagi upaya mitigasi secara global masih jauh dari apa yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam hal itu, fokus terhadap adaptasi, memperlihatkan kegagalan dari hasil dari tindakan kolektif dan merupakan 'pilihan terbaik kedua' bagi para pemangku kepentingan lokal. NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions), seharusnya berubah menjadi NAAMA (Nationally Appropriate Adaptation of Mitigation Actions =Tindakan Tepat untuk Adaptasi dan Mitigasi Secara Nasional, demikian juga LAMA berubah menjadi LAMAA (Locally Appropriate Mitigation of Adaptation Actions).

Sebagai kesimpulan, pentingnya istilah NAMA yang muncul dalam Perjanjian Kopenhagen, membuka peluang untuk mendiskusikan secara lebih luas lagi daripada hanya sekedar membicarakan REDD+ yang terbatas, karena NAMA mencakup semua penggunaan lahan dalam rencana pengurangan emisi. Muncul dua tantangan yang berkaitan dengan NAMA, yaitu NAMA bukan merupakan bagian dari GAMA dan NAMA dibangun bukan berdasarkan LAMA, oleh karena itu memerlukan sebuah pendekatan yang konsisten mengenai prinsip keadilan, daripada mengedepankan efisiensi di kedua tingkat.

Kami memiliki metode-metode yang dapat dilibatkan dalam perdebatan ini dan siap untuk diperdebatkan pada 2010: karena perubahan iklim tidak akan selesai dari agenda global sampai ditemukan kesepakatan-kesepakatan yang masuk akal untuk kedua jenis tantangan tersebut di atas.

______________

Artikel ini juga telah dimuat di The Jakarta Post, “Beyond the acronym soup of Copenhagen” pada kolom opini edisi Jumat 5 Februari 2009.

http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/17/beyond-acronym-soup-copenhagen.html

Pelatihan Perangkat Analisis Tenurial Angkatan I

2010-03-25T00:54:00.000-07:00

Oleh: Martua T. Sirait

“Pelatihan ini masih langka di lingkungan Departemen Kehutanan, akan tetapi pengetahuan ini merupakan hal penting untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim kawasan hutan yang saat ini terjadi”, demikian sambutan Bapak Iman Santoso, Koordinator Working Group Land Tenure pada pelatihan ”Perangkat Analisa Tenurial Angkatan I” di Cisarua pada tanggal 10-13 November 2009 yang lalu.

Sebanyak 18 orang peserta yang berasal dari beberapa kantor pemerintah, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Kalimantan yang mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Tengah, BPKH wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas-Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Propinsi NTB, Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat-NTB. Dua orang assessor dari organisasi non pemerintah di Lombok Barat dan Kalimantan Tengah serta staf Direktorat Jenderal Planologi (Ditjen Planologi) juga turut hadir.

Pelatihan ini secara khusus disiapkan untuk mendukung proses pembentukan KPH Model yang menjadi prioritas Ditjen Planologi bekerjasama dengan Dinas Kehutanan di masing masing propinsi dan kabupaten.

KPH Model dibentuk atas dasar Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomer 6 /2009. Pembentukan Wilayah KPH ini mensyaratkan beberapa hal dalam proses membuat Rancang Bangun KPH (pasal 8), yaitu: adanya data penunjukkan, penataan batas, pengukuhan kawasan hutan dan kejelasan klaim dari para pihak yang ada di wilayah yang direncanakan menjadi wilayah KPH. Pada saat melakukan Usulan Penetapan KPH (pasal 12) diperlukan pelibatan para pihak dan kajian aspek tenurial untuk dipaparkan dan disempurnakan sebelum KPH tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Dalam kaitannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengusulan penetapan KPH, maka pada pelatihan ini diperkenalkan tiga metode yaitu RATA, HuMa-Win dan AGATA. RATA (Rapid Tenure Assessment) merupakan metode yang dikembangkan oleh ICRAF bersama mitranya untuk mengidentifikasi para pihak yang memiliki klaim atas wilayah tersebut, demikian pula dengan basis klaimnya. Sementara itu, HuMa-Win dikembangkan oleh HuMa, suatu lembaga pendukung advokasi masyarakat berbasis ekologis, merupakan metode untuk membangun database berbasis window yang berfungsi untuk menyimpan data klaim para pihak dalam bentuk gambar, angka, tulisan dan grafik. Metode ketiga yang diajarkan adalah AGATA (Analisis Gaya Para Pihak Bersengketa) yang dikembangkan oleh Samdhana Institute. Metodologi ini mengajarkan analisis mengenai bagaimana para pihak menghadapi konflik sehingga akan tergambarkan bagaimana seharusnya proses penyelesaian konfik tersebut dapat dilakukan, apakah melalui mediasi, arbitrasi, litigasi atau bentuk pilihan penyelesaian konflik lainnya.

Ketiga metodologi tersebut dijadikan sebagai Modul Pelatihan Perangkat Analisa Tenurial yang dalam waktu dekat ini sudah dapat diunduh pada website lembaga-lembaga terkait.

Selama pelatihan berlangsung, diselingi dengan beberapa permainan menarik yang difasilitasi oleh staff dari Samdhana Institute, ICRAF dan HuMa, sehingga para peserta terlihat semakin bersemangat.

Tidak hanya berhenti pada pengenalan perangkat analisis tenurial saja, namun kegiatan pelatihan ini rencananya akan ditindak-lanjuti dengan penilaian aspek tenurial di dua wilayah KPH model, yaitu KPHL Kapuas yang berlokasi di bekas lahan PLG, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan KPHL di Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Setelah berhasil dengan pelatihan Perangkat Analisa Tenurial Angkatan I, direncanakan akan diadakan pelatihan angkatan II yang difokuskan di wilayah Sumatera dengan kunjungan lapangan ke KPHP Model di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Bapak Ir. Sriyono, Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi, dalam sambutan akhirnya mengatakan: “Saya sangat mendukung dan menyambut baik pelatihan serta kunjungan lapang ini, karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung pembentukan KPH Model yang saat ini menjadi prioritas bagi Ditjen Plan”.

Forum Diskusi Multipihak dan Forest Governance Learning Group Bungo

2010-03-25T00:53:00.000-07:00

Oleh: Ratna Akiefnawati dan Iman Budisetiawan

“Mau ketemu pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan saja sulitnya bukan main, bagaimana mau membangun kehutanannya” begitulah ungkapan yang dilontarkan kawan-kawan LSM tentang Pemerintah Kabupaten Bungo.

Sebelum tahun 2005, kawan-kawan dari LSM sering mengeluh karena mengalami kesulitan menemui pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan ketika mereka ingin mengadakan diskusi untuk membahas program kehutanan. Keluhan serupa juga diungkapkan oleh kawan-kawan yang datang ke kantor Bappeda untuk mengetahui rencana pembangunan daerah.

Ternyata, kedua instansi yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan kehutanan di Kabupaten Bungo tersebut tidak ada yang bisa diajak bekerja sama dalam membahas program kehutanan maupun rencana pembangunan daerah di Kabupaten Bungo. Namun, sekarang keadaan sudah berubah.

Sejak tahun 2005 geliat sektor kehutanan multipihak di Kabupaten Bungo mulai terlihat. Pemerintah kabupaten, masyarakat desa, LSM dan peneliti sudah merasa jenuh dengan peraturan-peraturan yang selalu berubah, dan program kerja yang hanya seperti paket kerja saja tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aktor-aktor yang bekerja pada sektor kehutanan di kabupaten ini merasa perlu untuk segera melakukan perubahan tatanan pengelolaan hutan menuju yang lebih baik.
Inisiatif awal untuk mengadakan pertemuan dan diskusi dilontarkan oleh Bapak Mustafal Hadi dan Bapak Iman, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) dan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Pak Mustafal dan Pak Iman merasa kebingungan dengan arah pembangunan masyarakat kehutanan (Social Forestry) yang ada saat itu.

Gayungpun bersambut. Pak Mustafal dan Pak Imam, ketika itu mendatangi kantor ICRAF di Muara Bungo untuk mencari informasi mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat dan kebetulan sekali, ICRAF telah mengembangkan program tersebut di daerah lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Sejak saat itu, mulailah diskusi mencair hingga mendapatkan cara bagaimana mengaktifkan masyarakat desa.

Saat itu pula, timbul ide untuk mengumpulkan kawan-kawan yang memiliki visi yang sama untuk mendiskusikan program yang sesuai dan menyentuh ke masyarakat. Maka berkumpulah perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Bappeda, KKI-WARSI (LSM yang aktif melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan Suku Anak Dalam), ACM (Adaptive Collaborative Management, mitra kerja Yayasan Gita Buana/CIFOR/PSHK-ODA) dan ICRAF.

Pertemuan pertama diadakan awal bulan Januari 2005 di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mendiskusikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan membahas kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Dishutbun serta membuat keputusan bersama untuk mengadakan diskusi informal setiap bulan.

Diskusi informal bulanan tersebut sifatnya dinamis, disesuaikan dengan topik dari masing-masing institusi yang bekerja di Kabupaten Bungo. Pada saat pertemuan keempat, yaitu saat ICRAF menjadi tuan rumah, lahirlah kesepakatan untuk mengubah status dari diskusi informal menjadi diskusi formal yang kemudian forum ini dinamakan “Forum Diskusi Multipihak Bungo”.

Dalam perkembangannya, terjadi pasang-surut kegiatan, karena banyak proyek pembangunan dan pengembangan masyarakat desa yang berakhir pada tahun 2007, dan yang tertinggal hanya program pemerintah kabupaten dan ICRAF. Namun, aktor penggiat diskusi masih sering bertemu walaupun jumlahnya semakin mengecil. Strategi diskusipun dirubah, disesuaikan dengan program kerja dan lebih banyak berdiskusi melalui dunia maya (email). Semua aktor menuliskan kegiatannya di website untuk dijadikan perbandingan bagi daerah lain.

Program kerja yang sudah diselesaikan selama tahun 2009 adalah:

Aktif mendorong pengakuan pengelolaan hutan oleh masyarakat berupa hutan adat. Program ini telah menunjukkan hasil nyata, yaitu diakuinya Hutan Adat Senamat Ulu seluas 162 ha melalui SK Bupati Bungo

Aktif mendorong disahkannya Hutan Desa. Keberhasilan program ini telah terbukti dengan diakuinya Hutan Desa Lubuk Beringin seluas 2.356 ha oleh Menteri Kehutanan RI (MS. Kaban, waktu itu), sebagai hutan desa pertama di Indonesia

Meningkatkan sumberdaya manusia. Program ini dilakukan dengan mengirim anggota FDM/FGLG Bungo untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga memberikan dampak positif yang sangat pesat, seperti aktifnya anggota pada kegiatan di instansi/organisasinya masing-masing dalam penulisan maupun penyusunan rencana kegiatan. Setiap awal tahun Dinas Kehutanan dan Perkebunanpun mensosialisasikan program kerja kepada mitra kerjanya

Mendorong Pemerintah Kabupaten Bungo mempersiapkan kelembagaan penerima dan pengelola dana REDD

Memfasilitasi replikasi hutan desa di sepanjang hutan lindung Bukit Panjang - Rantau Bayur seluas 13.529,40 ha yang berada di dua kecamatan. Saat ini surat pengajuan sedang diproses di kantor Bupati.

Aktif dalam diskusi FGLG Nasional dan Internasional. Areal kerja FGLG Internasional adalah Indonesia, Ghana, Mozambique, Uganda, Malawi, Cameroon, Tanzania, Afrika Selatan, India, dan Vietnam.

Publikasi seperti pada koran lokal Bungo dan Jambi, Nasional pada laporan-laporan FGLG Indonesia dan dalam http://fglgbungo.web.id

Tidak hanya keberhasilannya dalam menyelesaikan program kerja, melalui Forum Diskusi Multipihak Bungo, hingga akhir 2009, Kabupaten Bungo menjadi daerah tujuan studi pembelajaran pengelolaan kehutanan multipihak dan praktek-praktek pemberdayaan masyarakat kehutanan.

Pemodelan Pertumbuhan Tanaman, Pohon dan Perubahan Lansekap

2010-03-25T00:52:00.000-07:00

Oleh: Degi Harja dan Subekti Rahayu

Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mencanangkan penanaman pohon terutama di lahan-lahan kritis. Setelah sekian juta pohon tertanam, apa yang terjadi 30, 40 atau 50 tahun yang akan datang pada lokasi tersebut? Tak ada yang tahu, dan si penanam pun belum tentu dapat menyaksikan hasil jerih payahnya. Namun salah satu motivasi utama bagi mereka adalah “menanam untuk anak cucu”.

Keberhasilan penanaman lahan dapat diperkirakan melalui beberapa metode pendugaan yang berkembang saat ini, sehingga dapat direncanakan berapa banyak, dimana dan bagaimana pola penanamannya. Pada era teknologi komputer dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini, kita dapat menduga bagaimana pertumbuhan pohon tersebut beberapa tahun yang akan datang. Dengan model simulasi kita dapat melihat apakah satu species pohon dapat ditanam bersama-sama dengan tanaman lain, berapa jarak tanam untuk mendapatkan pertumbuhan optimal, dan bagaimana petani melakukan manajamen terhadap lahannya.

Model, model simulasi, pemodelan dan Ilmu Pengetahuan
Model adalah contoh sederhana yang mewakili atau menggambarkan suatu sistem yang nyata. Model itu sendiri dibangun dari hasil penelitian atau pengalaman yang berulang-ulang, sehingga tercipta suatu pengetahuan. Oleh karena itu, model memiliki peranan penting di dalam ilmu pengetahuan.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan pemodelan itu? Pemodelan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan model, mulai dari membangun model, melakukan validasi, menjalankan model hingga menganalisa hasil untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan baru. Sedangkan model simulasi merupakan penyederhanaan suatu proses menggunakan formula matematika untuk mengkaji pertumbuhan tanaman, pohon dan perubahan lansekap sebagai akibat dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.

Apakah gunanya Pemodelan?
Pemodelan sangat penting dalam suatu penelitian, terutama untuk menghemat waktu dan biaya serta menghindari resiko kerusakan atau bahaya apabila dilakukan pada sistem nyata. Sebagai contoh, kita ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan pohon jati apabila ditanam secara monokultur dan secara tumpang sari dengan pohon cendana. Untuk mengetahui hasilnya diperlukan waktu pengamatan paling sedikit 30-40 tahun untuk dapat melihat pertumbuhan dalam satu siklusnya. Bayangkan berapa lama seorang peneliti dapat bertahan untuk melakukan penelitan tersebut dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan.

Sebagai alternatif untuk permasalahan diatas kita dapat menggunakan model simulasi. model tersebut dapat dibangun dari hasil penelitian sebelumnya dengan melibatkan proses kausal menggunakan metode baik statistika, matematika maupun logika pemograman. Dengan model simulasi tersebut kita dapat mencoba berbagai skenario model dan mendapatkan hasil dugaannya sebagai pertimbangan untuk suatu program yang akan direncanakan. Namun perlu diingat bahwa hasil dari suatu model adalah hanya berupa dugaan, artinya dalam kenyataannya bisa terjadi hal yang berbeda. Tapi tidak semerta merta hasil dari suatu model adalah hal yang tidak berguna, karena pada sistem model tersebut terdapat rangkaian logika sebab akibat berdasarkan hasil percobaan nyata, sehingga apapun hasilnya adalah merupakan ilmu pengetahun yang bisa dijelaskan secara logis.

Apa saja yang bisa dimodelkan?
Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan adalah petani. Tentu saja pengalaman bertani mereka yang telah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung menurun kepada anak cucunya, yaitu para petani kita sekarang. Bisa dibayangkan berapa banyak pengetahuan yang dapat digali dari pengalaman bertani mereka. Ditambah lagi dengan pengalaman para peneliti pertanian yang dituangkan dalam tulisan-tulisan berupa buku, literatur dan lain-lain. Jika semua itu dikumpulkan dan dirangkai menjadi suatu basis data, maka dapat digunakan untuk membangun suatu model pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, apabila ada pertanyaan: “apakah pertumbuhan tanaman bisa dimodelkan?”, jawabannya adalah: “kenapa tidak?”. Asalkan informasi yang dibutuhkan dalam membangun model tersebut terpenuhi, maka pertumbuhan tanaman dapat dimodelkan. Bahkan, tidak hanya pertumbuhan tanaman itu sendiri, tetapi interaksi tanaman tersebut dengan faktor lingkungannya berupa unsur biotik dan abiotikpun dapat dimodelkan. Pada skala yang lebih luas, model pertumbuhan tanaman dikaitkan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakatpun dapat dibangun.

Telah diketahui secara umum bahwa dalam pertumbuhannya tanaman memerlukan air, udara, unsur hara dan cahaya matahari. Unsur-unsur tersebut diperlukan dalam proses fotosintesis yang selanjutnya menghasilkan zat gula dan disimpan dalam bentuk biomasa (akar, batang, daun, bunga, buah). Berapa jumlah air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh? Berapa jumlah unsur hara-nya? Seberapa besar intensitas sinar matahari optimal yang diperlukan? Telah banyak catatan tentang besaran-besaran kebutuhan tanaman tersebut baik dari hasil penelitian maupun pengalaman petani. World Agroforestry Center (ICRAF) mencoba merangkai semua pengetahuan tersebut ke dalam sebuah model bernama WaNuLCAS (Water, Nutrient and Light Capture in Agroforestry System), arti kepanjangannya adalah “Air, Unsur Hara dan Penyerapan Cahaya dalam Sistem Agroforestri”.

Dalam prosesnya, model WaNuLCAS tidak hanya mensimulasikan pertumbuhan tanaman, tapi juga persaingan dalam mendapatkan air, unsur hara dan cahaya jika dua jenis tanaman ditanam bersama-sama atau ditanam dengan jenis pohon besar lainnya, seperti yang terjadi pada sistem tumpang sari (agroforestri sederhana). Dari simulasi persaingan tersebut kita bisa mendapat gambaran apakah dua jenis tanaman atau pohon bisa ditanam bersama? Berapa jauh jarak tanam yang optimum? Atau seberapa besar pertumbuhannya. Model WaNuLCAS ini cocok digunakan untuk memodelkan pola penanaman yang memiliki keteraturan seperti pada sistem tumpang sari dengan jarak tanam tertentu, sehingga masing-masing jenis tanaman memiliki zona pertumbuhan yang teratur.

Pada pola penanaman yang acak seperti pada kebun campur (agroforestri kompleks) dapat digunakan model lain yang menggunakan pendekatan spasial dan tiga dimensi yaitu SExI-FS (Spatially Explicite Individual-based Forest Simulator), yang arti kepanjangannya adalah model simulasi hutan dengan pendekatan spasial dan individual.

SExI-FS dapat memprediksi pertumbuhan pohon, baik yang penanamannya secara acak maupun teratur. Namun, skala perhitungan pada model ini lebih kasar karena hanya memperhatikan persaingan dalam mendapatkan ruang dan cahaya dengan sedikit persaingan di bawah tanah tetapi tanpa memperhitungkan persaingan dalam mendapatkan air dan unsur hara secara detail. Meskipun demikian akurasi hasil prediksi pertumbuhan pohonnya bisa dipertanggung-jawabkan dan hasil simulasinya dapat dilihat dalam bentuk grafik tiga dimensi beserta interaksi dari masing-masing individual pohon.

SExI-FS cocok digunakan untuk mensimulasikan model kebun agroforestry yang dimiliki oleh petani dengan luasan 0.5 – 1 Ha, dimana model penanamannya cenderung acak dengan komposisi berbagai jenis pohon, baik jenis penghasil kayu maupun buah-buahan. Dalam simulasi, kita dapat menebang pohon dan melakukan penyisipan tanaman baru selama simulasi berjalan, seperti yang lazim dilakukan oleh petani agroforestry. Dengan pengelolaan yang bervariasi maka produkfitasnya pun akan bervariasi pula, sehingga kita dapat mencoba berbagai metode pengelolaan sehingga didapatkan produkfitas yang maksimum, seperti yang dilakukan oleh petani di sistem nyata.

Pada sistem nyata, pengelolaan kebun setiap petani kadang berbeda dengan petani lainnya, tergantung keinginan masing-masing dan kadang-kadang dipengaruhi oleh pasar dari produk yang dijual. Jika harga jual produk agroforestry naik maka petani cenderung akan mengganti tanamannya dengan tanaman yang dianggap lebih menguntungkan. Namun, petani lain bisa juga bertahan dengan komposisi kebun yang ada dengan pertimbangan biaya pengolaan atau alasan lain.

Dinamika pengelolaan kebun yang begitu beragam tersebut di satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi petani, tetapi di lain pihak menyulitkan pemerintah daerah, misalnya dalam menghitung produkfitas daerah dari kebun petani. Tentunya, Pemerintah Daerah selaku pengambil kebijakan perlu mengetahui potensi daerahnya, karena sangat diperlukan dalam mengambil langkah-langkah pencegahan jika di kemudian hari terjadi ketidak seimbangan pasar, kehidupan penduduk maupun fungsi jasa lingkungan dari kawasan hijaunya.

Prediksi dinamika perubahan penggunaan lahan tidak mudah dilakukan dengan perhitungan sederhana, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi variasi pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani. ICRAF juga telah mengembangkan model yang dikenal dengan nama FALLOW (Forest, Agroforest, Low-value Landscape or Wasteland) yang arti kepanjangannya adalah Hutan, Agroforestri, Lahan kurang produktif dan Lahan terlantar. FALLOW merupakan pemodelan skala lansekap dalam penggunaan lahan oleh petani berdasarkan pada berbagai faktor kemungkinan yang mempengaruhi keinginan para pemilik lahan untuk mengganti pola pengelolaan lahannya.

Fallow dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan maupun peneliti untuk melihat kemungkinan perubahan pengunaan lahan yang terjadi jika suatu kebijakan diambil. Skenario yang dapat dimodelkan misalnya, apa yang akan terjadi 30 tahun kemudian jika Pemerintah Daerah memberikan subsidi pembibitan karet kepada para petani? Atau apa yang akan terjadi pada penggunaan lahan di suatu wilayah penghasil tebu jika harga gula meningkat?

Pada kasus petani tebu dengan fenomena kenaikan harga tersebut diatas, telah dilakukan studi di ICRAF dan dapat ditunjukan bahwa terjadi perluasan kebun tebu di wilayah tersebut karena petani cenderung ingin mendapat penghasilan yang lebih, dan kemungkinan akan terjadi konversi besar-besaran dari lahan hijau dengan nilai jasa lingkungan tinggi menjadi kebun tebu yang bernilai jasa lingkungan rendah, dan dengan menggunakan model dapat ditunjukan seberapa besar perubahan lahan yang akan terjadi dalam beberapa tahun kemudian. Hasil prediksi ini dapat menjadi masukan kepada pengambil kebijakan untuk mencegah perubahan lahan yang lebih besar yang dapat berujung kepada ketidak-seimbangan lingkungan.

Banyak yang bisa ditunjukan dari sebuah model simulasi, mulai dari model berskala individual (WaNuLCAS), plot (SExI-FS) maupun skala lansekap yang lebih luas (FALLOW). Semua model tersebut disediakan untuk kepentingan penelitian dan diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga setiap keputusan yang diambil bisa lebih bijak dan memperhitungkan segala aspek. Semua model tersebut dapat diunduh secara gratis dari website: http://www.worldagroforestry.org/sea/models.

“Mari kitong belajar menghitung karbon di tanah pu sendiri”

2010-03-25T00:51:00.000-07:00

Oleh: Jusupta Tarigan, Sonya Dewi dan Kurniatun Hairiah

“Saya pikir pemahaman saya tentang karbon sudah banyak, tetapi setelah mengikuti pelatihan ternyata apa yang saya ketahui belum seberapa. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Harapan saya, kedepannya perlu ada satu metode standar dalam mengukur karbon pada tingkat lahan maupun bentang lahan sehingga lebih mudah dipahami”, kata Yehezkiel, staf Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Kalimat itu seakan mewakili puluhan peserta yang ikut dalam ”Pelatihan dan Lokakarya Penaksiran Cepat Cadangan Karbon” regional Indonesia timur pada tanggal 26-30 Oktober 2009 di Kota Jayapura, Papua. Pelatihan Penaksiran Cepat Cadangan Karbon di Jayapura ini merupakan pelatihan kelima yang dilakukan di bawah payung kegiatan ALLREDDI (Accountability and Local Level Initiative to Reduce Emission from Deforestation and Degradation in Indonesia) yang dibiayai Uni Eropa (EU).

Pelatihan di Jayapura dapat terlaksana atas kerja sama antara kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X, sebagai panitia pelaksana, dengan lembaga pelaksana kegiatan antara lain: World Agroforestry Centre–ICRAF, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen Plan), Universitas Brawijaya (UB) Malang dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSLP) Bogor.

Salah satu tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di wilayah Indonesia bagian timur khususnya Papua dalam memahami teknik pengukuran cadangan karbon di tingkat plot sampai pada tingkat bentang lahan di berbagai sistem penggunaan lahan. Metode yang digunakan adalah ”Rapid Carbon Stock Apraisal” (RaCSA) yang dikembangkan oleh ICRAF dengan melibatkan pengukuran karbon untuk tanah gambut yang metodenya dikembangkan oleh BBPSLP.

Pelatihan ini pada dasarnya memberikan pengetahuan yang lengkap dalam menghitung cadangan karbon, baik dalam hal praktek maupun pemahaman, karena metode pengukuran yang diberikan dalam pelatihan tersebut merupakan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu (tanah, ekologi, statistik, kehutanan dan penginderaan jauh.

Peserta pelatihan berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan institusi baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi dari daerah Maluku, Papua Barat dan Papua. Bahkan pejabat kunci di pemerintahan propinsi ikut menghadiri pelatihan tersebut. Dengan tergabungnya berbagai latar belakang disiplin ilmu, maka proses pelatihan menjadi sangat dinamis, baik pada saat praktek lapangan maupun di dalam kelas. Pelatihan ini juga mendapat dukungan dan tanggapan yang sangat positif dari pihak pemerintah propinsi maupun pusat.

Mengapa Papua dipilih sebagai tempat pelatihan?
Propinsi Papua adalah salah satu propinsi yang masih memiliki tutupan hutan paling besar di Indonesia, yaitu sekitar 85% dari total wilayahnya atau sekitar 31,4 juta hektar yang terbagi dalam berbagai peruntukan kawasan antara lain: hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung dan areal penggunaan lain. Dengan luas hutan yang masih relatif luas, maka Papua memiliki peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim, sehingga berpeluang dalam skema kredit REDD.

Namun di lain pihak, potensi lahan yang masih luas tersebut menjadikan Papua banyak dilirik oleh beberapa pemangku kepentingan untuk investasi, terutama di bidang petanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Tantangan perubahan lahan yang disoroti oleh beberapa lembaga pemerhati lingkungan adalah konversi lahan hutan menjadi perkebunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman, terutama yang terjadi pada kawasan gambut di bagian selatan Papua.

Sejalan dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Propinsi Papua dan dalam upaya untuk mengurangi terjadinya perubahan lahan serta menahan laju penurunan kualitas hutan demi kesejahteraan masyarakat Papua, maka dikeluarkanlah peraturan daerah khusus (PERDASUS) Kehutanan No. 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan dan No. 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sebenarnya, isu pengurangan emisi karbon di Papua akibat perubahan lahan bukan isu baru. Beberapa inisiasi dalam bentuk kerja sama dan kesepakatan (MOU) antara pemerintah daerah dengan beberapa lembaga sudah dilakukan dan ditandatangani. Tentunya, kesepakatan dan kerja sama pengurangan emisi karbon di Papua tersebut juga telah diselaraskan dengan target pengurangan kemiskinan, perlindungan hak ulayat masyarakat atas sumberdaya alam, peningkatan tenaga kerja terampil dan mendorong peningkatan investasi di Papua. Beberapa contoh kebijakan yang dibuat dalam upaya pengurangan emisi karbon, diantaranya:

Mengakui dan menghargai sistem kepemilikan lahan masyarakat terutama hak ulayat masyarakat adat

Mengeluarkan kebijakan larangan penjualan kayu bulat dari Papua sehingga akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah

Mengevaluasi perusahaan kayu yang tidak memberikan nilai tambah kepada pemerintah daerah serta mengharuskan pembangunan industri pengolahan kayu di Papua

Mempercepat pembangunan industri skala rumah tangga dan hutan kemasyarakatan

Memperkuat kebijakan hukum di bidang kehutanan yang berpihak kepada masyarakat lokal.

Disamping mengeluarkan kebijakan lokal yang berpihak pada usaha-usaha pengurangan emisi karbon, pemerintah Papua juga menandatangani beberapa kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait isu pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan melalui rencana pembangunan demonstrasi aktivitas REDD, antara lain dengan: Flora and Fauna International (FFI), New Forest (Mamberamo dan Timika), WWF Indonesia dan Conservation International.

Sayangnya, semua kerjasama yang dibuat kurang tersosialisasi dengan baik sehingga hanya para pengambil keputusan yang mengetahui adanya kerjasama tersebut. Disamping itu, bentuk kerjasama dan peran masing-masing lembaga yang terlibat juga tidak begitu jelas sehingga sampai saat ini belum terlihat kegiatan nyata dari kerjasama tersebut di tanah Papua. Satu-satunya kegiatan yang sudah dilakukan adalah penghitungan cadangan karbon di daerah Jayapura yang dimotori oleh WWF Indonesia.

Oleh karena itu, pelatihan pengukuran karbon di Papua disambut dengan sejuta harapan. Bahkan mereka masih mengharapkan dampingan, seperti diungkapkan oleh Ir. Noak Kapisa MSc, Kepala kantor Badan Pemantapan kawasan Hutan wilayah X, Papua berikut ini, “Dampingan dan asistensi dari ICRAF beserta nara sumber lain masih sangat kami butuhkan, sehingga ilmu yang sudah kami dapat melalui pelatihan bisa terus digunakan”.

Apa yang harus dilakukan Papua untuk menyongsong REDD?
Diskusi mengenai REDD tentunya tidak akan bisa terlepas dari data, metodologi, institusi dan kebijakan. Dari sisi kebijakan, pemerintah Papua sudah mengeluarkan beberapa peraturan daerah khusus yang menginduk kepada peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Menteri Kehutanan. Sementara itu, dari sisi metodologi dan kapasitas teknis untuk mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi, pelatihan yang diselenggarkan di Papua merupakan pelatihan pertama kali yang pernah dilakukan tentang pengukuran cadangan karbon. Diharapkan dengan pelatihan ini akan menciptakan tenaga-tenaga lokal yang mampu mengestimasi cadangan karbon dan selanjutnya dapat berperan sebagai pelatih atau nara sumber yang bisa menularkan pengetahuannya kepada masyarakat yang lebih luas di Papua ini. Pelatihan selama lima hari di Kota Jayapura, dirasakan masih kurang oleh para peserta untuk menyerap semua materi yang diberikan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari suatu proses belajar, tentunya pendampingan dan bantuan dari beberapa lembaga yang mempunyai kapabilitas masih dibutuhkan.

”Di Propinsi Papua ini integrasi data di bidang sumberdaya alam masih sangat lemah”. Ungkapan tersebut disampaikan oleh hampir semua peserta pada sesi evaluasi. Untuk itu, perlu kiranya ada suatu koordinasi dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan data tersebut, dan menginisiasi upaya untuk mengisi kesenjangan, sehingga nilai 'baseline' emisi di Papua bisa ditetapkan. Hal ini perlu untuk menegosiasikan skema yang nantinya akan disetujui bersama. Selain itu, perlu adanya dukungan untuk upaya pengumpulan data yang komprehensif sehingga membantu dalam menyongsong program REDD di masa depan. Data tutupan hutan, data cadangan karbon pada berbagai sistem penggunaan lahan, data kepemilikan lahan, sejarah kepemilikan lahan dan data sosial ekonomi masyarakat adalah beberapa data yang akan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah Papua dalam menjalankan mekanisme REDD.

Rencana pembentukan kelompok kerja pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi (Task force REDD) Papua dalam waktu dekat ini merupakan salah satu strategi yang tepat dalam menyongsong mekanisme REDD. ”Susunan tim yang akan tergabung dalam POKJA ini merupakan kumpulan putra daerah terbaik tanah Papua yang ahli di bidang masing-masing serta dibantu oleh para tenaga kaum muda Papua yang sudah mengikuti pelatihan pengukuran cepat cadangan karbon di Jayapura”, demikian disampaikan Bapak Noak Kapisa dalam diskusi santai dengan penulis beberapa waktu yang lalu di Jayapura.

Sebagai propinsi yang mempunyai peluang besar dalam menjalankan skema REDD di masa yang akan datang, sudah selayaknya jika propinsi ini menitik-beratkan strateginya di beberapa bidang yaitu:

Merancang kegiatan prioritas dengan emisi karbon rendah serta biaya paling ekonomis

Memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat serta membuka kemungkinan kerja sama bilateral dan internasional sehingga memberikan lebih banyak pilihan kepada Papua

Memperjelas dan memfinalisasi rencana tataguna lahan propinsi dan mensosialisasikannya dengan kabupaten, distrik dan kampung

Melakukan pengukuran-pengukuran cadangan karbon di beberapa tempat di Propinsi Papua baik di tanah mineral maupun di tanah gambut

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan.

Pelatihan singkat penghitungan cepat cadangan karbon di tanah Papua diakhiri dengan lahirnya sebuah tantangan nyata bagi para peserta khususnya peserta dari tanah Papua. Tantangan tersebut berupa kemandirian di dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam menyongosong mekanisme REDD di tanah Papua. ”Papua itu sangat kaya akan potensi sumberdaya alam khususnya kehutanan dan mempunyai potensi serta berperan penting dalam mensukseskan mekanisme REDD di Indonesia. Saya berharap banyak terhadap peserta dari Papua akan kontribusi mereka dalam menghitung cadangan karbon di tanah Papua”, demikian Bapak Ir. Marthen Kayoi MM, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua menjelaskan harapannya kepada penulis, semoga.

Pemenang poster terbaik 2nd World Congress of Agroforestry

2010-03-25T00:50:00.000-07:00

Oleh: Dudi Iskandar

Rawana tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun ketika namanya disebut sebagai pemenang “Best Poster for Integrative Approach” di depan sekitar 1000 peserta yang berasal dari 96 negara pada acara World Congress of Agroforestry (WCA) 2 di Nairobi, Kenya, bulan Agustus 2009. Rasa tak percaya bercampur gembira menyelimuti hatinya. Dia tak menyangka bahwa poster berjudul; “The study of Agarwood (Aquilaria filaria) plantation growth in the Merapi mountain area with agroforestry system in Sleman, Jogyakarta Province Indonesia” dipilih sebagai poster terbaik dari sekitar 300 judul poster lain yang dipajang di WCA.

Rawana, lulus sebagai Sarjana Kehutanan dari Universitas Gajah Mada tahun 1990, di bidang budidaya tanaman kehutanan dan lulus S2 tahun 1996 dari universitas yang sama. Sejak tahun 1991 sampai sekarang, Rawana menjadi dosen pada mata kuliah ekologi hutan dan silvikultur di Institut Pertanian STIPER Jogyakarta.

Bagi Rawana, penghasilan sebagai seorang dosen dianggap belum mencukupi untuk menghidupi rumah tangganya. Oleh karena itu, dengan berbekal ilmu pengetahuan budidaya tanaman kehutanan yang dimiliki, maka dia mencoba mengusahakan tanaman gaharu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sejak saat inilah, Rawana mulai tertarik dengan agroforestri. Tidak tanggung-tanggung, Rawana menggeluti gaharu mulai dari melakukan pembibitan, budidaya, penyuntikan, penyulingan dan jual beli gaharu dari berbagai pengumpul gaharu di luar Pulau Jawa. Semua kegiatan budidaya gaharu dilakukan di halaman rumahnya dan dilakukan pada waktu luang setelah mengajar. Kebunnya sekaligus digunakan untuk kegiatan penelitian dan bahan pengajaran bagi mahasiswanya, sehingga apa yang disampaikan kepada para mahasiswa adalah pengalaman sebagai praktisi di lapangan.

Kini kebun agroforestri gaharu binaan Rawana yang sekaligus menjadi tempat penelitian telah tersebar di berbagai lokasi seperti Banjarnegara, Purbalingga, Sragen, Malang dan Muntilan. Rawana juga menyediakan jasa dalam merancang kebun gaharu dan menyediakan bibit bagi para investor yang berminat menanam dan memproduksi gaharu. Setiap ada pesanan membuat kebun, Rawana selalu mengajak para mahasiswa dan petani untuk menyaksikan bagaimana dia merancang kebun gaharu. Dengan demikian kegiatan ini dapat menjadi bahan penelitian bagi mahasiswa dan pembelajaran bagi para petani sekitarnya. Semua kebun yang telah dibuat dicatat lengkap pertumbuhan dan segala aspek yang berkaitan dengan budidaya. Tak heran kalau pengalaman dan pengetahuanya semakin bertambah. Bahkan, untuk memperluas jaringan dan penyebaran informasinya Rawana mengelola website tentang gaharu di www.alam tropika.com.

Konsep agroforestri yang diterapkan Rawana berawal dari upaya menambah penghasilan sebelum tanaman gaharu sebagai tanaman utama tersebut menghasilkan. Konsep ini dia terapkan dalam bentuk agroforestri sebagai berikut:

(1) Silvopastur, yaitu memadukan tanaman gaharu dengan peternakan kambing Otawa. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi ternak kambingnya, Rawana menanam lamtoro di sela-sela tanaman gaharu. Sementara itu, dari ternak kambingnya dihasilkan kotoran yang dijadikan pupuk untuk gaharu, susu dan daging kambingnya dijual. Daun gaharu, khususnya jenis Acqularia filaria yang muda bisa dijadikan minuman seperti teh

(2) Tanaman gaharu dikombinasikan dengan pohon salak. Bentuk agroforestry ini menurut penelitian Rawana menghasilkan pertumbuhan yang cukup bagus. Tanaman gaharu dipanen setelah 10 tahun, tetapi pada umur tiga tahun daun mudanya dapat diambil untuk dibuat minuman. Sembari menunggu tanaman gaharu dipanen, Rawana sudah dapat memanen tanaman salaknya, karena salak sudah mulai berproduksi pada umur tiga tahun

(3) Agroforestry gaharu dengan kopi. Rawana berkeyakinan bahwa sistem monokultur dianggap kurang bagus untuk pertumbuhan gaharu, karena tanaman ini bersifat toleran dan perlu kelembaban yang tinggi di awal pertumbuhannya.Oleh karena itu, ia mencoba menggabungkan tanaman gaharu dengan kopi. Seperti halnya salak, kopi juga sudah mulai menghasilkan sebelum gaharu dipanen.

Selain mendapatkan keuntungan dari produk yang dipanen seperti gaharu, kopi, salak dan hasil ternak kambing, Rawana dapat menawarkan jasa berupa keindahan alam berbasis agroforestri (agrowisata). Pada pola agroforestri gaharu ini pengunjung bisa melihat cara pembudidayaan gaharu, sambil menikmati salak, susu kambing, teh gaharu dan pemandangan alam yang indah. Tentunya, agrowisata berbasis agroforestry gaharu ini dapat menghasilkan tambahan penghasilan di samping produk utamanya yaitu gaharu. Tidak hanya agrowisata berbasis agroforestry gaharu di kebunnya saja yang dikelola, saat ini Rawana sedang merintis pengembangan ekoturism berbasis agroforestri gaharu yang diintegrasikan dengan ciri-ciri dan budaya lokal yang unik Pengembangan kampung-kampung gaharu mulai dirintis di desa sekitar tempat tinggalnya.

Langkah Rawana tidak hanya berhenti di kebun gaharu, kampus tempat dia mengajar maupun kampung-kampung gaharu di desa sekitarnya. Namun dia ingin mengembangkan sayapnya untuk menjangkau forum ilmiah internasional di luar negeri. Maka dari itu, ketika ada berita tentang World Congress of Agroforestry dia mencoba mengirimkan ringkasan hasil penelitiannya (abstrak) tentang agroforestri gaharu. Keterbatasan dalam Bahasa Inggris tidak menyebabkan dia menyerah. Meskipun sebetulnya dia bisa minta bantuan temannya yang sudah biasa membuat publikasi ilmiah dalam Bahasa Inggris, tetapi Rawana memilih membuat sendiri dengan alasan kalau dibantu, takutnya nanti akan kesulitan jika ditanya atau harus menjelaskan.

Rawana mencoba menuliskan setiap kalimat dalam poster dengan bentuk yang sederhana, sehingga poster ini merupakan bentuk curahan pengalamannya membudidayakan gaharu dengan pola agroforestry yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Jika dibaca, poster tersebut mengalir seperti mendengarkan cerita mengapa Rawana memilih agroforestri gaharu, bagaimana memulai menanam, mengukur, menelitinya, dan menyampaikan ulasan hasilnya. Semuanya disampaikan dengan kata-kata sederhana yang disertai grafik dan gambar-gambar yang juga sederhana tetapi penuh cerita. Apalagi penelitian tersebut dilakukan langsung di kebun oleh seorang dosen beserta para mahasiswa dan juga para petani asuhanya, jadi lebih aplikatif. Selain itu, konsep integrasi berbagai komiditi dalam suatu lahan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesinambungan pendapatan petani merupakan hal yang sangat menarik. Terlebih lagi, konsep tersebut juga mengakomodir nilai budaya petani setempat. Sederhana: integratif, aplikatif dan akomodatif. Tak heran kalau posternya menjadi yang terbaik. Dengan melihat poster tersebut ada suatu makna yang dapat kita ditangkap, yaitu ”konsep agroforestri gaharu mempunyai banyak manfaat”.

Jerih payah Rawana tidak sia-sia. Agroforestri gaharu yang semula hanya dijadikan sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan ternyata membawa keberuntungan yang tidak disangka-sangka. Poster yang dia buat sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan menambah pengalaman di ajang internasional ternyata menjadi pemenang dalam Konggres Agroforestry sedunia. Apalagi, peristiwa ini merupakan pengalaman pertama bagi Rawana ikut dalam forum ilmiah di luar negeri dan dia juga belum pernah ke luar negeri sebelumnya kecuali waktu naik haji ke Mekah.

Selamat Pak Rawana, teruskan kiprah anda di dunia penelitian dan pengajaran, baik dari tingkat petani di desa sampai arena internasional. Tidak terbatas hanya pada agroforestri gaharu, semoga inovasi-inovasi baru tentang agroforestri lainnya akan lahir dari tangan anda.

Pengantar: Kiprah Agroforestri 4

2009-10-11T19:30:00.001-07:00

Cerita tentang sistem agroforestri sebagai sumber pendapatan bagi petani sekaligus penyangga kelestarian alam masih tetap menarik untuk diulas. Sebuah OPINI mengenai kebijakan pemerintah tentang Hutan Desa disajikan sebagai pembuka KIPRAH edisi ini.

Dalam rubrik INSPIRASI, Ign. Kristianto M bercerita tentang burung anis merah sebagai sumber pendapatan tambahan petani kopi di Bali dan daerah lain. Kombinasi agroforestri kopi dan berbagai ternak peliharaan membuat anis merah nyaman berkembang-biak. Harapannya, perburuan liar anis merah akan dapat ditekan.

Bila melihat air sungai mengalir membawa lumpur kecoklatan, jangan buru-buru kabur. Petani di hulu sungai Besai di Lampung tahu cara 'memanfaatkan' lumpur menjadi listrik. Karena komitmen membantu mengurangi endapan lumpur di dam PLTA Sumberjaya, mereka mendapat berkah: sebuah kincir air penghasil listrik untuk kampung mereka.

Rubrik PROFIL TOKOH kali ini mengangkat kisah perempuan tani dari Desa Hambaro, Kecamaan Nanggung, Bogor. Dipercaya sebagai ketua kelompok tani wanita setempat, Melda mengajak kita mengingat teladan sebagai guru terbaik. Tak susah bagi Melda untuk menggalang kekompakan kelompok taninya karena keberhasilan yang ditunjukkannya, termasuk dalam bertani katuk di bawah naungan pohon jambu biji.

Artikel lain akan mengajak pembaca berjalan-jalan ke kawasan Batang Toru di Sumatera Utara dan juga Jambi. Khusus mengenai Jambi, artikel yang kami sajikan sangat menarik karena bercerita tentang ragam teknik 'bertahan hidup' para petani di Jambi selama krisis harga karet, hampir mirip apa yang dilakukan petani di Nanggung, Bogor dalam menyiasati tingginya harga pupuk.

Mulai edisi ini, kami mengundang pembaca untuk berbagi cerita dan pendapat mengenai agroforestri. Silahkan kirim naskah tulisan (panjang 500-1000 kata) disertai foto beresolusi besar.

Kritik dan saran kami tunggu. Selamat membaca.

Rimbo Karet dan Hutan Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

2009-10-11T19:30:00.000-07:00

Oleh : Endri Martini dan Dudi Iskandar

Senin, 30 Maret 2009, Menteri Kehutanan Republik Indonesia MS Kaban meresmikan hutan adat Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi, melalui Surat Keputusan No.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa seluas kurang lebih 2.356 ha di Kawasan Hutan Lindung Rantau Bayur-Bukit Panjang, Kabupaten Bungo. SK MenHut tersebut akan dijadikan dasar bagi Gubernur Jambi untuk menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa, yang akan diserahkan kepada Lembaga Desa Dusun Lubuk Beringin.

Menarik untuk dicermati karena untuk pertama kalinya di Indonesia, hutan adat yang berada di kawasan hutan negara diakui hak pengelolaannya melalui SK Menteri. Peresmian Hutan Desa ini memang layak diperoleh masyarakat Lubuk Beringin yang secara konsisten dan turun-temurun melalui kearifannya menjaga hutan. Dengan adanya status Hutan Desa, diharapkan masyarakat memiliki posisi tawar hukum dan dukungan pemerintah lokal yang kuat untuk mempertahankan hutannya dari konversi lahan ke sawit yang sedang gencar dilakukan.

Secara umum, kehidupan masyarakat sekitar hutan tergantung pada produk-produk hutan. Memadukan upaya melestarikan hutan tetapi juga memanfaatkan produk-produk hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari merupakan hal yang sulit. Begitupun dengan kondisi dan lokasi Lubuk Beringin sebagai desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Akan tetapi melalui kearifannya, masyarakat Lubuk Beringin mampu menjaga kelangsungan fungsi hutan bagi penghidupan dan lingkungannya. Kearifan masyarakat Lubuk Beringin dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam tertuang dalam aturan adat dan kesepakatan untuk tidak melakukan pengrusakan terhadap hutan yang sudah terpelihara secara turun-temurun. Bentuk konkrit kearifan lokal tersebut antara lain Rimbo Karet.

Bagi masyarakat Lubuk Beringin, Rimbo Karet merupakan sumber mata pencaharian utama sejak lama. Melalui Rimbo Karet, kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi dengan penyadapan getah karet. Untuk menambah penghasilan terutama pada saat harga karet turun seperti saat ini, petani bisa menjual hasil non karet seperti petai, jengkol, duku dan durian. Jika tidak bisa dijual mereka bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk kayu bakar, kayu bahan bangunan, makanan dan obat-obatan tradisional. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke hutan, karena kebutuhannya telah tersedia di Rimbo Karet.

Karet (Hevea brasiliensis) yang dintroduksi oleh Belanda ke Sumatera pada abad 20 tersebut diadopsi dan dikembangkan oleh masyarakat dengan pengelolaan tradisional berbentuk kebun karet campur/rubber agroforestry dan bukan perkebunan seperti ketika pertama kali diperkenalkan. Sistem budidaya karet di Lubuk Beringin biasanya diawali dengan penanaman padi dan palawija di sela-sela bibit karet dan bibit buah-buahan pada 1-2 tahun pertama. Pada tahun ketiga sampai karet mulai disadap (10-15 tahun), kebun dibiarkan tanpa penebasan tumbuhan bawah, sehingga ditumbuhi oleh semak belukar serta berbagai jenis pepohonon.

Hasil penelitian World Agroforestry Centre (ICRAF) dan IRD (Institut de Recherches pour le Développement) mengindikasikan bahwa tingkat keanekaragaman hayati Rimbo Karet seperti bentuk suksesi hutan, karena yang muncul tergantung dari vegetasi awal saat dibuka dan tumbuh berkembang sejalan dengan umur Rimbo Karet. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di Rimbo Karet antara lain gaharu (Aquillaria malaccensis), jenis tumbuhan bernilai untuk kayunya seperti kempas (Koompassia malaccensis) dan keranji (Dialium indum), serta jenis tumbuhan obat seperti pasak bumi (Eurycoma longifolia). Selain itu Rimbo Karet juga dihuni oleh satwa liar seperti ungko (Hylobates agilis) dan kukang (Nyctecibus coucang).

Bentang alam di Lubuk Beringin menunjukkan bahwa keberadaan hutan dan Rimbo Karet adalah saling mendukung, dengan keanekaragaman hayati sebagai penghubungnya. Keanekaragaman hayati Rimbo Karet menjadi sumber berbagai jenis produk yang bisa berkontribusi pada diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Hutan berkontribusi terhadap kelangsungan keanekaragaman hayati di kebun karet campur terutama sebagai sumber plasma nutfah bagi Rimbo Karet. Khususnya untuk masyarakat Lubuk Beringin, dengan menjaga Rimbo Karet di kaki Hutan Desa akan terpenuhi kebutuhan ketersediaan debit air yang kontinyu untuk pengairan sawah, ketersediaan ikan di lubuk larangan, kebutuhan sehari-hari dan air untuk menggerakkan turbin mikrohidro untuk penerangan desa yang sampai saat ini belum dialiri listrik PLN.

Bentuk-bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Rimbo Karet dan Hutan Desa perlu dilestarikan dalam suatu bentang alam agar dapat berkontribusi terhadap penghidupan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati dan ketersediaan/ penangkapan karbon untuk mengurangi emisi CO2 dunia. Pengukuhan hutan desa di Lubuk Beringin ini dapat menjadi terobosan upaya pelestarian hutan sekaligus pengakuan hak masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan di daerah-daerah lain di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak sangat vital bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang mendukung pelestarian hutan dan fungsi-fungsinya bagi kehidupan.

Tentang Penulis:
Dudi Iskandar, Mahasiswa S3 di University of Canterbury
Endri Martini, Pengamat Penghidupan Hutan, staff ICRAF

Menyulap Lumpur Menjadi Listrik

2009-10-11T19:24:00.000-07:00

Oleh: Erik Setiawan dan Rachman Pasha

“Ngga apa-apa mas, kalau saya tidak merasa kecewa, karena saya sudah memperkirakan tidak akan mencapai target 30%. Terus terang memang sangat berat menahan lumpur. Wong yang kita tahan itu pasir kok,” ujar Mashudi, petani berusia 37 tahun warga Dusun Buluh Kapur, Sumberjaya, Lampung Barat.

Walau nampak galau, Mashudi berusaha tersenyum saat mendengar paparan hasil perhitungan sedimen yang disampaikan Tonni Asmawan, peneliti World Agroforestry Centre (ICRAF). Wajah para petani yang ikut dalam pertemuan awal Juni lalu juga tak riang. Usaha mereka menurunkan sedimen tidak mencapai target yang diharapkan.

Sejak Februari 2008 para petani Buluh Kapur yang memiliki lahan di sepanjang hulu sungai Way Besai melakukan berbagai upaya pengurangan sedimen agar pengendapan di dam PLTA Way Besai bisa dikurangi. Sedimen yang dialirkan sungai Way Besai menyebabkan debit air dam turun. Turunnya debit air mengganggu kinerja turbin PLTA sehingga listrik yang dihasilkan sedikit.

Kontrak Imbal Jasa
Dibawah fasilitasi staf lapangan program penelitian RUPES (Rewarding Upland People for Environmental Services), PLTA dan masyarakat Buluh Kapur menandatangani sebuah kontrak imbal jasa lingkungan. PLTA berjanji membantu pembangunan sebuah pembangkit listrik mikrohidro untuk penduduk Buluh Kapur bila masyarakat berhasil menurunkan sedimentasi sungai sebesar 30%.

Masyarakat yang terlibat dalam kontrak diwajibkan melakukan berbagai upaya mengurangi sedimentasi seperti pembuatan bendungan, teras, lubang angin (rorak), perawatan jalan setapak, dan penanaman pohon, di lahan masing-masing.

Selama periode kontrak berlangsung, para staf lapangan ICRAF dari Program RUPES turut membantu dan mengajarkan cara melakukan monitoring sedimentasi sungai.

Harapan Mengusir Gelap
Para petani boleh jadi sangat kecewa dengan hasil yang diumumkan Tonni. Mereka sangat berharap pembangkit listrik mikrohidro dapat dibangun. Bahkan sebelum periode kontrak berakhir, beberapa warga sudah mulai membuka kapling perumahan baru di tengah pedusunan dengan maksud mempermudah distribusi litrik apabila suatu saat pembangkit listrik mikrohidro dibangun.

”Kampung kami gelap, rasanya susah kalau gak ada listrik, mau lihat perkembangan berita saja sulit. Kami ingin punya listrik supaya kerja jadi mudah. Harapannya, dusun kami jadi lebih maju,” jelas Darsono, penduduk Buluh Kapur.

Sampai saat ini Buluh Kapur hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua. Jarak antara jalan raya dengan dusun ini kurang lebih 2 km. Pembangunan kelistrikan belum memasuki lokasi ini.

“Mikrohidro cocok di sini. Agar mikrohidro tetap menghasilkan listrik, masyarakat harus menjaga kuantitas dan kualitas air. Ini akan berdampak positif bagi kelestarian lingkungan”, ungkap Tonni mengenai manfaat jangka panjang kontrak imbal jasa lingkungan antara PLTA dan masyarakat Buluh Kapur.

Program mikrohidro yang melibatkan swadaya masyarakat juga pernah dilakukan oleh ICRAF di Desa Lubuk Beringin di Kabupaten Bungo, Jambi, atas fasilitasi program RUPES.

Mikrohidro merupakan alat pembangkit listrik tenaga air berskala kecil berkapasitas antara 5000 dampai 20.000 watt. Cara kerja alat ini sederhana dan kurang lebih sama dengan mesin pembangkit listrik PLTA. Tenaga air sungai akan menggerakan turbin untuk menghasilkan energi listrik.

Kejutan
Sehari sebelum memaparkan hasil penghitungan sedimen di hadapan petani Buluh Kapur, Tonni dan tim peneliti ICRAF mempresentaikan hasil penelitian mereka di kantor PLTA Way Besai, Sumberjaya. Sedimen hanya berkurang 20%, kurang dari target yang telah disepakati.

Manajer PT PLN Bandar Lampung, Antono, yang juga hadir dalam presentasi tersebut memberikan sebuah sebuah kejutan.

”Setelah menyimak hasil persentasi dan mendengar sendiri pernyataan dari staf PLTA, kami ingin menghargai antusiasme petani dalam berpartisipasi menurunkan laju sedimen, walaupun target tidak terpenuhi, kami memutuskan tetap akan menyumbang guna pembangunan mikrohidro”.

Kesanggupan PLTA membantu pembangunan mikrohidro disampaikan di bagian akhir pertemuan peneliti ICRAF dengan masyarakat di Buluh Kapur. Kontan berita tersebut merubah wajah-wajah para petani menjadi ceria.

H. Sayuti, petani Buluh Kapur yang juga tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan terimakasih kepada PLTA dan ICRAF yang berperan dalam mendorong kemajuan Buluh Kapur.

”Kami akan segera membentuk tim pengelola pembangunan dan pengelola listrik.”

Tim tersebut nantinya akan mengurus berbagai hal mengenai persiapan pembangunan mikrohidro, distribusi listrik, dan perawatan mikrohidro.

“Insya Allah kami akan melanjutkan upaya mengurangi sedimen karena kami juga tidak ingin listrik mati karena tidak ada air atau mesin ngadat karena lumpur”.

Beria Leimona, koordinator Program RUPES, berkomentar, “Sebenarnya hal inilah yang menjadi tujuan dari suatu mekanisme imbal jasa lingkungan. Masyarakat pengelola lahan melanjutkan praktik pengelolaan lahan yang baik sehingga sumberdaya alam tetap terjaga. Insentif berupa mikrohidro hanyalah pemacu agar tujuan-tujuan konservasi bisa dicapai.”

-------------------------------------------------------------
Imbal Jasa di Buluh Kapur

Dusun Buluh Kapur merupakan satu dari 9 dusun di wilayah Desa Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Berdiri tahun 2000, dusun ini dihuni 44 kepala keluarga. Hampir seluruh warga bertani kopi. Mereka aktif berorganisasi dan mempunyai keinginan kuat meningkatkan taraf hidup, salah satunya dengan memiliki listrik.

Berdasarkan letaknya, Buluh Kapur berada di areal Sub DAS Air Ringkih yang merupakan salah satu hulu sungai Way Besai. Air Ringkih turut menjadi sumber sedimen yang mengganggu produktifitas PLTA Way Besai yang dibangun pemerintah tahun 1999 dan termasuk dalam unit manajemen PT. PLN Sektor Bandar Lampung.

Nur Salim, Manajer PLTA Way Besai, mengatakan bahwa biaya 3 pengerukan endapan di dam sekitar Rp. 20.000/m . Jika volume 3 endapan sebesar 500.000 m maka diperlukan lebih kurang Rp 10 milyar untuk pengerukan.

Melalui Program RUPES, World Agroforestry Centre (ICRAF) mencoba memfasilitasi kepentingan kedua pihak lewat skema imbal jasa lingkungan.

Inti kerjasama kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Buluh Kapur harus melakukan upaya-upaya penurunan laju sedimentasi selama satu tahun

2. PT. PLN Bandar Lampung akan memberikan dana operasional awal sebesar 10 juta rupiah sebagai dana pendukung kegiatan

3. Apabila evaluasi pada akhir tahun menunjukkan penurunan laju sedimentasi > 30 % maka kompensasi yang akan diberikan berupa mesin pembangkit listrik mikrohidro senilai 20 juta rupiah, jika 21-29% uang 7,5 juta rupiah, jika 10-20 % uang 5 juta rupiah dan jika < 10 % maka kompensasi adalah 2,5 juta rupiah.

Di dalam kontrak juga dinyatakan peran ICRAF sebagai pendamping, terutama dalam hal monitoring air untuk penentuan laju penurunan sedimentasi.

Pendapatan Baru dari Agroforestri Kopi

2009-10-11T19:23:00.000-07:00

Oleh: Ign. Kristianto M.,S.Hut.

“Musim panen tahun ini saya dapat 20 ekor anakan dari delapan sarang”, jawab Jero Sumantre ketika ditanya hasil panen anakan anis merah (Zoothera citrina) dari areal agroforestriri kopi seluas 1,75 ha yang ia kelola. Rata-rata harga satu anak anis merah mencapai dua ratus ribu rupiah. Harga yang “wajar” untuk burung yang saat ini sedang menjadi primadona di kalangan para hobi pemelihara burung.

Anis merah menempati urutan ketiga dari sepuluh jenis burung yang paling banyak dipelihara di Indonesia (Amana, 2007 in press.)

Panen anakan anis merah memberi tambahan pendapatan yang signifikan bagi petani agroforestri kopi di Bali. Terlebih, panen anis merahberlangsung setelah musim panen kopi, sehingga petani dapat memperoleh penghasilan sepanjang tahun. Meski hasilnya lebih sedikit dibanding hasil panen kopi, namun investasi dan tenaga yang diperlukan untuk mendapatkannya juga sangat rendah.

Keberadaan sarang anis merah merupakan dampak dari pengelolaan agroforestri kopi yang dikombinasikan dengan pemeliharaan kambing atau sapi. Pemilihan jenis perindang dan tanaman pencampur juga berdampak bagi keberadaan sarang anis merah pada areal agroforestri yang dikelola.

Pemanenan burung pada areal agroforestri berpotensi menekan penangkapan burung pada kawasan-kawasan konservasi. Kewenangan penuh petani dalam mengelola lahan membuka peluang bagi berkembangnya pengetahuan baru terkait penangkaran burung di alam. Terlebih, sekitar 30% dari 2,5 juta burung yang dipelihara oleh masyarakat di Indonesia setiap tahun adalah burung-burung berkicau yang belum dapat dipenuhi dari hasil penangkaran dalam kandang (Jepson and Ladle, 2005). Amana (2007) mencatat hampir 1,5 juta burung yang dipelihara oleh masyarakat di Indonesia adalah hasil tangkapan di alam. Hal ini membuka peluang besar untuk pengembangan praktek penangkaran pada kawasan agroforestri yang secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani pengelola agroforestri. Informasi yang didapatkan penulis memberikan gambaran bahwa praktek serupa juga berlangsung untuk jenis Sikatan Cacing (Cyornis banyumas) di Kulonprogo-DI.Yogyakarta, Anis Kembang (Zoothera interpres) di Nusa Tenggara Timur, Jalak Putih (Sturnus melanopterus) di Nusa Penida-Bali dan Cendet (Lanius schach) di Madura dan Pati, Jawa Tengah.

Beberapa orang petani di Bali saat ini tengah melakukan inovasi untuk dapat meningkatkan hasil panen anis merah, diantaranya melalui pemasangan sarang buatan, peningkatan jumlah pakan, dan mengurangi jumlah predator. Pengalaman lebih dari 10 tahun memanen anakan anis merah di sarang membuat petani telah mampu mengenali materi-materi sarang yang sering digunakan dan tempat-tempat yang disukai anis merah untuk bersarang. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk membuat sarang-sarang buatan dan menempatkannya pada tempat-tempat tertentu.

Makanan utama anis merah adalah cacing. Peningkatan populasi cacing tanah dilakukan dengan meningkatkan proporsi pupuk kandang dan secara bertahap mengurangi pupuk buatan.
Sementara itu, pembasmian predator masih dilakukan secara mekanis dengan menangkap dan menembak bajing, tikus, ular, alap-alap dan burung hantu yang sejauh pengetahuan petani merupakan hama bagi anis merah.

Peningkatan produktivitas panen anakan anis merah berjalan selaras dengan pengembangan produk organik. Jika praktek ini dapat dikembangkan dan disebarluaskan, peningkatan pendapatan petani pengelola agroforestri kopi tidak hanya akan didapatkan dari nilai produk kopi organik yang memiliki harga lebih tinggi, namun juga secara langsung dari hasil panen burung. Jasa lingkungan bagi petani diperoleh dari berkurangnya tekanan terhadap pengambilan burung pada kawasan konservasi karena kebutuhan burung untuk hobi pemeliharaan burung dapat dipenuhi dari panen pada kawasan agroforestri.

Satu-satunya tantangan dalam praktek pemanenan anis merah adalah dalam regenerasi indukan. Semua sarang yang ditemukan masih dipanen, belum ada upaya untuk menyisakan sebagian anakan guna mengganti pasangan berbiak yang telah memasuki masa tidak produktif. Pengetahuan tentang usia produktif anis merah belum diketahui, sehingga kuota anakan yang harus disisakan untuk menjadi pasangan berbiak baru juga belum dapat ditentukan. Permasalahan serupa juga masih dihadapi oleh para penangkar burung dalam kurungan (exsitu). Peran serta para ahli biologi untuk memfokuskan pada penelitian usia produktif ini sangat diharapkan, guna menjamin adanya praktek pemanenan yang berkelanjutan.

Sementara ini, sebelum pengetahuan tentang usia produktif anis merah dapat diketahui, kuota panen guna menjamin praktek pemanenan secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan pembatasan waktu panen. Musim puncak berbiak anis merah berlangsung seiring dengan musim penghujan yang berlangsung selama kurang lebih enam bulan. Para petani dapat melangsungkan praktek pemanenan anis merah selama tiga bulan di awal musim penghujan, sehingga sarang-sarang yang aktif pada tiga bulan terakhir diharapkan akan dapat menjadi indukan baru pada musim berikutnya.

Sepintas penentuan kuota waktu panen ini akan mengurangi pendapatan petani, namun dugaan penulis justru sebaliknya. Dengan bertambahnya pasangan berbiak pada areal agroforestri yang kita kelola setiap tahun, maka hasil panen juga akan meningkat secara bertahap setiap tahun sampai pada batas daya dukung yang dimiliki oleh areal agroforestri yang kita kelola. Daya dukung areal agroforestri sebagai tempat bersarang anis merah juga masih dapat ditingkatkan dengan penyediaan cacing secara langsung disekitar tempat bersarang. Cacing dapat diperoleh dengan membudidayakannya secara mandiri atau membeli dari para peternak cacing.

Dugaan ini memang masih harus dibukikan dengan pemantauan jangka panjang dan para pengelola agroforestri kopi lebih tepat untuk menjalankannya. Semoga kedepan keberadaan burung dan berbagai keanekaragaman hayati lain yang ada pada areal agroforestri benar-benar dapat meningkatkan pendapatan petani secara langsung dan berkelanjutan.

Informasi yang dirangkum dalam artikel ini merupakan hasil penelitian “Assessing the Sustainability of Harvesting of Orange-headed Thrush Chick on Bali” yang dilakukan penulis selama delapan bulan di agroforestri kopi di Bali. Penelitian ini didanai oleh RSGF (www.ruffordsmallgrants.org).

Penulis: Ign.Kristianto M.,S.Hut.,Kutilang Indonesia Birdwatching Club, Jln.Tegal Melati no.64a Jongkang, Ngaglik, Sleman Yogyakarta 55581

Foto oleh: Wisnu Prabowo (koordinator lapangan projek Assessing the Sustainability of Harvesting of Orange-headed Thrush Chick on Bali)

Ketika Harga Getah Kurang Berkah: Cara bertahan petani Lubuk Kayu Aro, Jambi, menghadapi krisis harga karet

2009-10-11T19:22:00.000-07:00

Oleh: Dudi Iskandar

Pak Ali: Mendulang Emas
Pak Ali memandang kakinya yang pecah-pecah, semalam dia tidak bisa tidur menahan perih. Beberapa bulan ini, setiap hari ia dan istrinya berendam di sungai untuk mendulang emas. Ini terjadi setelah ia tidak bisa menyadap karet lagi, pekerjaan yang telah digelutinya berpuluh-puluh tahun.

Harga karet turun drastis sejak krisis global bulan Oktober 2008 lalu. Sampai sekarang harga belum juga beranjak naik. Dulu Pak Ali bisa menjual sekilo karet seharga Rp. 10.000-12.000, dan bisa menyadap minimal 10 kg/hari. Kini ia hanya bisa menjual dengan harga Rp.3.000-4.000 saja per kilo. Hal yang menurutnya tak sepadan dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan untuk menyadap getah. Padahal ia membutuhkan uang setiap hari untuk membiayai anak dan istri serta berbagai keperluan hidup lainnya.

Sewaktu harga karet masih bagus, Pak Ali tidak pernah khawatir dengan biaya sekolah anak-anak, bayar kredit motor, atau untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Dengan harga yang cukup bagus, ia bisa mengantungi uang cukup untuk berbagai keperluan hidup. Kini ia harus membatasi pengeluaran dengan menurunkan uang belanja, mengurangi jajan sekolah anak-anak, dan mengembalikan motor karena tidak mampu membayar kredit.

Ia pun terpaksa mengurangi rokok dari 2 bungkus sehari menjadi 1 bungkus. Itupun dengan merek yang tidak terkenal. Kini istrinya sudah jarang pergi ke pasar, hanya kalau penting sekali. Kalau belanja cukup menitip ke saudara yang pergi ke pasar.

Lauk dicari dari hutan dan pinggir sungai, rebung atau beragai jenis sayuran yang tumbuh di alam. Kalau beruntung dapat ikan atau berburu hewan di hutan.

Kini Pak Ali dan istri harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup. Demikian juga petani-petani karet yang lain. Untuk sementara, getah karet tidak bisa menopang kehidupan keluarga lagi. Kerja mendulang emas lah yang pertama kali terpikir. Dulu nenek moyangnya juga pernah melakukan hal tersebut. Tapi itu sudah lama. Kalau tidak karena terpaksa ia tidak mau melakukan itu. Puluhan orang, kebanyakan perempuan, setiap hari, berendam seharian di sungai, mengais pasir batu dan tanah dari dasar sungai yang dingin. Lalu menyiram dengan air sambil menunggu keajaiban setitik emas muncul ditengah sisa pasir hitam (kalam).

Seharian mendulang kalau beruntung bisa mendapat beberapa serbuk halus emas, jika diuangkan menjadi sekitar Rp. 30.000 – 50.000 per hari. Tapi itupun tidak tentu. Kadang setelah kedinginan seharian, tidak sedikitpun emas diperoleh. Mendulang emas tidak seperti menyadap getah. Keberuntungan tetap menjadi andalan. Jika harga getah bagus, Pak Ali dan teman-temannya lebih memilih bertani karet lagi. Mereka sebetulnya lebih merasa sebagai petani karet.

Pak Husin: Tanam Sayur
Ketika harga karet turun Pak Husin memilih bertanam sayuran seperti jagung, cabe, tomat dan bawang. Sayuran ditanam di bawah tanaman karet muda. Setahun sebelum harga karet jatuh, Pak Husin memutuskan menanam karet klonal dengan jarak tanam yang teratur, 3x6 meter. Pak Husin menerapkan pola agroforestri (mungkin dia tidak mengenal nama
ini tapi hanya menerapkan) dan mendapatkan tambahan pendapatan. Hasil sayuran dijual ke pasar. Khusus untuk jagung manis yang ditanam, ia dan adiknya dapat menjual langsung dalam bentuk jagung rebus di pinggir jalan. Ide yang baik, karena belum pernah ada yang jualan seperti itu sebelumnya.

Pak Ishak: Berburu Ikan
Beda dengan Pak Ali dan Pak Husin, dalam kondisi krisis harga seperti ini, Pak Ishak lebih memilih berburu ikan di sungai. Dengan berbekal alat buru buatan sendiri dan kacamata penyelam, juga buatan sendiri, setiap hari Pak Ishak dan beberapa temannya mencari ikan di sungai.

Dulu mencari ikan hanya pada musim tertentu, di masa krisis sekarang bukan musimnya pun ikan diburu. Beberapa jenis ikan yang laku untuk dijual hanya hidup di sungai-sungai tertentu dekat hutan. Jarak dari rumah cukup jauh, sehari perjalanan.

Mereka menginap di pinggir sungai selama beberapa hari, sampai bisa mengumpulkan ikan dalam jumlah yang cukup untuk dijual. Memang kerja dan keuntungan menangkap ikan tidak sebanding dengan menyadap karet. Tapi mereka minimal bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tanpa harus membeli. Dan sisanya bisa dijual untuk tambahan penghasilan. Walaupun begitu mereka tetap mengharapkan harga karet cepat pulih kembali.

Yang Lain: Kembali ke Sawah
Bagi beberapa petani karet yang mempunyai lahan sawah, penurunan harga karet membuat mereka lebih intensif menggarap sawah. Menanam padi yang biasanya dilakukan setahun sekali, sekarang diusahakan terus berproduksi sepanjang tahun. Lebih dari satu kali. Selain menguntungkan bagi pemilik sawah, penggarap yang tidak punya lahan juga bisa mendapatkan pekerjaan. Pekerja mendapatkan bagi hasil dan bisa untuk bertahan hidup. Dukungan pemerintah dalam penyediaan bibit yang baik sangat diperlukan.

Refleksi
Dalam menghadapi krisis harga karet petani masih menggantungkan upaya mendapatkan sumber kehidupan dari alam sekitarnya. Mendulang emas menjadi peralihan yang utama. Tetapi itu tidak bisa berkelanjutan dan lebih bergantung pada keberuntungan. Petani mengupayakan pelestarian pola hutan karet (agroforestri). Pola agroforestri dimana tanaman atau pohon lain tumbuh di antara pohon karet memberikan penghasilan ketika getah karet tidak bisa diandalkan. Petai, misalnya, bisa dijual di pasar. Demikian juga buah-buahan, seperti durian dan duku. Di saat krisis petani sangat terbantu dengan berbagai hasil dari hutan karet. Mereka masih bisa mendapatkan kayu bakar untuk memasak dan sayuran untuk lauk nasi. Mereka juga masih bisa berburu, untuk kebutuhan protein dari hewan.

Pemeliharaan hutan dan hutan karet menjamin kelangsungan pasokan air dan keanekaragaman hayati di sungai. Pasokan air yang cukup sangat penting untuk mengolah sawah secara intensif. Sungai dengan kualitas air yang baik memungkinkan petani menangkap ikan atau memelihara ikan di lubuk larangan. Kearifan menjaga hutan yang mereka coba pertahankan secara turun temurun, bisa membuat mereka bertahan hidup. Mereka bisa memanfaatkan keanekaragaman hasil secara langsung maupun tidak langsung.

Mereka bisa bertahan, tapi entah sampai kapan. Petani tetap berharap harga getah kembali cerah dan kembali membawa berkah.

Teks & foto: Dudi Iskandar
Peneliti di Pusat Teknologi Produksi Pertanian, BPPT.
Mahasiswa S3, School of Forestry, University of Canterbury, New Zealand.

E-mail:
dis17@student.canterbury.ac.nz
diskandar17@yahoo.com

Menuju Batang Toru Lestari

2009-10-11T19:21:00.000-07:00

Oleh: Jusupta Tarigan

“Oo …. Luat pahae
Sai tuhodo lao pingkiranku
Ro di nalao mate
Tung soboi trahalupahon au….”

Penggalan lagu Luat Pahae ini sudah tidak asing bagi masyarakat Tapanuli. Sebuah lagu tentang cinta dan keindahan daerah Pahae di kawasan hutan Batang Toru. Sebuah nyanyian yang bercerita tentang kekayaan alam penopang penghidupan masyarakat di sekitarnya.

Secara administratif, kawasan hutan Batang Toru yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini terbagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Di dalam kawasan hutan Batang Toru terdapat lima wilayah daerah aliran sungai (DAS), yaitu Batang Toru, Bila, Aek Kolang, Barumun dan Batang Gadis.

Torang M Hutauruk, pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, menjelaskan, “Kawasan DAS ini masih memiliki tutupan hutan yang relatif utuh, mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting bagi masyarakat. Juga sebagai pengatur tata air dan untuk mitigasi bencana banjir, erosi dan tanah longsor, serta menjaga kelangsungan operasi proyek PLTA Sipan Sipahoras dan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla.”

Suseno Budidarsono, peneliti World Agroforestry Centre / ICRAF, memaparkan, ”Kawasan hutan Batang Toru mempunyai peranan ekonomi yang kuat bagi masyarakat setempat yang hidupnya tergantung dari jasa-jasa lingkungan yang disediakan dari kawasan hutan Batang Toru, khususnya untuk ketersediaan air minum, air pertanian dan perikanan.”

Data Biro Pusat Statistik Provinsi menunjukkan bahwa pada tahun 2002 pertanian merupakan penyumbang terbesar angka produk domestik regional bruto (PDRB) ketiga kabupaten: Tapanuli Utara (60,43%), Tapanuli Tengah (49,21%) dan Tapanuli Selatan (40,66%).

Kawasan hutan Batang Toru merupakan rumah bagi 67 spesies mamalia yang tergolong dalam 21 famili, 287 jenis burung, 110 jenis satwa herpetofauna yang terdiri dari 19 spesies amphibia yang tergolong dalam 6 famili serta 49 spesies reptilia yang meliputi 12 famili. Selain itu juga mempunyai keanekaragaman flora yang sangat tinggi yaitu 688 jenis tumbuhan. Berdasarkan status konservasinya, teridentifikasi 20 spesies mamalia yang dilindungi (Conservation International Indonesia, 2005)

“Melihat potensi kawasan hutan Batang Toru di atas, maka sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini kawasan hutan Batang Toru menjadi salah satu pusat kegiatan dalam perlindungan konservasi baik khususnya bagi orangutan maupun air,” ungkap Monang Sirongo-ringo dari Yayasan Ekowisata Sumatera (YES).

Dengan sokongan dana yang cukup besar dari lembaga international yang peduli dengan konservasi orangutan dan hutan, maka sejak tahun 2000 sudah diwacanakan untuk mencari bentuk-bentuk pengelolaan kawasan hutan Batang Toru yang pas dan ideal sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi setempat.

“Kami melakukan penelitian dan pendampingan di kawasan ini. Menurut kami, pengembangan imbal jasa lingkungan dapat menjadi salah satu alternatif bentuk pengelolaan kawasan. Jasa lingkungan yang terdapat di Batang Toru tidak hanya dari aspek keanekaragaman hayati (orangutan, harimau sumatera, kantong semar) tapi juga sumber air untuk penghidupan, sumber tenaga listrik, potensi karbon, dan keindahan alam. Skema imbal jasa lingkungan di kawasan ini bisa berupa kombinasi dari aspek jasa-jasa lingkungan yang tersedia,” jelas Endri Martini, salah satu peneliti ICRAF yang bekerja di kawasan Batang Toru.

Selain itu, kawasan hutan Batang Toru memiliki potensi jasa lingkungan yang juga bisa dikembangkan seperti ekolabel produk-produk 'agroforestri' masyarakat, imbal jasa air, eko wisata, penghargaan non-finansial, dan perdagangan carbon dengan mekanisme REDD (reducing emissions from deforestation and degradation).

“Bila suatu saat mekanisme imbal jasa lingkungan dapat diterapkan, maka kita berharap kawasan hutan Batang Toru akan menjadi makin lestari dan penghidupan masyarakat akan terjamin,” simpul Endri.

Apa yang diungkap Endri tak jauh beda dengan harapan dalam bait-bait lagu Luat Pahae.

“Aek godang gabe aek namampar
Dolok-dolok di siamun hambirang
Emu usang pe gok disi
Hutakki sai huigot tong-tong”

“Air melimpah laksana air terjun
Bukit-bukit nan indah berbaris di kiri kanan
Begitu sempurna semuanya disini
Kampungku yang selalu kuingat”

Menuntut Ilmu Setinggi Harga Pupuk

2009-10-11T19:20:00.000-07:00

Oleh: Arif Rahmanulloh

Di tengah sliweran iklan televisi yang menayangkan pejabat negara berwajah riang melakukan panen raya, di sebuah desa di pinggir Taman Nasional Gunung Halimun, wajah-wajah para petani risau karena tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi, padahal musim tanam sebentar lagi habis.

“Kalaupun ada, harganya sangat mahal,” kata Dibyo, Ketua Kelompok Tani Lestari dari Desa Parakanmuncang, Nanggung, Kabupaten Bogor. Dibyo menceritakan bagaimana anggota kelompoknya selalu menghadapi masalah kelangkaan pupuk setiap musim tanam.

Selain kelangkaan pupuk, para petani juga sering mendapati pupuk palsu di pasaran. Penampakan pupuk palsu mirip dengan pupuk asli, bahkan sampai ke karung pembungkusnya. Petani baru sadar pupuk itu palsu setelah mengaplikasikannya ke tanaman. Bukan saja tidak berdampak positif, malah terkadang merusak tanaman.

Tidak hanya petani yang menganggap pupuk sebagai komoditas berharga. Dengan tingginya kebutuhan tiap masa tanam, pupuk adalah barang berharga bagi pemain pasar yang tidak bertanggungjawab. Tak heran kalau pupuk tiba-tiba menghilang. Banyak terjadi kasus penyimpangan, baik penyelundupan maupun pemalsuan. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang memungkinkan pupuk disubsidi dan didistribusikan secara tertutup. Hanya petani terdaftar dalam kelompok tani resmi yang boleh mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Dengan sistem tersebut, seharusnya tidak semua orang bebas membeli pupuk bersubsidi. Bahkan seorang petani terdaftar pun tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi di luar wilayahnya.

Menghadapi keadaan itu, tidak ada kamus menyerah bagi petani seperti Dibyo. Bersama anggota kelompok taninya, Dibyo mendirikan kios pupuk. Setelah adanya kios, petani Parakanmuncang bisa mendapatkan pupuk dengan cepat dan mudah. Mereka tidak lagi mengeluarkan ongkos untuk mencari pupuk. Bahkan dengan membeli pupuk di kios, mereka turut membantu mengisi kas kelompok.

Tholabul Ilmi
Selain membuka kios pupuk, keenambelas anggota Kelompok Tani Lestari juga membudidayakan katuk dengan sistem bagi hasil. Secara bersama-sama mereka mengelola dan merawat beberapa petak lahan katuk milik anggota. Hasil penjualan katuk dibagi beberapa bagian, diantaranya untuk pemilik lahan, kas kelompok, dan pengadaan pupuk. Jumlah penanam katuk terus bertambah karena mereka telah setuju dengan mekanisme bibit bergulir. Tidak semua hasil katuk dijual ke pasar. Sebagian disisakan untuk bibit dan ditanam di lahan milik anggota yang lain.

Katuk merupakan salah satu sayuran berdaun hijau yang tumbuh baik di bawah naungan pohon. Jenis ini termasuk yang direkomendasikan oleh tim peneliti dari World Agroforestry Centre / ICRAF dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam penelitian SANREM (Sustainable Agriculture & Natural Resources Management) yang dibiayai oleh USAID (United States Agency for International Development). Mereka memperkenalkan budidaya katuk yang lebih intensif karena hasil riset memperlihatkan kalau jenis sayuran ini mempunyai prospek pasar yang baik dan sekaligus cocok dengan sistem lahan berbasis

Sebelum Kelompok Tani Lestari mendirikan kios pupuk, pengembangan katuk juga menghadapi masalah pupuk. Petani tidak bisa optimal menggunakan pupuk karena pupuk bersubsidi hanya boleh dipakai untuk keperluan penanaman padi. Harga pupuk non-subsidi yang bisa diperoleh di pasar terdekat sangat mahal.

Tisna Prasetyo, koordinator lapangan tim peneliti SANREM melihat perlunya petani mengurangi ketergantungan akan pupuk kimia.

“Sumber lokal untuk pupuk di Parakanmuncang belum banyak dipakai,” ungkap sarjana hortikultura lulusan IPB ini. Ia mencontohkan pupuk kandang dari kambing dan ayam yang banyak tersedia di sana.

Minat para petani Parakanmuncang terhadap pupuk organik cair sudah mulai tumbuh. Dibyo dan anggota Kelompok Tani Lestari sudah melakukan ujicoba di beberapa petak lahan anggota. Dengan harga yang lebih murah dan kemudahan memperolehnya, pupuk organik cair dapat saja menjadi pilihan yang lebih menguntungkan, apalagi saat harga pupuk kimia melambung tinggi.

“Bagi saya, yang penting tholabul ilmi,” ujar Dibyo lugas. Prinsip menuntut ilmu tersebut selalu disampaikan kepada anggota kelompok taninya, tak terkecuali pada saat pertemuan mingguan anggota atau dengan tim peneliti ICRAF-IPB. Para petani dengan sukahati belajar dari siapa saja dan berusaha menerapkan apa yang sudah dipelajari. Bagi Dibyo dan teman-temannya, prinsip tersebut akan mengantarkan mereka kepada kemajuan.

Bermodal Tekad Membangun Tani Hambaro

2009-10-11T19:19:00.000-07:00

Oleh: Aunul Fauzi

Melda meraih arit dan mulai menebas batang-batang katuk. Perempuan tani ini sedang memperagakan cara panen di hadapan tamunya, peserta seminar Proyek SANREM-CSRP, sebuah proyek penelitian sayuran kerjasama Virginia Tech University, IPB dan ICRAF atas sokongan dana USAID.

Peserta kunjungan tak kalah sibuk. Dengan kamera di tangan, mereka sigap mencari sudut foto terbaik, mengabadikan gerak lincah Melda menebas batang katuk.

Derai tawa mewarnai siang yang lembab di petak tegalan milik Melda di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Bogor, lahan yang sekarang ditanami sayur katuk di bawah naungan pohon jambu biji.

“Dulu tempat ini saya tanami melati. Sebelas tahun lamanya. Saya berhasil. Petani lain pada ikut. Pesanan mengalir, termasuk dari PEMDA Bogor kalau mereka sedang ada pameran bibit melati,” cerita Melda.

Dari bertani melati, Melda bisa mengumpulkan antara 9 sampai 11 juta rupiah per tahun. Bukan jumlah yang sedikit bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan tani setempat.

Berkat melati, Melda berhasil membeli tanah dan membangun rumah yang ditempatinya sekarang. Ketekunan bertani membuat Melda banyak dikenal orang dan akhirnya diberi kepercayaan sebagai ketua kelompok tani wanita setempat.

“Kelompok tani ini adalah satu-satunya kelompok tani wanita di kecamatan Nanggung. Kelompok tani lain umumnya beranggotakan laki-laki,” tutur Melda.

Kelompok tani wanita yang diberi nama Bhakti Wanita Tani ini didirikan tanggal 28 November 2006. Pada mulanya beranggotakan 20 orang. Seiring perkembangan, saat ini jumlah anggota sudah bertambah.

“Kami tidak membatasi keanggotaan. Siapa saja bisa bergabung asal mendapat persetujuan dari keluarga. Ini penting supaya tidak diprotes di kemudian hari. Anggotanya perempuan tani, penjual sayur, buruh tani, dan ada juga yang dagang.”

Sejak didirikan, kegiatan kelompok tani Bhakti Wanita Tani tidak hanya terbatas usaha tani.

“Kami juga adakan kegiatan simpan pinjam, dan sekarang sedang merintis kegiatan pendidikan bagi anak usia dini.”

Senang Bertani
Melda lahir 39 tahun lalu. Setamat SD, ia tidak melanjutkan sekolah karena harus bekerja membantu orang tua mengumpulkan biaya sekolah adik-adiknya. Kesibukan bertanam melati membuatnya memutuskan keluar dari pekerjaan formal di balai desa setempat supaya bisa berkonsentrasi mengurus melati.

“Lagipula saya senang bertani. Senang menunggu hasilnya. Saya tidak sekolah, tidak punya ilmu, tapi tetap usaha ... saya ingin lihat hasil. Dalam bertani, kan yang penting kemauan. Pasti berhasil!” tutur Melda yang merupakan satu-satunya perempuan dari lima Petugas Penyuluh Swakarsa (PPS) sekecamatan Nanggung. Pada tahun 2007 lalu, bersama PPS lain dari Kabupaten Bogor, Melda berangkat ke Yogyakarta dalam rangka studi banding melihat sistem penjualan sayur kota gudeg dan sekitarnya.

Tanam Katuk
Ketertarikan kelompok tani yang dipimpin Melda untuk bertanam katuk diawali dari kunjungan Iwan Kurniawan, staf peneliti dari World Agroforestry Centre (ICRAF), menawarkan kerjasama bertanam katuk. Untuk keperluan penelitian, tim peneliti ICRAF memerlukan lahan petani untuk dijadikan lokasi ujicoba penanaman katuk di bawah naungan (sistim agroforestri katuk).

“Kami ditawari menanam 30.000 bibit katuk. Kami juga diberi bantuan pupuk dan bimbingan penanaman. Sekarang katuk kami sudah berkembang menjadi lebih dari 60.000 batang. Ada 12 petani dari kelompok tani Bhakti Wanita Tani yang sekarang bertanam katuk. Bibit kami sebarkan dengan sistim bergulir.”

Tentang perkembangan sayur katuk dengan sistem agroforestri, Melda mengatakan hasilnya bagus.

“Alhamdulillah sudah berhasil, minimal tidak membuat kecewa. Selain menjual daun katuk, saya sudah berhasil menjual menjual batang bibit. Pertama kali sebanyak 1800 batang dengan harga 100 rupiah per batang. Yang kedua sebanyak 1300 batang.”

Perempuan Bisa Apa?
Tidak sedikit halangan bagi perempuan yang aktif dalam kegiatan organisasi di desa. Kesibukan Melda mengurus organisasi atau mewakili kelompok menghadiri berbagai kegiatan di luar desa kerap memunculkan tantangan.

“Yang banyak terutama omongan masyarakat. Memang ada yang suka, tapi ada juga yang tidak suka. Mereka melihat kita, perempuan, pada ngapain sih? Apa nggak ada laki laki? Ngapain sih sibuk-sibuk? Kadang mereka bilang ... Ah … perempuan-perempuan .. bisa apa sih, paling ke dapur ....”

Bagi Melda, omongan seperti itu tidak lantas membuatnya surut. Sebaliknya, hal tersebut ia jadikan sebagai pemacu.

“Kalau saya mah jadi bikin semangat … jadi seperti ada tantangan,” tukas Melda yang pada tahun 2006 lalu mewakili Kabupaten Bogor dalam lokakarya khusus kelompok tani wanita di Bandung.

Melda sangat percaya masyarakat tani butuh teladan. Hal ini pulalah yang ia jadikan pegangan dalam bekerja dan memimpin kelompok taninya.

“Kita harus bikin petani tertarik. Caranya, tunjukkan keberhasilan. Harus berhasil dulu dong baru ngajak-ngajak. Itu kuncinya.”

BUKU BARU: Monitoring Air di daerah aliran sungai

2009-10-11T19:18:00.000-07:00

Penulis: Subekti Rahayu, Rudy Widodo, Bruno Verbist, Meine van Noordwijk, dan Indra Suyadi

Buku ini hadir bagi para pembaca yang ingin belajar langkah-langkah praktis pengujian kualitas air baik secara fisik kimia maupun secara biologis dengan memanfaatkan makroinvertebrata. Langkah-langkah persiapan, jenis alat dan bahan yang diperlukan, juga prosedur uji dijelaskan secara ringkas dan praktis. Contoh-contoh tabel untuk mencatat hasil pengamatan juga diberikan.

Pembaca dapat menggunakan buku ini sebagai pedoman di lapangan atau untuk dijadikan sebagai buku referensi karena beberapa bagian buku secara khusus membahas pengetahuan mengenai karakteristik fisik dan indikator kuantitatif fungsi daerah aliran sungai.

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman para peneliti World Agroforestry Centre dalam mendiagnosa dan memantau permasalahan pengelolaan daerah aliran sungai.

BUKU BARU: Pilihan Tanaman Pertanian untuk Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

2009-10-11T19:17:00.001-07:00

Penulis: Wahyunto, Fahmuddin Agus, Sofyan Ritung dan Wahyu Wahdini

Sesudah diterbitkannya pada tahun 2007 buku yang berjudul “Panduan Evaluasi Kesesuaian Lahan dengan Contoh Peta Arahan Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat”, yang antara lain berisikan peta rekomendasi penggunaan lahan di kawasan pantai Kabupaten Aceh Barat yang terkena dampak Tsunami, pemerintah daerah setempat meminta agar cakupan peta rekomendasi penggunaan lahan tersebut diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan tersebut.

Buku ini juga dilengkapi dengan informasi kesesuaian lahan untuk berbagai pilihan tanaman pangan yang lebih luas, karena bagi pemerintah daerah tanaman pangan sama pentingnya dengan tanaman tahunan. Peta ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan penggunaan lahan tingkat kabupaten serta memberikan pilihan tanaman yang lebih luas kepada pengguna lahan.

Pengantar: Kiprah Agroforestri 3

2009-03-02T01:48:00.000-08:00

Dengan senang hati kami menyajikan kembali semua artikel yang dimuat dalam Kiprah Agroforestri 3 (Februari 2009). Kali ini kami menghias setiap artikel dengan foto supaya nampak cantik dan pembaca senang.

Kiprah merupakan terbitan tiga bulanan berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF-SEA) yang berkantor di Bogor, Indonesia.

Kiprah berisi artikel pendek tentang kegiatan penelitian yang dilakukan ICRAF di berbagai lokasi penelitian di Indonesia. Sengaja ditulis dalam bahasa yang ringan dan sederhana. Kiprah juga memuat berbagai intisari temuan penelitian, inovasi agroforestri, cerita tentang kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan bersama mitra kerja, dan berbagai informasi lain.

Sampai saat ini, Kiprah sudah terbit 3 edisi (Agustus 2008, Nopember 2008, dan Februari 2009). Setiap terbitan dicetak sekitar 1000 exemplar dan dibagikan gratis kepada berbagai kalangan seperti lembaga penelitian, universitas dan perpustakaan, selain kepada berbagai instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah, juga media.

Saat ini, Kiprah memuat tulisan para peneliti ICRAF sendiri. Dalam terbitan yang akan datang, tidak tertutup kemungkinan untuk menerima tulisan dari luar.

Download Kiprah di sini: www.worldagroforestrycentre.org/sea

Alamat Redaksi:
World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede
Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
Telp: 0251 8 625 415, 8 625 417; fax: 0251 8 625 416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org

Catatan:
Silahkan mengirim email disertai alamat lengkap bila menginginkan edisi cetak.
Kami akan kirimkan selama persediaan masih ada.

Aren-aren yang Menghidupi

2009-03-02T01:47:00.000-08:00

Oleh: Arif Rahmanulloh dan Elok Mulyoutami

Pagi-pagi sebelum jam tujuh, Pak Ardi Ritonga sudah bersiap dengan seragam dan peralatannya. Baju dan celana panjang lusuh menjadi pakaian wajib. Tiga buah pisau berbeda ukuran diikat melingkar di pinggang. Kakinya dibalut sepatu ladam, sepatu hitam dari karet kasar. Bersamaan dengan mentari pagi yang masih hangat, ia berangkat menembus sisa kabut yang masih lengket di kaki bukit.

Pak Ardi membutuhkan waktu kurang lebih satu jam berjalan kaki untuk menempuh jarak sekitar sekitar 3 km hingga mencapai kebunnya. Melewati pematang, semak, padang ilalang sampai punggung bukit, Pak Ardi sudah melakukannya setiap hari selama 12 tahun.

“Bargot harus di-agat tiap pagi dan sore. Kalau tidak, besoknya itu pohon tidak mau mengeluarkan air lagi,” jelas Pak Ardi, bapak lima anak. Bargot adalah pohon aren dalam Bahasa Batak. Pak Ardi bercerita tentang rutinitas seorang paragat (penyadap aren) supaya bargot tetap menghasilkan air nira. Tidak ada hari libur bagi petani bargot. Pagi-pagi benar mereka harus berangkat dan pulang menjelang sore. Kadang mereka harus menginap di gubug yang ada di kebun kalau pekerjaan masih banyak.

Pak Ardi tidak sendiri. Ada puluhan paragat di desa Paran Julu. Paran Julu adalah salah satu desa di Kecamatan Sipirok yang sebagian masyarakatnya masih menggantungkan hidup dari menyadap nira dan memprosesnya menjadi gula aren. Butuh waktu sekitar 10 jam perjalanan darat dari Medan untuk sampai di Sipirok.

Tim peneliti World Agroforestry Centre (ICRAF) mengunjungi Desa Paran Julu awal Desember 2008 lalu. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari uji lapangan metode cepat untuk mengidentifikasi intervensi yang diperlukan dalam pengembangan praktik-praktik agroforestri untuk peningkatan kehidupan masyarakat. Metode tersebut dikenal dengan RAFT atau Rapid appraisal of Agroforestry practices and technology.

“Dengan metode ini, para praktisi agroforest diharapkan dapat menggambarkan kelebihan, kekurangan, dan potensi pengembangan dari suatu sistem agroforestri dalam waktu 2 sampai 3 minggu,” jelas Endri Martini, Agroforestry Tree Specialist dari ICRAF.

Endri bersama peneliti lainnya melakukan pengukuran di kebun aren, diskusi kelompok dengan para petani, pengumpul dan pedagang. Observasi dan wawancara langsung juga dilakukan dikebun maupun di pasar. Para peneliti ICRAF tidak hanya melihat pengelolaan kebun aren di Sipirok.

Mereka juga melakukan pengumpulan data di beberapa tempat lain seperti di Desa Pagaran Tulason yang masih termasuk Tapanuli Selatan, Desa Sibulanbulan (Tapanuli Utara) dan Desa Hutagurgur di Tapanuli Tengah. Semua desa tersebut terletak di DAS Batangtoru, salah satu kawasan hutan paling penting di Sumatra Utara yang saat ini masih menjadi habitat orangutan.

Di Desa Sibulan-bulan dan Pagaran Tulason yang berada pada ketinggian antara 600-800 m dpl, karet masih menjadi sumber penghidupan utama, meskipun masyarakat setempat memelihara aren. Di kedua desa tersebut, aktifitas pembuatan gula aren hanya bersifat sampingan. Berbeda dengan di Desa Paran Julu yang berada pada ketinggian 800-1.200 m dpl, gula aren menjadi sumber penghasilan utama setelah padi sawah.

Tidak hanya gula aren

Secara administratif, DAS Batangtoru terletak di tiga kabupaten sekaligus, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pada tahun 2007, ketiga kabupaten ini menyumbang sekitar 24% dari seluruh gula aren yang dihasilkan oleh Sumatra Utara. Menurut BPS, pada tahun itu Sumatera Utara memproduksi gula aren sebanyak 3,356 ton. Gula aren adalah salah satu produk pohon aren yang paling banyak diusahakan selain ijuk, kolang-kaling dan tuak.

Kebun aren masih dikelola dengan cara sederhana. Petani masih mengandalkan bibit dari aren yang tumbuh alami di kebunnya. Biji-biji aren yang menjadi bibit tersebut biasanya disebarkan oleh musang ke seantero kebun. Meskipun demikian, ada juga beberapa petani yang sudah berhasil memindahkan anakan aren ke kebun mereka, seperti di Desa Pagaran Tulason, Kecamatan Arse. Selain pengelolaan kebun, penyadapan dan pengolahan hasil juga masih dilakukan dengan cara tradisional.

Di Desa Sibulan-bulan, Pagaran Tulason dan Paran Julu, petani memelihara sekitar 10-20 pohon aren untuk memproduksi gula. Dalam sehari mereka dapat menyadap sekitar 10-15 pohon aren. Tiap pagi dan sore petani mengumpulkan nira di gubug pembuatan gula (rumah gula) yang biasanya dibangun di tengah kebun. Satu pohon nira bisa memproduksi 10-30 liter tiap hari, tergantung iklim dan kondisi pohon. Dalam 2-3 hari, kuali penampungan nira akan penuh dan petani akan memulai proses manepek (membuat gula aren). Proses manepek memakan waktu sekitar 3 jam dan membutuhkan kayu bakar yang tidak sedikit.

Dalam satu minggu, dari 30-100 liter nira yang dihasilkan, seorang paragat dapat memproduksi 10-30 kg gula aren dan menjualnya dengan harga sekitar Rp 9.000/kg. Jika dalam seminggu petani bisa menghasilkan 20 kg gula aren, maka dalam sebulan seorang petani dapat mengumpulkan uang sekitar Rp 720.000.

Tidak semua paragat memproses nira menjadi gula. Masyarakat di Desa Hutagurgur menyadap aren untuk dijadikan tuak. Mereka menjual tuak di lapo-lapo yang bisa ditemui sepanjang jalan desa. Seribu rupiah tiap botolnya. Untuk membuat tuak, petani tidak perlu memakai peralatan canggih. Cukup menambahkan seikat raru, sejenis akar yang tumbuh di hutan. Nira akan menjadi tuak dalam tiga hari. Jika dalam seminggu pemilik kedai memproduksi dan menjual tuak sebanyak 15 liter, maka dalam sebulan akan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 dari 1 pohon aren.

Berbeda dengan gula aren dan tuak yang bisa menghasilkan uang mingguan, ijuk hanya bisa dipanen 2-3 kali dalam setahun. Sekali panen, satu pohon aren biasanya menghasilkan 5 kg ijuk yang bisa dijual seharga Rp 2.000/kg. Sementara itu, kolang-kaling dipanen tiap 2 tahun sekali. Satu pohon aren dapat menghasilkan sekitar 100 kg kolang-kaling dalam sekali panen dan dijual dengan harga Rp 3.000/kg.

Meskipun dengan cara-cara yang masih tradisional dan intervensi teknologi yang sangat minim, memelihara aren ternyata menjanjikan. Dengan memelihara 10-20 pohon aren, petani bisa memiliki penghasilan yang mendekati UMR Sumatera Utara tahun 2008 (Rp 822.205).

”Jika dilakukan intervensi teknologi untuk meningkatkan produktifitas pohon dan kebun aren, penghidupan petani di DAS Batang Toru tentu akan menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, lembaga seperti ICRAF memiliki peranan penting dalam menghubungkan teknologi dan pengetahuan hasil penelitian ke dalam tindakan nyata di lapangan, ” kata Endri.

Monitoring Sedimentasi Bersama Masyarakat

2009-03-02T01:45:00.000-08:00

Oleh: Tonni Asmawan

“Biaya pengerukan endapan di waduk sekitar Rp.20.000,-/m3. Jika volume endapan sebesar 500.000 m3 maka diperlukan lebih kurang 10 milyar rupiah untuk mengeruknya. Bukan jumlah yang sedikit! Bila endapan banyak, pengerukan harus dilakukan dua kali setahun,” ungkap Nur Salim, Manager PLTA Unit Way Besai.

PLTA yang terletak di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat ini memiliki dua turbin penggerak dengan kapasitas maksimal 90 MW. Saat ini, daya tampung waduk hanya tersisa 531.000 m3 , setengah dari kapasitas maksimal. Ini berarti, sekitar 500.000 m3 sedimen memenuhi dasar waduk.

“Bila konsentrasi sedimen tinggi, maka kami juga harus melakukan pemeliharaan dan perawatan oil cooler and air cooler lebih sering. Yang biasanya dilakukan 4 bulan sekali menjadi sebulan sekali.”

Ahmad Saleh, Manager PT. PLN Sektor Pembangkit Bandar Lampung yang bertanggung jawab mengelola seluruh pembangkit listrik di Provinsi Lampung menjelaskan, “Pengendapan sedimen mengurangi daya tampung waduk. Juga menurunkan debit aliran air penggerak turbin. Kapasitas produksi listrik jadi turun.”

Permasalahan sedimentasi di berbagai daerah aliran sungai (DAS) seperti di Way Besai sudah lama menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa penelitian membuktikan bahwa sedimen berasal dari erosi yang terjadi di daerah hulu.

Di bagian hulu, erosi meninggalkan dampak buruk berupa hilangnya kesuburan tanah, sedangkan di daerah hilir mengakibatkan pendangkalan sungai dan waduk seperti yang dialami oleh PLTA Way Besai. Para ahli menjelaskan bahwa salah satu pemicu terjadinya erosi adalah pembukaan hutan. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi sedimentasi DAS?

World Agroforestry Centre (ICRAF) bekerja sama dengan PLTA Way Besai berinisiatif melakukan Program Peduli Sungai untuk menurunkan tingkat sedimentasi Sungai Way Besai dengan melibatkan masyarakat di Dusun Buluh Kapur, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola imbal jasa lingkungan. PLTA Way Besai siap memberikan imbalan kepada masyarakat di Dusun Buluh Kapur apabila mereka dapat menurunkan sedimen DAS.

Imbalan atas jasa menurunkan sedimen yang akan diberikan berupa kincir listrik seharga Rp. 20.000.000,- bila masyarakat dapat menurunkan konsentrasi sedimen di sungai sebesar 30%. Bila penurunan kurang dari 30%, kompensasi akan diberikan dalam bentuk uang tunai.

Besarnya imbalan tunai tergantung besarnya persentase keberhasilan penurunan sedimen. Penurunan sedimen kurang dari 10% akan mendapatkan Rp. 2.500.000. Antara 10-20% mendapat Rp. 5.000.000,- dan antara 21-29% sebesar Rp. 7.500.000,-.

“Untuk menurunkan sedimen, masyarakat yang difasilitasi ICRAF membuat cek dam, memperbaiki saluran drainase, melakukan konservasi tanah dengan membuat rorak dan gulut, menanam bambu dan aren di sekitar sungai, serta menaman strip rumput,” jelas Erik Setiawan fasilitator lapangan dari ICRAF yang turun langsung membantu masyarakat.

Monitoring Sedimen
Dalam mekanisme imbal jasa tersebut, masyarakat juga dilibatkan pada kegiatan monitoring sedimen. Pelibatan ini bertujuan agar masyarakat secara langsung mengetahui tingkat sedimentasi sungai dan faktor penyebabnya serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga DAS.

“Monitoring air bersama masyarakat dilakukan dengan mengukur sedimen melayang. Peralatan yang digunakan dapat dibuat sendiri,” jelas Tonni Asmawan, peneliti ICRAF, sambil menunjukkan sebuah alat sederhana yang terbuat dari lempengan kayu berbentuk lingkaran yang diberi warna hitam dan putih serta diberi tangkai yang ditempeli meteran pengukur. Alat ini dikenal dengan nama secchi disc.

“Sampel air yang diambil dari sungai dimasukkan ke dalam botol air mineral berukuran 1,5 liter. Secchi disc lalu dibenamkan ke air dan diamati pada jarak berapa warna hitam dan putih memudar atau tidak bisa dibedakan. Semakin dekat warna hitam dan putih tidak dapat dibedakan, berarti semakin tinggi konsentrasi sedimennya.”

Dengan cara, ini masyarakat dapat dengan mudah memperoleh gambaran langsung mengenai tingkat kekeruhan dan sedimentasi. Untuk mengetahui hasil pengukuran lebih lengkap, para peneliti melakukan penghitungan lebih lanjut di laboratorium.

“Tujuan lain dari pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sungai agar tetap lestari,” Erik menjelaskan.

“Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk menjaga hutan. Apabila masyarakat berhasil mendapatkan microhydro maka secara tidak langsung mereka akan menjaga kelestarian sungai agar listrik dapat terus menyala,” kata Ahmad Saleh.

Makroinvertebrata: Hewan Air Penanda Kualitas Air Sungai

2009-03-02T01:44:00.000-08:00

Oleh: Subekti Rahayu

“Ternyata di dalam air sungai tidak hanya ikan yang dapat kita temukan. Ada banyak hewan kecil seperti larva nyamuk atau jentik, larva lalat, larva kumbang, nimfa capung dan kepik air. Kita juga dapat menemukan keong, siput, cacing dan lintah,” Widya, pelajar SMA peserta praktik lapangan menyimpulkan.

“Ya, hewan-hewan tersebut dikenal dengan sebutan ‘makroinvertebrata’ atau hewan tak bertulang belakang”, sambung Indra Suryadi, peneliti World Agroforestry Centre (ICRAF).

Widya dan teman-temannya sedang belajar mengenali biologi makroinvertebrata melalui praktek monitoring kualitas air sungai Way Besai di Sumberjaya, Lampung Barat. Mereka dibimbing oleh Indra dan beberapa peneliti ICRAF lain yang sudah berpengalaman dalam kegiatan ini.

Penyuluh Kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Sumberjaya yang juga terlibat dalam kegiatan mengatakan, “Dengan mempelajari cara monitoring sungai, kita tahu bahwa kualitas air sungai yang ada di dekat hutan ternyata lebih baik dibandingkan yang ada di sekitar persawahan. Air sungai yang ada di sekitar persawahan, apalagi yang ada di daerah hilir ternyata telah tercemar.”

Kegiatan monitoring air di daerah aliran sungai Way Besai telah dilakukan oleh ICRAF sejak tahun 2003 untuk mengetahui kualitas air dan sumber pencemaran sungai Way Besai. Kegiatan ini merupakan bagian dari program RUPES (Rewarding for Upland Poor Environmental Services), kegiatan penelitian untuk mengetahui mekanisme pemberian imbalan bagi masyarakat hulu atas jasa mereka menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya menjaga kualitas air sungai.

Berbagai cara ditempuh, seperti mengajak siswa SMA beserta guru dan Petugas Penyuluhan Kesehatan dari Puskesmas untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan perlunya kualitas air yang baik.

“Kami berharap mereka dapat bercerita kepada teman-teman atau orang tua masing-masing tentang perlunya mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan supaya pencemaran air sungai bisa dikurangi,” Indra menjelaskan.

Dalam monitoring kualitas air, ICRAF mengenalkan cara sederhana dan murah meskipun tetap memerlukan ketelitian dan pengetahuan, yaitu dengan menggunakan makroinvertebrata.

Mengapa makroinvertebrata?

Makroinvertebrata dapat memberikan petunjuk adanya bahan pencemar, karena jenis-jenis tertentu sangat peka terhadap pencemaran. Meskipun demikian, makroinvertebrata memiliki kelemahan karena tidak dapat digunakan sebagai petunjuk jenis pencemarnya. Untuk mengetahui jenis pencemarnya, harus dilakukan pengujian kimia di laboratorium dan memerlukan keahlian khusus.

Makroinvertebrata seperti apakah yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya pencemaran air sungai? Apabila terdapat bahan pencemar dalam perairan, maka hewan yang sangat peka akan hilang karena tidak mampu bertahan hidup. Jenis-jenis makroinvertebrata yang sangat peka terhadap bahan pencemar antara lain larva lalat batu (Plecoptera) dan larva ulat kantong (Trichoptera). Karena kepekaannya terhadap pencemar, maka jenis-jenis tersebut hanya dapat ditemukan pada air berkualitas sangat baik atau belum tercemar. Bila kedua makroinvertebrata di atas masih ditemukan berarti kualitas perairan tersebut masih sangat baik.

Jenis makroinvertebrata lain seperti larva kumbang (Coleoptera), nimfa capung (Odonata), keong, siput dan udang memiliki kepekaan sedang. Apabila pada perairan ditemukan jenis-jenis tersebut ada indikasi bahwa telah ada bahan pencemar.

Sementara itu, jenis makroinvertebrata seperti cacing rambut dan lintah termasuk jenis yang tidak peka terhadap bahan pencemar. Oleh karena itu hewan tersebut masih mampu bertahan pada perairan yang sudah banyak tercemar atau dalam kondisi kualitas yang buruk. Dengan demikian, apabila pada perairan hanya ditemukan cacing rambut dan lintah, berarti perairan tersebut sudah sangat tercemar.

Bila Bohong, Itu Urusan Mereka!

2009-03-02T01:43:00.000-08:00

Oleh: Lia Dahlia

Hari sudah menjelang sore ketika Pak Kastolani datang. Mobil bak terbuka yang ditumpanginya muncul tertatih-tatih keberatan muatan.

Iwan, Lia, Arif, dan Denta, empat peneliti dari World Agroforestry Centre (ICRAF) telah menunggu di dekat Terminal Bubulak. Pak Kastolani, lelaki gempal pedagang pengumpul sayur mayur dari Ciampea ini telah menjadi ‘sahabat’ mereka sejak mulai meneliti sayuran lokal di Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat.

Bekerjasama dengan NCSU SANREM, ICRAF sedang mempelajari rantai pemasaran sayur katuk dan kucai dalam penelitian bertajuk Sustainable Vegetable Production under Agroforestry System yang dibiayai oleh USAID.

Sore itu, Pak Kastolani berbaik hati mengajak para peneliti ICRAF untuk mengikuti perjalanannya memasarkan sayuran. Tujuannya Pasar Cengkareng, sebuah sentra perdagangan sayuran untuk kawasan Tangerang dan Jakarta Barat.

“Kita lewat Parung saja ya. Nanti kita belok kiri di Parung, masuk BSD terus ke Tangerang. Kalau lewat tol bianyanya akan tambah mahal,” jelas Pak Kastolani sembari memberi isyarat agar mobil yang ditumpangi peneliti ICRAF segera mengikuti mobil bak terbuka sewaannya.

Berkendaraan di belakang mobil pengangkut sayuran menjadi pengalaman yang sangat menarik. Iwan dan teman-temannya menjadi paham resiko membawa muatan sayuran dari Ciampea ke Jakarta. Bukan hanya karena udara panas yang membuat sayuran layu, tapi karena sepanjang perjalanan mobil bak terbuka yang penuh muatan itu menjadi sasaran empuk pungli (pungutan liar). Kalau sedang apes Pak Kastolani harus merogoh koceknya lebih dalam untuk membayar petugas jalan raya atau polisi yang menyetop kendaraannya dengan dalih memeriksa surat-surat.

“Nasib wong cilik, sudah kecil makin kecil karena pungutan liar,” keluh Pak Kastolani.

Berbagai pungli di sepanjang perjalanan dari Bogor ke Cengkareng mengharuskan ia mengeluarkan biaya lebih banyak di luar biaya sewa kendaraan sebesar Rp 300.000 dan biaya pemanenan dan pengangkutan sekitar Rp 100.000 – 200.000.

Selain modal materi, Pak Kastolani juga harus bekerja keras. Setiap hari ia memulai aktifitas pada pukul 6 pagi: mengumpulkan sayuran, mengikat, dan membawanya ke pasar. Ia biasa pulang larut malam, bahkan sering menjelang pagi. Tetapi sepertinya Pak Kastolani tetap enjoy dengan pekerjaannya.

Sekitar jam 7 malam mereka sampai di Pasar Cengkareng. Tak banyak pedagang yang terlihat. Entah karena kedatangan yang tidak tepat waktu atau keramaian pasar hanya seperti itu.

Sebelumnya, Iwan dan teman-temannya mengira Pasar Cengkareng adalah pasar perkulakan sayur yang besar, ramai dan sibuk seperti pasar Ramayana Bogor sebelum berubah menjadi mall besar. Kenyataannya pasar itu hanyalah sebuah lokasi kecil yang terdiri dari beberapa los dan lapak-lapak.

Iwan, Lia, Arif, dan Denta segera berbaur dengan para pedagang pengecer yang sedang sibuk mengambil sayuran yang baru diturunkan dari mobil.

Bu Darti, salah seorang penjual pengecer di Pasar Cengkareng bercerita kepada Iwan bahwa harga katuk di pasar Cengkareng di tingkat pengecer adalah Rp 5.000 per gabung (1 gabung = ±0,7 kg), sementara kucai dipatok seharga Rp. 6.000.

“Keuntungan dari satu gabung katuk, cuma Rp. 1.000,” kata Bu Darti.

Informasi yang sama diperoleh Iwan dari Ibu Masri. Wanita setengah baya ini menuturkan jika ia berusaha mengambil keuntungan lebih dari katuk, alih – alih untung malah rugi karena pembeli akan langsung mengganti katuk dengan bayam atau kangkung yang harganya bisa lebih murah.

Setiap hari Bu Masri mengambil 8 – 10 gabung katuk dan kucai dari Pak Dori, juga pedagang pengumpul seperti Pak Kastolani, dan langsung menjualnya secara eceran. Jika masih ada sayuran yang tersisa, Bu Masri akan mengirimkannya ke Pasar Ciputat tempat salah satu anaknya berdagang sayuran.

Mekanisme jual beli sayuran di Pasar Cengkareng cukup unik. Para pedagang pengecer mengambil sendiri sayuran yang diperlukan, memasukkannya ke dalam gerobak, dan membawanya ke lapak masing-masing untuk dijual eceran. Kepada Pak Dori, mereka cukup melaporkan jumlah sayuran yang diambil dan membayar bila sayuran sudah habis terjual.

“Mengapa Pak Dori tidak mengawasi para pedagang yang mengambil sayuran?” tanya Lia.

“Saya percaya sama mereka. Kalaupun ada yang bohong, itu urusan mereka,” jawab Pak Dori singkat.

Menurut Pak Dori, kepercayaan dan kelonggaran yang diberikan kepara pedagang pengecer langganannya justru menimbulkan hubungan timbal balik yang kuat.

“Itu kunci usaha saya tetap berjalan hingga sekarang.”

Penetapan harga sayuran katuk di Pasar Cengkareng ternyata dilakukan oleh para pemain besar seperti Pak Dori dan Pak Kastolani. Menurut mereka, sayuran katuk yang posisinya bisa dengan mudah diganti sayuran lain harus selalu dijaga pasokannya sehingga harga jualnya bisa stabil sepanjang tahun.

Agar harga jual tetap pada kisaran Rp 5.000 – 6.000 per gabung, Pak Kastolani membatasi diri membawa sekitar 200 – 300 gabung katuk dari Ciampea walaupun pasokan kadang berlimpah.

Malam mulai larut. Iwan, Lia, Arif, dan Denta pamit kepada Pak Dori dan para pedagang yang ada di sekitar parkiran mobil. Pak Kastolani masih akan tinggal di pasar, menunggu setoran pedagang eceran langganannya sebelum pulang.

Studi Banding: Media Belajar yang Efektif

2009-03-02T01:39:00.000-08:00

Oleh: Janudianto dan Suyitno

Matahari masih bersembunyi di balik cakrawala. Seorang lelaki bergegas keluar rumah menuju pemberhentian labi-labi, angkutan umum di Aceh. Dari tas yang disandangnya, tampak dia akan bepergian. Di ambang pintu, istrinya menggumankan doa melepas keberangkatannya.

Lelaki itu adalah Pak Muslim, seorang petani dari Desa Cot Lada, Kecamatan Bubon, Aceh Barat. Bersama beberapa petani lain dari kabupaten yang terkena dampak Tsunami 2004 lalu, ia akan berangkat ke Muara Bungo, ibukota Kabupaten Bungo, Jambi. Atas inisiatif dan dukungan dana dari World Agroforestry Centre (ICRAF), mereka akan melakukan studi banding mengenai pengelolaan kebun karet.

Bungo dipilih sebagai tujuan studi banding karena tempat ini telah menjadi lokasi penelitian ICRAF tentang hal-hal yang berkaitan dengan agroforestri karet selama lebih dari 10 tahun.Ratna Akiefnawati dan Jasnari, staf ICRAF Bungo yang menjadi nara sumber dalam studi banding ini, telah banyak berkecimpung dalam penelitian budidaya dan pemasaran karet.

Tanggal 14 Desember 2008, enam buah mobil kijang sewaan mulai meninggalkan kantor ICRAF Meulaboh dengan membawa 28 peserta yang terdiri dari 24 petani, 2 staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Barat dan 2 perwakilan LSM mitra kerja ICRAF dengan didampingi oleh Suyitno dan Tumar, staf ICRAF Meulaboh.

Meskipun menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, yaitu hampir 2 hari 2 malam, para peserta tampak senang karena dapat melihat hal-hal baru yang belum pernah dilihat di Aceh.
Setelah beristirahat semalam, rombongan berangkat menuju pabrik pengolahan karet ”Djambi Waras” yang terletak di Kecamatan Jujuhan, daerah perbatasan Jambi dan Sumatera Barat.

Rasa takjub dan ingin tahu bercampur jadi satu ketika peserta menyaksikan proses penimbangan, penyimpanan, dan pengolahan getah karet. Antusiasme tinggi terpancar dari sinar mata mereka yang penuh perhatian menyaksikan bagaimana karet diangkut, dicuci dan kemudian diproses hingga menjadi lembaran-lembaran karet yang dikeringanginkan sebelum dicetak menjadi bantalan-bantalan siap kemas untuk diekspor.

“Oooooo... begini cara mengolah karet?”

“Ternyata kalau karet yang kujual terlalu kotor, kucampur tatal, harganya lebih murah dibandingkan jika kujual bersih tanpa ada tatalnya,” ujar Pak Baharudin, peserta dari Peunaga Cut Ujung, Kecamatan Meurebo.

”Betul Pak, karena pabrik pengolah karet akan bekerja keras membersihkan kotoran tersebut sehingga menambah waktu dan biaya pengolahan”, Tumar membenarkan

Tatal adalah kulit batang karet sisa sadap yang seringkali dimasukkan penyadap ke dalam getah hasil sadapan untuk menambah berat produksi.

Selama di Bungo, peserta studi banding diajak berkunjung ke kebun Pak Hotem, salah seorang petani karet yang mulai menaman karet sejak 2005. Kebun Pak Hotem terletak di lereng sebuah bukit di Desa Rantau Duku yang berjarak kurang lebih 20 km dari Kota Bungo.

“Saya belum tahu kalau karet bisa ditanam dengan jarak seperti ini? Apalagi bisa ditanam bersama kayu dan buah-buahan,” komentar Pak Yusup, peserta studi banding dari Desa Deuah, Kecamatan Samatiga. Pak Yusuf heran menyaksikan jarak tanam karet non-konvensional 2.5m x 6m x 10m yang diujicobakan ICRAF pada kebun Pak Hotem.

”Wah, pola tanam ini bisa kita adopsi. Menarik untuk kita coba juga di Aceh Barat,” timpal Pak Jamel, staf HIJRAH, lembaga swadaya masyarakat di Meulaboh yang bekerja untuk memotivasi petani di Aceh Barat dalam membuat pembibitan dan menanam karet.

Pak Syamsul, peserta dari Dishutbun Aceh Barat, juga mengungkapkan ketertarikannya pada pola tanam yang dikembangkan di kebun ini.

Pak Hotem dan Jasnari berbagi pengalaman dengan peserta studi banding melalui tanya jawab keterlibatannya dalam kegiatan penelitian agroforestri karet bersama ICRAF disamping pertanyaan-pertanyaan lain mengenai cara–cara memelihara kebun karet.

Kunjungan dilanjutkan ke kebun Pak Mawi. Di sini para peserta diajak menyaksikan penyadapan karet. Dengan penuh semangat, seorang penyadap karet yang sedang bekerja menunjukkan cara-cara penyadapan karet kepada para tamunya.

Hari menjelang sore, langit tiba-tiba mendung dan rintik air hujan mulai jatuh membasahi dahan karet. Para peserta studi bandingpun berpamitan. Meskipun demikian, sepanjang perjalanan celoteh mereka masih terdengar riuh, membahas apa yang didapatkan dari petani karet di Jambi.

“Kebun saya akan saya buat lebih baik daripada kebun yang kita lihat tadi, karena kita baru memulai dan kita sudah mendapatkan gambaran jika nanti kebun sudah besar. Kalau tidak kita rawat dengan baik, maka sia-sialah biaya dan tenaga yang telah kita curahkan,” ungkap Pak Lanta dari Desa Seumara, Pante Ceuremen, yang diamini oleh peserta lainnya.

Perjalanan studi banding yang memakan waktu 8 hari itu merupakan pengalaman tak terlupakan bagi semua peserta.

Peneliti senior ICRAF di Bungo, Ratna Akiefnawati, menjelaskan hasil pengamatannya, “Belajar langsung ke lapangan seperti yang dilakukan rombongan dari Aceh merupakan sarana yang efektif untuk belajar bersama. Dengan berkunjung ke lokasi percobaan, para peserta dapat melihat langsung penerapan suatu teknologi, bahkan bisa mencoba sendiri. Bincang-bincang dalam situasi informal merupakan sarana berbagi pengalaman yang paling baik.”

Berguru Pada Petani, Menghormati Pengetahuan Lokal

2009-03-02T01:36:00.000-08:00

Oleh: Elok Mulyoutami

Pak Parno adalah petani kopi yang ditemui oleh Elok Mulyoutami dari World Agroforestry Centre (ICRAF) ketika melakukan penelitian di Sumberjaya, Lampung Barat. Pak Parno dikenal pandai mengelola kebunnya.

“Saya dengar dari para petani di sekitar sini, Bapaklah yang dapat dijadikan panutan masyarakat,”sapa Elok.

“Bisa saja adik ini. Bapak bisa bertani seperti ini karena dapat ilmu dari orang tua. Lantas Bapak juga dapat ilmu tambahan dari peneliti yang sering kemari. Mereka memberi tahu kami cara-cara mengelola kebun.”

“Apakah pengetahuan yang Bapak dapat dari orang tua sama dengan yang diberikan oleh para peneliti?”

“Tentu tidak dik. Kami menerapkan cara yang menurut kami baik. Sebagai contoh, pada lahan miring kami buat teras supaya tidak terjadi erosi yang menyebabkan kesuburan tanah hilang. Pengetahuan ini kami dapat dari penyuluhan oleh peneliti. Adanya teras juga memudahkan pemanenan kopi. Teras kami tanami rumput untuk menahan agar tidak longsor. Nah, penanaman rumput merupakan pengetahuan warisan nenek moyang kami. Karena kami menganggap kedua pengetahuan itu baik, maka keduanya kami gunakan.”

Pengetahuan Pak Parno tentang teras, juga pengetahuan petani-petani di berbagai daerah seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘pengetahuan lokal’, yaitu pengetahuan yang terbentuk dari proses panjang akumulasi fakta spesifik terkait dengan wilayah dan budaya khas setempat.

Para peneliti ICRAF sangat menghargai pengetahuan lokal. Dalam setiap penelitan yang dilakukan ICRAF, penghormatan pada pengetahuan lokal dijadikan sebagai prinsip dasar.

“Dalam penelitian, kami juga melibatkan petani. Contohnya ketika mengembangkan penerapan praktek sisipan dan okulasi langsung di Muara Bungo, Jambi. Sisipan adalah budidaya karet yang dipraktekkan masyarakat di Bungo untuk meningkatkan produksi karet. ICRAF bersama petani melakukan uji coba untuk melihat keefektifan praktek tersebut. Selain itu, juga membantu mengupayakan permudaan pohon karet dengan sistem sisipan agar lebih berhasil. Prinsipnya adalah belajar bersama,”jelas Dr Laxman Joshi, peneliti senior ICRAF.

Dalam pengkajian skema jasa lingkungan, pengetahuan lokal juga merupakan komponen penting. Pada akhir 2006 sampai awal Januari 2007, ICRAF melakukan survei pengetahuan lokal di Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur) dan Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) untuk mengetahui kondisi hidrologis kedua daerah tersebut. Penelitian tersebut merupakan bagian dari program jasa lingkungan dibawah dikoordinasi WWF Indonesia – EPWS (Equitable Payment for Watershed Services).

Untuk mengetahui potensi skema jasa lingkungan dalam menjaga fungsi daerah aliran sungai di Kapuas Hulu dan Belu, ICRAF mengawalinya dengan melakukan studi pengetahuan lokal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jenis jasa lingkungan yang tersedia, pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme imbal jasa lingkungan, pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai isu hidrologi dan jasa lingkungan, serta hal-hal yang sebaiknya dilakukan dalam kaitannya dengan jasa lingkungan.

“Secara tidak langsung, semua kegiatan membangun masyarakat diawali dengan berguru kepada masyarakat. Pihak luar tidak akan bisa membantu tanpa mengetahui apa yang sudah dimiliki masyarakat,” jelas Laxman.

Dalam menggali pengetahuan masyarakat di kedua lokasi tersebut, ICRAF menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara individual dan diskusi kelompok. Kerapkali, ICRAF mengadopsi transect walk atau metode lain dalam Participatory Rural Appraisal untuk mempermudah proses pengambilan dan analisa data.

“Hal yang terpenting adalah memperlakukan petani sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, akan memungkinkan petani memberikan penjelasan panjang lebar. Dalam wawancara, peneliti harus memberikan kesan sebagai orang yang tidak tahu, tetapi petanilah yang lebih tahu. Jika menurut kita ada informasi yang tidak sepenuhnya benar, tidak perlu langsung disanggah.”

Laxman juga mengingatkan agar peneliti jeli menanyakan hal-hal kecil yang acapkali terlewat dalam penjelasan petani. Karena banyak hal yang perlu ditanyakan secara mendalam, tentu saja wawancara perlu dilakukan berulang kali. Bila perlu wawancara dilakukan ketika petani bekerja di lahan supaya petani lebih mudah memberikan ilustrasi tentang apa yang dijelaskannya.

Narasumber yang dipilih adalah petani atau tokoh yang dianggap paling berpengalaman dalam bidangnya. Biasanya, pemilihan narasumber ini dilakukan dengan menggunakan metoda ‘snowball sampling’, diawali dari orang yang dikenal, kemudian terus bergulir seperti bola salju dari satu narasumber ke narasumber lain.

“Secara singkat, prinsip peggalian pengetahuan lokal adalah kerendahan hati dan kejelian dalam menggali pertanyaan. Wawancara bisa dilakukan berulang dilengkapi pengamatan yang seksama,” jelas Laxman.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kita masih perlu berguru kepada masyarakat, karena merekalah orang yang paling ahli dalam mengelola lingkungan sekitarnya. Pihak luar hanyalah membantu memfasilitasi dan menambahkan informasi.

ICRAF-NOEL Aceh Jaya: Merintis Pembibitan Mandiri di Aceh

2009-03-02T01:34:00.000-08:00

Oleh: Jusupta Tarigan

Horas Napitupulu, petani asal Batang Toru, Sumatera Utara yang direkrut ICRAF untuk membantu program pengembangan pembibitan di Aceh berkata lirih, ”Kalau saja masyarakat di sini kenal dengan ICRAF dari dulu, mungkin ketergantungan masyarakat Aceh akan bibit dari Sumatera Utara bisa berkurang”.

Apa yang diungkap Horas bukan tidak berdasar. Ratusan ribu bibit coklat, karet, kelapa, sawit, dan aneka buah-buahan harus didatangkan dari Medan, karena Aceh belum mampu menyediakan bibit sendiri.

”Untuk mendatangkan bibit dari luar daerah memerlukan biaya transportasi yang tidak sedikit, lagipula kualitas bibit belum bisa dijamin”, Jim Roshetko, peneliti ICRAF/Winrock International menjelaskan.

Horas dan Jim sedang berbicara tentang bahan tanam yang diperlukan oleh berbagai organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam program rehabilitasi daerah pinggir pantai di provinsi yang terkena Tsunami pada tahun 2004 lalu.

Pada bulan April 2007, World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Winrock International memberikan bantuan kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam melalui Program NOEL (Nursery of Excellence) atau Pengembangan Pembibitan Unggul.

Program yang mendapat sokongan dana dari CIDA (Canadian International Development Agency) dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Aceh Barat, Pidie dan Aceh Jaya.

Dengan berbagai keterbatasan prasarana pasca Tsunami, Program NOEL dapat berjalan baik. Di Aceh Jaya, hingga saat ini telah berhasil dibentuk 8 kelompok pembibitan dengan skala produksi 10.000-50.000 bibit, tersebar di 8 desa meliputi 4 kecamatan.

Keberadaan Program NOEL di Aceh Jaya makin dikenal oleh masyarakat semenjak ikut berpartisipasi dalam pameran peringatan 3 tahun bencana Tsunami pada 26 Desember 2007 di Calang. Sehari setelah penutupan pameran, permintaan pelatihan dari masyarakat terus mengalir.

Beberapa lembaga asing maupun lokal di Aceh juga meminta ICRAF sebagai mitra kerja dalam pengembangan pertanian sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat Mereka.

Selain itu, Program NOEL juga menandatangani kerjasama dengan berbagai lembaga seperti: CARDI (Consortium for Assistance toward Development in Indonesia), CARITAS Czech Republic, Helping Hands Foundation, dan KOTIB (Koalisi untuk Transparansi Bantuan Bencana).
Dua orang staff CARDI di Calang, Aini dan Lutfi, mengatakan mereka sudah cukup lama mencari mitra untuk mengimplementasikan program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang perkebunan rakyat.

”Kami mencoba mencari informasi. Dari hasil penelusuran kami, nama ICRAF selalu disebut-sebut oleh masyarakat.”

Tidak jarang staff Program NOEL diundang oleh kelompok tani dan berbagai lembaga di Aceh untuk menjadi fasilitator atau pelatih dalam kegiatan pengembangan kebun masyarakat, khususnya untuk tanaman karet, coklat dan buah-buahan.

Sejalan dengan itu, Program NOEL juga membantu pengembangan kelompok tani Indah Jaya di Desa Kabong, Aceh Jaya yang dikembangkan menjadi sentra pelatihan pembibitan.

”Sekarang kami punya cita-cita untuk menjadikan kelompok kami sebagai pusat informasi pembibitan dan pengembangan kebun campur di Kecamatan Krueng Sabee,” Hasan Basri, ketua kelompok tani Indah Jaya menuturkan. Pembibitan yang dikembangkan kelompok ini sudah beberapa kali dikunjungi oleh masyarakat dari desa lain.

Dua tahun telah berlalu, Program NOEL harus berakhir pada akhir Januari 2009. Namun tidak demikian halnya dengan animo masyarakat Aceh Jaya. Permintaan bantuan untuk memfasilitasi pembuatan pembibitan unggul terus mengalir. Tingginya semangat masyarakat untuk membangun pembibitan mandiri muncul karena besarnya kebutuhan bahan tanam, terbukanya peluang pasar, dan masih adanya bibit berkualitas rendah yang beredar di pasaran.

”Kami sedih dan kecewa karena ICRAF terlalu cepat meninggalkan Aceh Jaya,” ungkap Ibu Nurwati, Ketua Liga Inong (LINA) Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti.
Dia kecewa karena sepulang dari kunjungan ke Indah Jaya, kelompoknya berencana membangun pembibitan unggul. Berakhirnya Program NOEL diartikan sebagai terputusnya bantuan dalam memfasilitasi pembangunan pembibitan bagi kelompoknya.

Sejumlah petani di Kemukiman Panga yang didampingi KOTIB juga terkejut ketika mendengar Program NOEL akan meninggalkan Aceh Jaya. Meskipun demikian, mereka dapat berbangga karena saat ini sudah dapat memulai tahap awal penanaman kebun entres dan penyemaian biji karet.

”Kenapa ICRAF tidak bisa lebih lama di sini, padahal kita belum sepenuhnya bisa menerapkan ilmu yang diberikan dan kami masih sangat membutuhkan bimbingan dari ICRAF.”

Jim Roshetko, selaku penanggung jawab Program NOEL berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan apa yang sudah dirintis ICRAF.

”Harapan juga kami letakkan di pundak petani Aceh Jaya yang sudah belajar bersama-sama dalam Program NOEL untuk senantiasa melakukan silaturahmi sesama kelompok tani, saling bertukar pengetahuan dan informasi, sehingga mimpi untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dapat terwujud.”

BUKU TERBARU - Sistem Informasi Geografis: Untuk pengelolaan bentang lahan berbasis sumber daya alam

2009-03-02T01:33:00.000-08:00

Ekadinata A, Dewi S, Hadi DP, Adi DK and Johana F. 2008. Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Bentang Lahan Berbasis Sumber Daya Alam. Buku 1: Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh Menggunakan ILWIS Open Source. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. 130 p.Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Bentang Lahan Berbasis Sumber Daya Alam. Buku 1: Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh Menggunakan ILWIS Open Source

Andree Ekadinata, Sonya Dewi, Danan Prasetyo Hadi, Dudy Kurnia Nugroho Adi and Feri Johana

-->Download file(s): Softcopy-1 (912 KB in PDF), Softcopy-2 (1,670 KB in PDF) See detail...

Ringkasan:
Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh (PJ) merupakan alat yang sangat berguna dalam prosesperencanaan pengelolaan sumber daya alam dan sudah dipakai di negara maju dan beberapa daerah di negaraberkembang. Akan tetapi karena SIG dan PI memerlukan perangkat lunak, data dan keahlian khusus untuk mengoperasikannya, banyak pihak belum memanfaatkan alat bantu ini secara optimal dalam proses perencanaan.

Menyadari pentingnya memasyarakatkan SIG dan PJ berbasis open source, ICRAF meramu kembali materi-materipelatihan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu bersama Bappeda Aceh Barat melalui proyek ReGrIn ke dalambentuk buku yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan SIG dan PJ di Indonesia.

Buku pertama dari dua buku yang direncanakan berjudul ”Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan BentangLahan Berbasis Sumber Daya Alam. Buku 1: Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh Menggunakan ILWISOpen Source.Buku ini dapat diunduh secara gratis melalui website ICRAF. Versi cetak dalam jumlah terbatas dapat diperolehdengan menghubungi Andree Ekadinata (a.ekadinata@cgiar.org) atau Sonya Dewi (s.dewi@cgiar.org)

INFORMASI :
Melinda Firds
Telp 0251 8625415 ext. 756
Eemail: icrafseapub@cgiar.org

BUKU TERBARU - Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan

2009-03-02T01:32:00.000-08:00

Agus F and IGM. Subiksa . 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Bogor, Indonesia. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre - ICRAF, South East Asia. 36 p.Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek LingkunganFahmuddin Agus and IGM. Subiksa-->Download file(s): Softcopy (1,281 KB in PDF) See detail...

Ringkasan:
Salah satu sasaran perluasan lahan pertanian di Indonesia adalah lahan gambut. Namun, pembukaan lahan gambut merubah ekosistemnya dan menguras simpanan karbon serta menghilangkan kemampuannya menyimpan air. Dengan pengorbanan yang besar dari sisi kualitas lingkungan, penggunaan lahan gambut untuk pertanian memberikan keuntungan ekonomi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan lahan mineral.

Buku ini memberikan uraian ringkas tentang sifat lahan gambut, potensinya untuk pertanian, risiko lingkungan dan beberapa pertimbangan tentang penggunaan dan konservasi lahan gambut. Diharapkan buku yang merupakan hasil kerjasama antara Balai Penelitian Tanah (Balittanah), World Agroforestry Centre (ICRAF), Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) dan University of Hohenheim (Jerman) akan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan lahan gambut ke depan.

INFORMASI PUSTAKA:
Melinda Firds
Telp 0251 8625415 ext. 756
Eemail: icrafseapub@cgiar.org

Mikoriza: Kerjasama Saling Menguntungkan Antara Tanaman dan Jamur

2009-03-02T01:31:00.000-08:00

Oleh: Hesti L. Tata*

Interaksi antar makhluk hidup merupakan hal lazim. Demikian pula dalam dunia tumbuhan. Dalam proses tumbuh dan berkembang, tumbuhan berinteraksi dengan lingkungan biotik maupun abiotik.

Salah satu contoh interaksi tumbuhan yang bersifat biotik adalah dengan jamur. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan yang saling merugikan (parasitisme) karena menyebabkan pohon/tanaman menjadi sakit, atau hubungan yang saling menguntungkan (mutualisme), misalnya mikoriza.

Istilah mikoriza diambil dari Bahasa Yunani yang secara harfiah berarti jamur (mykes = miko) dan akar (rhiza). Istilah ini diusulkan pertama kali oleh Frank pada tahun 1885 untuk menjelaskan bentuk simbiosa mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan. Jamur memperoleh karbohidrat dalam bentuk gula sederhana (glukosa) dari tumbuhan. Sebaliknya, jamur menyalurkan air dan hara tanah untuk tumbuhan. Jamur mikoriza berperan untuk meningkatkan ketahanan hidup bibit terhadap penyakit dan meningkatkan pertumbuhan bibit.

Ada beberapa macam tipe mikoriza, yaitu arbuskular mikoriza (AM), ektomikoriza (EM), ericoid mikoriza, monotropoid mikoriza dan mikoriza anggrek. Hampir sebagian besar jenis tumbuhan berasosiasi dengan jamur tipe AM, mulai dari paku-pakuan, jenis rumput-rumputan, padi, hingga pohon rambutan, mangga, karet, kelapa sawit, dll. Sedangkan beberapa keluarga (family) pohon tingkat tinggi yang biasa dijumpai pada tahap suksesi akhir bersimbiosa dengan jamur EM, misalnya jenis-jenis meranti, kruing, kamper (jenis-jenis Dipterocarapaceae), pasang, mempening (jenis-jenis Fagaceae), pinus, beberapa jenis Myrtaceae (jambu-jambuan) dan beberapa jenis legum.

Struktur anatomi AM berbeda dengan EM. Akar yang bersimbiosa dengan EM memiliki struktur khas berupa mantel (lapisan hifa) yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Struktur mikoriza tersebut berfungsi sebagai pelindung akar, tempat pertukaran sumber karbon dan hara serta tempat cadangan karbohidrat bagi jamur. Hifa jamur EM tidak masuk ke dalam dinding sel tanaman inang. Sedangkan akar yang bersimbiosa dengan AM, harus diamati dibawah mikroskop, karena struktur arbuskular atau vesicular terbentuk di dalam sel tanaman inang dan hanya dapat diamati di bawah mikroskop setelah dilakukan perlakuan khusus dan pewarnaan. Struktur arbuskular dan vesicular berfungsi sebagai tempat cadangan karbon dan tempat penyerapan hara bagi tanaman. Miselium eksternal terdapat pada tipe EM dan AM, merupakan perpanjangan mantel ke dalam tanah.

*Penulis adalah peneliti silvikultur pada Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor.
Email: hl.tata@gmail.com

Hesti L. Tata: Ahli Mikoriza dari P3HKA, Bogor

2009-03-02T01:30:00.000-08:00

Oleh: Aunul Fauzi

“Malu! Soalnya orang kalau sekolah S3 cukup empat tahun. Saya lima tahun, kelamaan sekolahnya!” Hesti tersipu mengenang masa studinya. Ia baru sebulan kembali ke Bogor setelah menyelesaikan program doktor di Universitas Utrecht, Belanda.

Pada sebuah siang yang dingin dan berangin, seminggu menjelang Natal 2008, perempuan Bali yang bernama lengkap Made Hesti Lestari Tata berhasil mempertahankan disertasi ‘mikoriza pada dipterokarpa di wanatani karet di Sumatra’ di hadapan panel penguji. Disertasi setebal 125 halaman mengantarnya menyandang gelar tertinggi dalam bidang ilmu ekologi tumbuhan dan mikoriza.

Lulus sarjana dari jurusan Biologi IPB pada tahun 1993, Hesti mengawali karir penelitian di Balai Penelitian Kehutanan di Samarinda. Tahun 1996, ia pindah ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam (P3HKA), Bogor, tempatnya berkarya hingga saat ini sebagai peneliti dalam kelompok peneliti silvikultur. Pada tahun 2001, Hesti menyelesaikan studi master di program studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB dengan penelitian mikoriza di hutan bekas terbakar di Kalimantan Timur.

“Begitu lulus ujian rasanya plong dan lega bisa menyelesaikan riset dan studi!”

Ingatan Hesti melayang ke masa lima tahun silam ketika mengikuti sebuah training di Wageningen University, Belanda. Itulah awal perjalanan panjang menyusun ide penelitian, mencari beasiswa, menyiapkan berbagai macam persyaratan administrasi. “Saat training di Wageningen, saya berkesempatan mempresentasikan rencana penelitian saya di CBS (Centraalbureau voor Schimmelcultures) – sebuah lembaga penelitian mikologi di bawah KNAW (LIPI-nya Belanda). Prof. Cliff dari Universitas Amsterdam memperkenalkan saya kepada Dr Teun Boekhout, yang saat itu sedang menangani penelitian mikoriza di Kolumbia. Dr Boekhout menyarankan saya menghubungi Dr Meine van Noordwijk (ICRAF Indonesia) yang terlibat dalam penelitan BGBD (Below Ground Biodiversity). Siapa tahu saya bisa diikutkan dalam penelitian di BGBD yang dilakukan ICRAF.”

“Ketika itu saya belum kenal Pak Meine secara personal. Memang sudah sering saya lihat karena kantor ICRAF di lantai dua di gedung tempat saya bekerja.”

Pak Meine adalah sebutan akrab Dr Meine Van Noordwijk yang bersama Prof. Marinus Werger (Univ. Utrecht), Prof. Sybern (CBS, Utrecht) dan Dr Summerbell menjadi pembimbing Hesti selama studi. Sebelum pindah ke Kampus CIFOR di daerah Sindang Barang pada tahun 1997, ICRAF memang berkantor di P3HKA, Gunung Batu, di gedung yang sama dengan kantor Hesti.

“Pak Meine memberi kesempatan untuk terlibat dalam seminar dan penelitian BGBD. Sejak itulah saya menyusun proposal studi S3. Setelah proposal ada, saya mencari universitas dan profesor pembimbing. Begitu memegang admission letter dari Universitas Utrecht, saya mulai mencari beasiswa. Ini ternyata tidak mudah. Saya sangat beruntung ICRAF memberikan bantuan penelitian pada tahun pertama saya terdaftar di Utrecht. Universitas hanya memberikan tunjangan hidup selama 4 bulan.”

Barulah pada tahun kedua, Hesti memperoleh beasiswa penuh dari NUFFIC (The Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education) untuk menyelesaikan studi dengan skema program sandwich, yaitu terdaftar di salah satu universitas di Belanda, melakukan penelitian di Indonesia, dan ujian disertasi di Belanda.

Untuk disertasi, Hesti melakukan penelitian mikoriza pada pohon meranti (Dipterocarpaceae) di Kabupaten Bungo dan Tebo, Jambi, lokasi penelitian ICRAF sejak 1993.

Teori umum menyatakan bahwa mikoriza (asosiasi hubungan jamur tertentu dengan akar pohon tingkat tinggi) bermanfaat dalam pertumbuhan dipterokarpa karena membantu penyerapan air dan unsur hara, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, dan melindungi pohon dari penyakit akar, sehingga kemungkinan hidup bibit lebih tinggi.

“Penelitian saya membuktikan tidak ada kendala dalam hal biologi tanah untuk pengembangan dipterokarpa di lahan agroforestri karet di Sumatra. Di lapangan terbukti bahwa bibit yang ditanam tanpa inokulasi mikoriza di persemaian dapat tumbuh dengan baik seperti bibit yang diinokulasi mikoriza. Setelah diteliti, ternyata mikoriza yang berkembang pada akar meranti bukanlah karena jamur yang saya inokulasi, tetapi dari jamur yang memang sudah ada dalam biologi tanah setempat.”

Kembali ke Bogor, Hesti masih harus adaptasi. Sudah terbiasa dengan sistem kehidupan di Belanda yang relatif lebih tertib, ia harus belajar sabar menunggu angkot yang membawanya ke kantor dan mengantarnya pulang ke rumah di kawasan Ciomas. Ia juga mulai beradaptasi dengan kesibukan penelitian di kantor.

Hesti berharap kerjasama penelitian P3HKA dengan lembaga penelitian seperti ICRAF ataupun CIFOR (Center for International Forestry Research) dapat ditingkatkan di masa mendatang. Dia menyarankan peneliti-peneliti dari lembaga pemerintah aktif mengejar peluang dan membangun jejaring dengan peneliti dari dalam maupun luar negeri.

Hesti menilai, rekan-rekan peneliti yang bekerja di lembaga penelitian internasional seperti ICRAF dan CIFOR beruntung karena dapat berkenalan dan bekerjasama dengan peneliti senior atau profesor tanpa susah membangun link.

“Keterlibatan dalam penelitian ICRAF banyak membuka wawasan, terutama karena saya meneliti bidang silvikultur yang tidak berhubungan langsung dengan berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat. Selama di ICRAF saya jadi tahu bahwa penelitian saya selama ini parsial, kurang melibatkan masyarakat.”

Mengenai kondisi pengelolaan kehutanan di Indonesia, Hesti mengatakan keberpihakan pemerintah pada masyarakat sekitar hutan masih kurang. Orientasi lebih ditujukan pada segi produksi dan konservasi. Walaupun sekarang sudah banyak berubah, terutama dengan makin berkembangnya penelitian kehutanan sosial, Hesti melihat sisi kebijakan masih terasa kurang. Hesti berharap dapat menyumbangkan ilmunya bagi kemajuan kehutanan pada umumnya.

Tentang pengalaman paling berkesan selama di Belanda, Hesti bercerita, “Sepeda merupakan bagian hidup sehari-hari. Di sana susah kalau tidak pakai sepeda.”

Dengan sepeda pula Hesti kadang mengantar putri satu-satunya, Anya (11 tahun), ke sekolah tempat ia belajar Bahasa Belanda secara gratis.

Ditanya mengenai cita-citanya yang belum tercapai, Hesti tergelak. “Saya sebenarnya ingin jadi guru. Mungkin karena dulu ketika mahasiswa, saya pernah jadi asisten dosen. Ketika lulus, saya tidak sempat mendaftar jadi dosen, karena sudah lebih dahulu diterima sebagai CPNS di Departemen Kehutanan. Dan satu lagi yang belum kesampean, main ice skating! Selama di Belanda nggak sempat! Padahal saya kepingin banget!”

Kiprah Agroforestri: Pengantar

2009-01-01T00:16:00.000-08:00

Kiprah Agroforestri merupakan terbitan tiga bulanan berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh the World Agroforestry Centre (ICRAF-SEA) yang berkantor di Bogor, Indonesia.

Kiprah berisi artikel pendek mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan ICRAF di berbagai lokasi penelitiannya di Indonesia, ditulis dalam bahasa yang ringan dan sederhana. Kiprah juga memuat berbagai intisari temuan penelitian, inovasi agroforestri, cerita tentang kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan bersama mitra kerja, dan berbagai informasi lain.

Sampai saat ini, Kiprah sudah terbit 2 edisi (Agustus 2008 dan Nopember 2008). Setiap terbitan dicetak sekitar 1000 exemplar dan dibagikan kepada berbagai kalangan seperti lembaga penelitian, universitas dan perpustakaan, selain kepada berbagai instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah, dan media.

Saat ini, Kiprah memuat tulisan para peneliti ICRAF sendiri, namun tidak tertutup kemungkinan memuat tulisan lain mengenai pengembangan agroforestri di Indonesia oleh penulis dari luar.

Blog khusus Kiprah Agroforestri ini dibuat untuk memudahkan pembaca untuk menemukan berbagai artikel yang pernah dimuat dalam edisi-edisi yang telah terbit. Selain itu pembaca dapat memberikan komentar mengenai isi artikel serta saran perbaikan bagi para editor.

Download Kiprah di sini: www.worldagroforestrycentre.org/sea

Alamat Redaksi:
World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede
Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
Telp: 0251 8 625 415, 8 625 417; fax: 0251 8 625 416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org

Catatan:
Silahkan mengirim email bila menginginkan edisi cetak.
Kami akan kirimkan selama persediaan masih ada.

Agroforestri Jati Gunung Kidul: Peluang dan Tantangan

2009-01-01T00:15:00.000-08:00

Aunul Fauzi, Iwan Kurniawan

“Karena suplai kayu jati dari perkebunan besar atau hutan pemerintah tidak lagi sebanyak dulu, industri mebel mulai mencari tambahan suplai jati dari hutan rakyat,” papar Philip Manalu dari Center for International Forestry Research (CIFOR). “Fenomena seperti ini merupakan kesempatan emas karena dapat membuka peluang bagi petani jati untuk meningkatkan taraf hidup mereka.”

Potensi agroforestri jati di Jawa memang sangat besar. Dengan luas hamparan sekitar 1,5 kali luas perkebunan jati berskala besar, tingginya permintaan, dan harga yang relatif bagus, peluang ini semestinya dapat menjawab berbagai persoalan kehidupan petani kecil, termasuk kemiskinan.

“Setidaknya ada tiga syarat bila tujuan tersebut hendak dicapai, yaitu memperbaiki teknik budidaya agroforestri jati, menciptakan skema pembiayaan usahatani di tingkat petani, dan memperbaiki akses pasar – termasuk di dalamnya mengurangi halangan regulasi,” jelas James Roshetko, peneliti senior World Agroforestry Centre (ICRAF)/Winrock International yang akrab disapa Pak Jim.

Ketiga hal yang diungkap Pak Jim itulah yang ingin dijawab dalam penelitian ACIAR Teak Project yang dilaksanakan di tujuh kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, atas dukungan dari Lembaga Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR).

Sejak pertengahan 2007 lalu, para peneliti dan fasilitator lapangan dari CIFOR, ICRAF, Winrock International, Balitbang Kehutanan, Intercafé Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Pokja Hutan Lestari Kabupaten Gunung Kidul bersama-sama dengan para petani jati melaksanakan penelitian yang direncanakan hingga tahun 2011.

Gerhard Manurung, peneliti ICRAF yang mengomandani penelitian budidaya jati mengemukakan bahwa secara umum petani Gunung Kidul masih perlu mengintensifkan penerapan teknik-teknik budidaya jati sehingga produktifitas dan kualitas kayu menjadi optimal.

“Bahkan tidak sedikit petani yang belum terbiasa dengan manfaat pemangkasan (pruning) dan penjarangan (thinning) terhadap pertumbuhan, produksi, dan kualitas kayu jati mereka,” jelas Gerhard yang berada di Wonosari tanggal 8-14 September 2008 lalu untuk memilih demoplot penelitian bersama rekan peneliti lainnya. “Kurangnya pengetahuan, informasi, dan modal kerja menjadi penghambat bagi petani dalam menerapkan usahatani jati yang tepat.”

Keterbatasan akses pasar merupakan permasalahan umum yang dihadapi petani kecil, termasuk petani jati di Gunung Kidul. Minimnya informasi mengenai standar kualitas kayu dan harga masih menjadi masalah utama. Hal ini diungkapkan Iwan Kurniawan dari ICRAF yang memimpin penelitian aspek pemasaran jati dalam penelitian yang sama. Iwan menjelaskan bahwa sebagian besar petani belum berorientasi pasar dalam mengelola agroforestri jati. Kemampuan negosiasi harga juga masih lemah sehingga seringkali petani terpaksa menerima harga jual kayu jati yang rendah.

”Untuk memberi gambaran tentang pengelolaan usaha tani jati yang baik, kami mengajak petani dan pedagang kayu jati Gunung Kidul berkunjung ke perusahaan pemrosesan jati di Jepara dan Perum Perhutani Cepu di Jawa Tengah. Kami juga telah mengajak mereka mengunjungi lokasi pembibitan di Kawasan Hutan Penelitian Bunder-Playen dan komunitas petani jati di Karangasem yang masih berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Bulan April lalu, kami juga mengadakan pelatihan selama 3 hari bagi para petani mengenai aspek legal penebangan dan penjualan kayu jati,” papar Iwan.

Kendala regulasi yang menghambat perkembangan pasar jati rakyat juga mendapat perhatian dalam pelatihan tersebut. Philip dari CIFOR yang terlibat dalam penelitian aspek kebijakan dari ACIAR Teak Project, menyayangkan keharusan petani kecil mengikuti regulasi yang sebenarnya diperuntukkan bagi perkebunan besar.

“Petani diharuskan menyiapkan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Pada prakteknya, petani sering menyerahkan urusan perijinan ini kepada pedagang kayu dan terpaksa membayar biaya yang tidak kecil. Mestinya, cukup dengan SIT (Surat Ijin Tebang) yang dikeluarkan Kepala Desa, petani sudah bisa menjual hasil kebunnya dengan bebas,” jelas Philip sembari mengatakan bahwa praktek semacam itu mengurangi pendapatan petani.

“Karena itulah, diperlukan pendekatan multi-pihak dalam usaha mengembangkan agroforestri jati di wilayah Gunung Kidul dan Indonesia pada umumnya supaya semua aspek pengembangan agroforestri jati akan dapat ditangani,” ujar Pak Jim yang menjadi koordinator peneliti ICRAF/Winrock International untuk kedua bidang penelitian, yaitu budidaya dan pemasaran jati.

“Dalam penelitian ini, kami menyatukan semua keahlian dari berbagai lembaga yang berpartisipasi. Masing-masing berperan sesuai dengan bidangnya dan bersifat saling mengisi. Dan yang paling penting, dampak penelitian dan usaha pengembangan agroforestri jati yang kami lakukan di Gunungkidul akan dapat dirasakan secara lebih nyata dan luas – baik untuk kepentingan keilmuan maupun penerapan di lapangan oleh masyarakat tani”.

Berubah..Kenapa Tidak? Satu Aspek dalam penelitian Aksi

2009-01-01T00:14:00.000-08:00

Aunul Fauzi, Iwan Kurniawan

“Pagi ini kita sudah harus sepakat tentang kriterianya. Kalau tidak, akan mengalami kesulitan di
lapangan,” tegas Gerhard di hadapan tim peneliti, pagi tanggal 8 September 2008 lalu.

Hari pertama kedatangan tim peneliti di Gunung Kidul diisi dengan diskusi kriteria pemilihan lahan untuk dijadikan demoplot penelitian pengaruh intensitas pemangkasan dan penjarangan terhadap ertumbuhan, produksi dan kualitas kayu jati. Praktik silvikultur agroforestri jati di daerah penelitian memang sangat beragam. Pengaturan jarak tanam dan pemeliharaan cenderung belum mengikuti pola yang dianjurkan. Tim peneliti perlu cermat dalam menentukan kriteria pemilihan lahan demoplot agar tetap memenuhi kaidah metodologi penelitian.

Jarum jam di Wisma Joglo Samiaji, Wonosari, sudah menunjukkan tepat pukul 11.30 siang. Bukannya menemukan kesepakatan, diskusi malah memunculkan berbagai pertanyaan baru.

“Kalau begitu, kita langsung ke lapangan. Kita perlu melihat langsung kondisi lahan petani yang sebenarnya. Hasil pengamatan siang ini akan kita diskusikan nanti malam,” kata Gerhard mengakhiri diskusi seraya mengingatkan anggota tim akan sempitnya waktu yang tersedia. Mereka memang sedang berpacu dengan waktu. Target kunjungan lapangan yang direncanakan sampai tanggal 14 September adalah terpilihnya 6 demoplot penelitian dan ditandatanganinya kesepakatan dengan para petani pemilik lahan. Untuk mencapai target tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah.

Tim peneliti gabungan dari berbagai lembaga penelitian tersebut segera berkemas menuju Dukuh Sumber, Desa Candirejo, yang termasuk wilayah Kecamatan Semin, satu dari 7 kecamatan di lokasi penelitian. Dua kendaraan niaga yang mereka sewa segera meninggalkan penginapan menerobos siang yang panas.

Setengah hari ternyata tidak cukup untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Pada hari kedua dan ketiga, tim harus kembali ke beberapa lokasi penelitian lain yang berjarak antara 1 sampai 1,5 jam ke arah utara dan selatan kota kabupaten tempat mereka menginap. Kenyataan bahwa jati umumnya ditanam di pinggir sebagai batas lahan membuat tim kesulitan menemukan lahan jadi dalam bentuk petak (block planting) untuk dijadikan blok penelitian. Di beberapa tempat, petani bahkan sudah pernah melakukan pemangkasan sehingga pohon jatinya tidak bisa dijadikan kontrol. Di samping itu, usia tanam dan diameter pohon kadang sudah melebihi batas optimal yang diperlukan untuk penelitian. Hal baru yang ditemukan pada saat kunjungan lapangan antara lain dominannya trubusan di suatu hamparan.

Pak Jim menjelaskan, “Di daerah selatan Gunung Kidul dengan karakteristik permukaan lahan berbatu dan kerapatan tanam rendah, penjarangan tanaman mungkin bukan opsi terbaik. Ada banyak trubusan yang dibiarkan tumbuh. Ini dapat dimengerti karena petani kesulitan menemukan lubang tanam dengan kedalaman tanah (solum) yang cukup untuk pertumbuhan jati.”

Pak Jim bahkan mengusulkan agar penelitian di daerah selatan diarahkan untuk mengetahui efektifitas pengurangan trubusan (singling) terhadap pertumbuhan, produksi, dan kualitas jati. Rancangan penelitian harus dirubah. Hal ini ternyata bukan menjadi kendala karena sudah diantisipasi pada saat proposal penelitian dikembangkan, mengingat sifat penelitian aksi (action research) yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian.

Denta Anggakusuma, analis statistik ICRAF yang bertanggungjawab menganalisa data, membenarkan. “Pada dasarnya alat-alat statistik diciptakan untuk mengakomodir setiap perubahan dalam rancangan penelitian. Hanya saja, dengan bertambahnya variabel penelitian, maka diperlukan alat statistik lainnya.”

“Untuk mengetahui kombinasi pemangkasan dan penjarangan terbaik, kami menggunakan rancangan faktorial. Tetapi dengan adanya perubahan fokus penelitian di daerah selatan hanya pada trubusan, maka kami akan menggunakan rancangan kelompok acak lengkap (completely randomized block design) untuk bisa menghasilkan rekomendasi penelitian yang diharapkan,” jelas Denta ringan.

“Penelitian aksi memang sangat sesuai dengan kebutuhan kami,” imbuh Gerhard yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan S3 di Australian National University – Australia. “Penelitian aksi memberi kesempatan kepada petani untuk terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian. Interaksi intensif antara kami sebagai wakil dari lembaga penelitian dengan para petani sebagai aktor utama kegiatan agroforestri di lapangan juga akan terbangun secara baik. Ini akan memudahkan adopsi hasil-hasil penelitian oleh petani bila kelak penelitian sudah selesai.”

Tebang Jati Bayar Semesteran

2009-01-01T00:13:00.000-08:00

Aunul Fauzi

“Saya tidak menjual dalam bentuk gelondongan. Kayu jati saya rajang dulu menjadi balok atau papan, baru saya jual. Ini namanya meningkatkan nilai tambah. Dengan begitu, saya bisa memperoleh harga yang lebih baik,” jelas Subardi (58 tahun) tentang balok dan papan kayu jati yang ditumpuk di halaman dan disandarkan di dinding depan rumahnya.

Bersama istri dan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, Subardi tinggal di Dusun Temon, Desa Giripurwo. Desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Sepertiga lahan agroforestri jati miliknya Subardi terpilih sebagai salah satu plot penelitian pemangkasan dan penjarangan jati.

“Awalnya, yang menanam jati di kebun adalah ayah saya, Mbah Marto. Beliau rajin menyemaikan bibit jati yang dipungutnya dari hutan jati di perbukitan selatan. Sejak saat itu, petani di dusun kami mulai mengikuti langkah tersebut.

Di sela-sela tanaman jati, petani masih bisa menanam palawija seperti padi, kedelai, kacang, dan singkong untuk keperluan sehari-hari. Tanaman palawija merupakan sumber pangan dan pendapatan yang digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar rumah tangga. Di samping itu, mereka mengembangkan dan memelihara ternak seperti ayam, sapi dan kambing yang digunakan sebagai sumber uang tunai jika pendapatan dari palawija tidak mencukupi.

Data yang dikumpulkan dalam survei rumah tangga terhadap petani jati Gunungkidul pada bulan Juni-September 2007 menunjukkan bahwa 80% petani menanam jati sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Tujuan petani menanam jati terutama adalah sebagai tabungan/warisan keluarga (39%responden), sumber uang tunai yang cepat pada kondisi darurat (21%)dan biaya sekolah (10%).

”Kita juga biasa menanam pohon kayu lainnya seperti sengon laut, akasia, melinjo, dan nangka” terang Subardi tentang sistem agroforestri jati yang banyak memberikan manfaat bagi dirinya dan para petani lain di Gunung Kidul. Subardi boleh berbangga. Dia termasuk tiga dari 130 kepala keluarga di dusunnya yang mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Kedua anak laki-laki Subardi saat ini kuliah di Yogyakarta. Dadang (20 tahun) di Universitas Muhammadiyah dan Puput (18 tahun) di Universitas Ahmad Dahlan. Subardi memang bekerja 2 hari dalam seminggu sebagai staf bagian umum di salah satu instansi kesehatan di Yogyakarta, namun dia mengaku gajinya tidak seberapa. Untuk membayar uang kuliah kedua anaknya, Subardi mengandalkan pohon jati.

“Saya sangat bersyukur bisa menyekolahkan mereka. Bagi saya pendidikan adalah hal utama yang bisa saya wariskan. Walau berat biayanya, saya masih tetap bisa mengatasinya dengan jati,” ujar Subardi tersenyum.

FALLOW: Model Simulasi Dinamika Proses Perubahan Bentang Lahan

2009-01-01T00:12:00.000-08:00

Janudianto, Aunul Fauzi

“Bila nilai ekonomi naik sekitar 10% maka terjadi penurunan nilai ekologis sebanyak 20%. Artinya, ekonomi yang membaik ternyata diikuti kerusakan ekologis,” ucap Muhdarsyah mengakhiri presentasi kelompoknya tentang strategi pengembangan wilayah Arongan Lambalek, Aceh Barat.

Beserta 14 orang rekannya dari berbagai instansi pemerintah Kabupaten Aceh Barat seperti Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Tata Ruang dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KPPKP Aceh Barat, serta dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Muhdarsyah terlibat diskusi perencanaan wilayah dalam sesi akhir Training Analisis Perubahan Bentang Lahan sebagai Dasar Perencanaan Wilayah dengan memanfaatkan aplikasi Model FALLOW yang diselenggarakan di Meulaboh, Aceh Barat.

Pelatihan yang diselenggarakan tanggal 13-17 Oktober 2008 lalu merupakan kerjasama Bappeda Aceh Barat dan ICRAF melalui Proyek Rebuilding the Green Infrastructure
with Trees People Want (ReGrIn).

Desi Suyamto dan Rachmat Mulia, dua peneliti ICRAF yang menjadi narasumber pelatihan, mengatakan bahwa FALLOW merupakan model simulasi yang dibangun sebagai alat bantu melakukan prospeksi atau pandangan ke depan terhadap berbagai kemungkinan dampak dari implementasi suatu strategi pembangunan dalam suatu wilayah pedesaan agraris.

FALLOW menempatkan masyarakat petani di suatu wilayah sebagai faktor utama, karena merekalah yang langsung membuat keputusan penting terkait alokasi sumberdaya lahan, finansial, tenaga kerja, sekaligus memilih beragam investasi berbasis lahan yang tersedia di wilayahnya.

“Harapan saya peserta pelatihan mampu mengoptimalkan keterampilannya dalam perencanaan lahan” ujar Wakil Bupati Aceh Barat ketika membuka pelatihan. “Semoga FALLOW bisa dimanfaatkan secara optimal oleh peserta setelah selesai mengikuti pelatihan.” tambahnya.

Harapan senada juga disampaikan oleh salah seorang peserta pelatihan, Jamal Mirda, dari Bappeda Aceh Barat. “Saya berharap ilmu dari pelatihan ini dapat membantu kami dalam pengelolaan tata ruang di wilayah kami.”

Forum Reboan: Ajang Diskusi dan Silaturahmi di Departemen Kehutanan

2009-01-01T00:11:00.000-08:00

Aunul Fauzi

Jarum jam sudah menunjukkan pukul 07.30. Beberapa staf tampak sibuk menyiapkan Ruang Rapat Utama Blok 1 Lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti yang menjadi tempat pelaksanaan Forum Reboan. Hari ini, 3 September 2008, Reboan menghadirkan dua pembicara dari World Agroforestry Centre (ICRAF), Dr Meine van Noordwijk dan Dr Jessus C. Fernandez.

“Reboan adalah acara internal bagi para pejabat Eselon II untuk mendiskusikan topik-topik yang berkaitan dengan tugas pokok departemen. Tetapi lembaga mitra seperti ICRAF juga bisa mengisi acara. Peserta dapat mengambil manfaat dari paparan topik-topik yang mungkin bukan termasuk bidang tugas sehari-hari,” tutur Ibu Indriastuti, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi yang menggagas Reboan tahun 2005 lalu. Ibu Indri mengatakan hasil diskusi Reboan biasanya dibawa ke dalam rapat bersama Menteri Kehutanan.

“Reboan juga dijadikan tempat silaturahmi antar peserta karena kesempatan bertemu tidak datang setiap hari,” ungkap Ibu Indri mengomentari beberapa peserta yang datang lebih awal agar memiliki waktu lebih banyak untuk bertukar cerita satu sama lain.

Retno Utaira, staf senior ICRAF yang bertanggung-jawab membina hubungan dengan berbagai lembaga pemerintah mengatakan Reboan sangat bermanfaat bagi ICRAF sebagai tempat mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kepada para pejabat Departemen Hehutanan. “Dari pertanyaan, komentar, dan tanggapan peserta, kami juga bisa mengetahui harapan mereka terhadap ICRAF.

Inovasi Agroforestri untuk Meningkatkan Produktifitas Karet

2009-01-01T00:10:00.000-08:00

Aunul Fauzi, Ratna Akiefnawati, Janudianto

Di Jambi, pembukaan lahan untuk kebun karet dengan pola tebas-tebang-bakar sudah menjadi tradisi. Lahan yang sudah bersih lalu ditanami secara tumpangsari, yaitu tanaman pangan dengan karet. Ketika tajuk karet mulai menaungi sehingga produksi tanaman pangan menurun, petani meninggalkan kebun karet mudanya tanpa pemeliharaan dan kembali lagi saat karet siap sadap. Karena lama tak terurus, produksi karet dari kebun tidak memuaskan.

“Produksi karet rakyat di Kabupaten Bungo masih di bawah 600 kg/ha/tahun. Sebagai komoditas unggulan, ini tergolong rendah,” ungkap Ratna Akiefnawati, peneliti World Agroforestry Centre (ICRAF) yang berkantor di Jl. Tembesu 21, Muara Bungo, Jambi.

Ratna menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya produksi adalah penggunaan bibit karet bermutu rendah. Sumber bibit biasanya berupa karet cabutan atau biji sapuan (seedling). Pemeliharaan yang dilakukan juga sangat minim.

“Kalau berbicara tentang produksi karet rakyat, memang seperti itulah adanya. Tentu saja hasilnya masih sangat rendah dan jauh dari yang diharapkan,” jelas Dr Laxman Joshi, peneliti ICRAF yang lama berkecimpung dalam penelitian sistem agroforestri karet di Jambi.

Di sisi lain, sistem agroforesti karet di Bungo ternyata memiliki aspek positif terutama berkaitan dengan tingginya tingkat keragaman hayati yang mendekati kondisi hutan sekunder. Penelitian yang dilakukan para peneliti ICRAF menunjukkan beberapa bukti.

Tahun 2006, penelitian Rasnovi di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo menunjukkan sebanyak 62,69% jenis anakan tumbuhan berkayu yang ditemukan beregenerasi di hutan juga ditemukan di agroforestri karet.

Calestreme (2004), Prasetyo (2007), Hendarto (2007), dan Hariyanto (2007) menyimpulkan bahwa agroforestri karet dapat menampung 31 jenis mamalia yang menjadikan agroforestri karet sebagai penyedia sarang dan makanan, area migrasi, tempat hidup hewan langka. Di dalam agroforestri karet juga ditemukan 12 jenis kelelawar pemakan buah dan serangga, 6 jenis primata serta 46 jenis kumbang tinja yang dapat digunakan sebagai indikator agroforestri karet sebagai lingkungan yang menyerupai hutan.

Berangkat dari kenyataan rendahnya produksi karet serta perlunya penyelamatan ekosistem agroforestri karet yang kaya keragaman hayati, maka pada tahun 1996, ICRAF memulai penelitian bersama CIRAD (organisasi Perancis dengan spesialisasi penelitian pertanian untuk pembangunan di daerah tropis dan sub-tropis), Balai Penelitian Sembawa - Pusat Penelitian Karet, dan beberapa universitas dalam maupun luar negeri.

“Kami berusaha memahami tradisi pemanfaatan lahan para petani. Ternyata tradisi tersebut banyak menyimpan kearifan lokal,” papar Laxman yang juga ahli dalam bidang etno-ekologis.

Berdasarkan pemahaman tersebut, ICRAF berusaha menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan produksi agroforestri karet, namun di sisi lain keragaman hayati tetap terjaga.

Penelitian yang bertajuk Smallholder Rubber Agroforesty Project (SRAP) antara lain didanai oleh USAID (1996-1998) dan DFID (1998-2001). SRAP lalu dilanjutkan dengan Smallholder Rubber Agroforestry System (SRAS) yang didanai oleh Common Fund for Commodities (CFC) dan dipantau oleh International Rubber Study Group (IRSG) antara 2004-2008.

Melalui SRAP dan SRAS, ICRAF memperoleh jawaban. Untuk meningkatkan produktifitas agroforestri karet, ICRAF memperkenalkan inovasi agroforestri karet yang dinamakan RAS 1, RAS 2, dan RAS 3. Ketiga inovasi tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman di lokasi-lokasi penelitian di Kabupaten Bungo - Jambi, Kabupaten Pasaman - Sumatera Barat, dan Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat.

“Hasil sadap karet dalam ketiga sistem RAS yang diperkenalkan tersebut berkisar antara 1100-1700 kg/ha/tahun. Kenyataan ini tentu saja menggembirakan bagi petani,” kata Ratna.

Dibandingkan dengan sistem penanaman karet monokultur, ketiga sistem RAS tidak memerlukan pengelolaan yang terlalu intensif. Hal ini memungkinan tumbuhnya beragam tumbuhan yang berguna bagi konservasi fauna dan flora. Para petani juga mendapatkan keuntungan tambahan dari hasil buah-buahan atau pohon kekayuan. Lingkungan agroforestri karet menjadi rumah tinggal alternatif bagi fauna yang mulai terancam punah karena kehancuran hutan alam, habitat hidup mereka.

Diharapkan bila nanti mekanisme imbal jasa atas pengurangan emisi karbon melalui pencegahan deforestasi dan degradasi dilaksanakan, kemungkinan besar petani agroforestri karet juga akan memperoleh insentif tambahan.

“Saat ini saja, keberadaan demplot penelitian dan berbagai kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan ICRAF sudah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pengetahuan petani bertambah dan mereka tidak lagi ragu menanam karet unggul dengan sistem agroforestri,” tambah Ratna.

RAS 1, RAS 2, RAS 3

2009-01-01T00:09:00.000-08:00

Tiga sistem agroforestri karet yang dikembangkan peneliti ICRAF dan mitranya

RAS 1: Sistem Agroforestri Ekstensif
Merupakan sistem agroforestri ekstensif yang pengelolaannya setara dengan karet rakyat, dimana bahan tanam karet asal seedling diganti dengan karet klonal yang mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang menyerupai hutan sekunder seperti sistem agroforestri. Produksi karet klonal tahun kedua pada RAS 1 berkisar antara 1200-1700 kg/ha/tahun

RAS 2: Sistem Agroforestri Intensif
Merupakan sistem agroforestri kompleks dengan pengelolaan relatif intensif, dimana karet klonal ditanam secara tumpangsari dengan tanaman pangan, buah-buahan, dan tanaman penghasil kayu. Produksi karet klonal tahun kedua dan ketiga pada RAS 2 berkisar antara 1100-1300 kg/ha/tahun

RAS 3: Reklamasi Lahan Alang-alang
Merupakan sistem agroforestri kompleks yang dibangun untuk merehabilitasi lahan alang-alang dengan mengintegrasikan karet dengan jenis tanaman lain yang cepat tumbuh dan menutup permukaan tanah di antara barisan tanaman karet, sehingga pertumbuhan alang-alang terhambat. Tanaman pangan sebagai tumpangsari hanya dilakukan pada tahun pertama kemudian diikuti dengan kombinasi penanaman kacang-kacangan penutup tanah dan pohon cepat tumbuh penghasil pulp. Produksi karet klonal tahun ketiga pada RAS 3 berkisar antara 1100-1300 kg/ha/tahun

Buku: Petunjuk Teknis Penanaman Meranti di Kebun Karet

2009-01-01T00:08:00.002-08:00

Oleh: Hesti L .Tata, dkk. (2008)

Teknik budidaya meranti telah dikenal di kalangan rimbawan dalam upaya rehabilitasi hutan dan pembangunan hutan tanaman. Namun, dengan berkurangnya areal hutan, maka penanaman meranti di lahan selain hutan (non hutan) menjadi sebuah tantangan. Salah satu areal non hutan yang potensial untuk pengembangan meranti adalah kebun karet. Kebun karet yang dikelola dengan sistem wanatani menjadi salah satu alternatif untuk menanam meranti, dengan tujuan pengayaan jenis dan pembangunan usaha kayu rakyat skala kecil. Walaupun meranti memiliki karakter bibit yang berbeda dengan karet, namun dapat ditanam bersama-sama dengan karet muda di lahan yang terbuka, maupun karet dewasa. Petani karet dapat menanam meranti di kebun karet, sehingga diharapkan selain memperoleh manfaat dari getah karet juga mendapat manfaat dari kayu meranti.

Dalam upaya mengembangkan tanaman meranti di dalam kebun wanatani karet maka disusun buku petunjuk teknis yang memberikan informasi mengenai pentingnya penanaman kayu meranti (Bab 1); penyebaran tempat tumbuh, pengenalan beberapa jenis meranti dan fisiologi benihnya (Bab 2); cara membangun persemaian dan pembibitan meranti dari biji dan stek pucuk (Bab 3) dan cara penanaman meranti mulai dari persiapan lahan, pengaturan jarak tanam hingga pemeliharaan bibit meranti (Bab 4).

Buku petunjuk teknis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bungo dan Tebo, Provinsi Jambi, dengan harapan dapat digunakan sebagai pegangan lapangan bagi praktisi, penyuluh, petani maupun khalayak yang ingin menanam meranti atau jenis-jenis Dipterokarpa lainnya di kebun karet. Dengan demikian, petani karet dapat melakukan usaha pembibitan mandiri atau berkelompok, dengan mencari bibit di sumber bibit atau di areal hutan dan pertanaman meranti di kebun karet.

Download di sini: www.worldagroforestry.org/sea

Pendekatan Bottom-up dalam Menghitung Biaya untuk Menurunkan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi

2009-01-01T00:07:00.001-08:00

Aunul Fauzi, Sonya Dewi

Bagaimana mengukur emisi karbon yang ditimbulkan oleh konversi atau perubahan penggunaan lahan? Berapa jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfir bila hutan di Jambi diubah menjadi perkebunan sawit atau karet? Bagaimana bila lahan gambut Kalimantan dikeringkan menjadi sawah? Apakah konversi hutan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan insentif yang dapat diperoleh dari mekanisme penjualan karbon internasional?

Itulah beberapa pertanyaan yang ingin dijawab para peneliti dari World Agroforestry Centre (ICRAF) melalui penghitungan emisi karbon dan penghitungan biaya untuk menurunkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation – REDD) dengan pendekatan bottom-up.

“Sementara ini, berbagai batasan yang digunakan dalam negosiasi mengenai insentif atau kompensasi REDD ditentukan oleh negara-negara maju. Beragam praktek pemanfaatan lahan di lapangan tidak dipertimbangkan. Bahkan dalam wacana perdagangan karbon sekarang ini, kita terbiasa menggunakan perhitungan skala nasional, padahal level sub-nasional juga penting,” jelas Dr Sonya Dewi, peneliti ICRAF yang berkecimpung dalam penelitian mengenai penghitungan emisi karbon.

Menjawab persoalan yang dipaparkan Sonya, belakangan ini ICRAF bersama mitra kerjanya dalam penelitian ASB (Alternatives to Slash and Burn) gencar mengembangkan metode bottom-up yang mempertimbangkan sifat kondisionalitas dan realistis imbal jasa lingkungan.

Kondisionalitas artinya mekanisme penghitungan emisi karbon dalam mekanisme REDD harus mencakup semua jenis pemanfaatan lahan yaitu lahan pertanian, hutan, dan lahan lainnya atau yang dikenal dengan AFOLU (Agriculture, Forest, and Other Land Use systems).

“Salah satu perdebatan hangat yang terjadi saat ini adalah menyangkut definisi kawasan yang dianggap bisa masuk dalam mekanisme REDD. Apakah hanya hutan saja yang bisa masuk? Hutan seperti apakah? Dengan pohon dan tutupan lahan seperti apa? Bagaimana dengan kebun yang dikelola petani? Atau perkebunan sawit atau karet dalam sekala besar? Lalu status kawasan gambut tak berpohon bagaimana?” kata Dr Meine van Noordwijk, peneliti senior ICRAF.

Tentang sifat realistis, Sonya menjelaskan, “Kami juga menghitung nilai kesempatan yang hilang (opportunity cost). Ini penting untuk melihat apakah mekanisme REDD menarik untuk diterapkan. Kalau ternyata opportunity cost-nya tinggi, secara realistis masyarakat sebagai penjual jasa lingkungan tidak akan tertarik. Pihak pembeli jasa lingkungan juga tidak tertarik karena biaya untuk menurunkan emisi karbon (abatement cost) tinggi. Mekanisme REDD tidak akan laku!

Metode bottom-up sudah dicoba ICRAF di 3 provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Lampung, dan Kalimantan Timur. Data tutupan lahan tahun 1990 dibandingkan dengan tahun 2000 dan 2005. Ini dilakukan untuk mengetahui emisi karbon yang ditimbulkan karena konversi lahan. Secara umum bisa dikatakan bahwa lebih dari 80% emisi karbon akibat konversi atau perubahan lahan di ketiga provinsi tersebut memiliki nilai ekonomi yang rendah (di bawah US$ 5), sehingga disimpulkan bahwa skema kompensasi dalam mekanisme REDD cukup menarik untuk ketiga provinsi tersebut.

“Logikanya, bila petani dan pemerintah di ketiga provinsi tersebut berhasil mencegah deforestasi dan degradasi, maka mereka akan memperoleh dana kompensasi karena hilangnya kesempatan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan hutan dan lahan. Dana kompensasi ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber dana pembangunan,” jelas Sonya sembari mengingatkan masih diperlukannya usaha untuk menjawab berbagai isu seputar mekanisme REDD seperti kelembagaan yang mempersoalkan siapa yang berhak menerima dan bagaimana pendistribusian dana kompensasi.

Sonya menegaskan penebangan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan karet dan sawit di Jambi tidak akan membawa keuntungkan ekonomi yang tinggi. “Masih realistis untuk membiarkan lahan hutan gambut seperti apa adanya apabila masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak dari REDD.”

REDD merupakan mekanisme internasional yang dibicarakan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-13 akhir tahun 2007 lalu di Bali. Negara berkembang dengan tutupan hutan tinggi selayaknya mendapatkan kompensasi apabila berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi dengan melakukan berbagai hal seperti mencegah pembalakan hutan, kebakaran hutan, hingga konversi hutan.

Masalahnya, sebelum dicapainya kesepakatan tentang REDD dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-14 di Poznan, Polandia akhir tahun ini, nampaknya negara-negara yang memiliki kapasitas menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi seperti Indonesia masih harus sabar menunggu.

Sonya berharap, pendekatan bottom-up dalam menghitung emisi karbon dan biaya menghindari emisi karbon yang dikembangkan dan dilakukan oleh para peneliti di ICRAF setidaknya akan menjadi bahan bagi para negosiator REDD di Poznan.

“Mudah-mudahan dengan kesepakatan yang dicapai di Poznan nanti, petani dan pemilik lahan di Indonesia bisa memperoleh kompensasi yang layak dan adil, sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk melakukan konversi lahan yang menjurus ke arah deforestasi dan degradasi lahan. Dengan demikian emisi karbon bisa diturunkan dan pemanasan global bisa dikurangi lajunya,” kata Sonya

Memetakan Konflik dengan RaTA

2009-01-01T00:06:00.002-08:00

Aunul Fauzi, Gamma Galudra

Tahun 2003, melalui Departemen Kehutanan, pemerintah menetapkan kawasan Gunung Halimun-Salak seluas 113.357 hektar yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Penetapan ini didasarkan pada zonasi yang dilakukan pemerintah Belanda pada masa kolonial serta pemerintah Indonesia antara tahun 60an dan 80an. Penetapan sebuah kawasan sebagai taman nasional berarti selain yang berhak tidak diperbolehkan masuk apalagi memanfaatkan segala sesuatu yang berada di dalam lingkup kawasan.

Pematokan batas yang dilakukan oleh otoritas TNGHS menuai protes dari kalangan masyarakat adat yang berdiam di dalam maupun di sekitar kawasan yang dipatok. Mereka mengaku tetap berhak memanfaatkan kawasan karena hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan dijamin oleh adat mereka.

Protes juga dilayangkan Pemerintah Kabupaten Lebak karena merasa wilayah mereka seluas 15.000 hektar yang diperuntukkan bagi usaha tambang, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur lain, ternyata juga dianggap masuk kawasan TNGHS. Dasar klaim Pemerintah Lebak adalah Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1961. Beberapa anggota masyarakat di sekitar kawasan yang dipatok juga mengajukan keberatan karena merasa memiliki hak berdasarkan sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1960-an.

Klaim yang dilakukan TNGHS, masyarakat adat, anggota masyarakat setempat, dan Pemerintah Lebak bukanlah klaim yang tak berdasar. Masing-masing memiliki bukti hukum yang jelas dan lengkap. Lantas bagaimana?

Itulah sekelumit cerita mengenai konflik tenurial di kawasan Gunung Halimun-Salak yang berhasil diungkap melalui RaTA (Rapid Tenure Appraisal), sebuah metode identifikasi konflik kepemilikan lahan (tenurial) yang dikembangkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).

“Sebenarnya, yang lebih penting bukanlah apa yang berhasil diungkap, tetapi bagaimana proses pengungkapan itu sendiri. Apakah semua data pendukung masing-masing klaim sudah lengkap dikumpulkan, apakah semua pihak yang berkonflik sudah mengungkapkan semua yang ingin mereka suarakan, dan bagaimana analisa pemangku kepentingan dilakukan,” jelas Gamma Galudra peneliti ICRAF yang bersama beberapa rekannya masih terus menyempurnakan metode RaTA, salah satunya di wilayah barat TNGHS dimana konflik klaim menunjukkan eskalasi yang besar.

RaTA dikembangkan dengan tujuan memperjelas klaim legal maupun historis yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam suatu kawasan. Asumsi dasar yang dipakai adalah kualitas negosiasi antar pihak-pihak yang bersengketa akan meningkat bila dilakukan berdasarkan informasi lengkap. Dengan sendirinya, kualitas resolusi konflik juga akan meningkat.

“Sebagai sebuah kerangka analisa RaTA berfungsi sebagai petunjuk dalam menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh pembuat keputusan atau mediator dalam mengembangkan resolusi konflik, baik yang didasarkan pada kebijakan legal maupun adat,” tambah Gamma. Apa yang diungkap Gamma merupakan salah satu komponen penting dalam RaTA yaitu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik.

Dalam penelitian RaTA sebelumnya di wilayah konflik Gunung Halimun-Salak, ditemukan fakta bahwa hampir 70% sumber kehidupan masyarakat sekitar bergantung pada sumber daya yang berada di dalam kawasan taman nasional.

“Dapat dimengerti kalau masyarakat lokal memang sangat berkepentingan dalam mempertahankan klaimnya. Bila isu-isu semacam ini tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan konflik yang ada akan terus berkembang dan pada gilirannya akan memberi dampak negatif pada keragaman hayati di wilayah Gunung Halimun-Salak,” lanjut Gamma.

Kawasan Gunung Halimun-Salak memang sudah diakui sebagai salah satu kawasan di Pulau Jawa yang masih memiliki tingkat keragaman hayati tinggi serta fungsi-fungsi sosial dan ekologis yang sangat penting.

Gamma juga menuturkan bahwa konflik tenurial bersifat dinamis sehingga diperlukan kehati-hatian.

“Tanpa penyajian data yang baik maka konflik tidak akan berhasil terselesaikan secara tuntas. Dalam beberapa kasus, kesepakatan penyelesaian konflik yang sudah dicapai pada akhirnya dilanggar juga.”

Pengalaman ICRAF dengan RaTA di Gunung Halimun-Salak telah menginspirasikan beberapa pihak untuk menciptakan opsi penyelesaian sengketa seperti Kampung dengan Tujuan Konservasi (KdTK) dan Model Kampung Konservasi (MKK). Walaupun kedua opsi tersebut dikembangkan oleh pihak yang berbeda, KdTK oleh RMI (Rimbawan Muda Indonesia) dan MKK oleh JICA (Kerjasama Jepang Indonesia), keduanya memiliki kesamaan yaitu upaya penyelesaian sengketa yang berbasis pada keakuratan data. Salah satu sumber datanya adalah hasil analisis RaTA.

“RaTA membantu semua pihak memahami aspek-aspek konflik yang mereka hadapi. Setelah informasi dibuka lengkap, semua suara didengarkan, maka meja negosiasipun digelar untuk menentukan pilihan terbaik penyelesaian sengketa,” kata Gamma menjelaskan kontribusi RaTA dalam konflik tenurial di kawasan Gunung Halimun-Salak.

Sepuluh Sumber Konflik Tenurial

2009-01-01T00:05:00.000-08:00

Sumber: Pengalaman penerapan RaTA di berbagai wilayah di Indonesia (Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat)

1. Perubahan pemerintahan (adat, kolonial, kemerdekaan)
2. Status ganda (hukum pemerintah dan adat)
3. Batas lahan
4. Tumpang tindih penguasaan lahan
5. Kurangnya pengakuan terhadap hukum adat
6. Tidak adanya catatan status kepemilikan
7. Perluasan lahan pertanian
8. Ketimpangan ekonomi
9. Pengungsian
10.Adanya migrasi masuk

Mengenal Dr Ujjwal P. Pradhan

2009-01-01T00:04:00.000-08:00

Biografi:
Tiga belas tahun bekerja di Ford Foundation bukanlah waktu yang pendek bagi Dr. Ujjwal P. Pradhan, pria berkebangsaan Nepal yang akrab disapa Pak Ujjwal. Berbagai pengalaman telah ia peroleh selama bekerja sebagai Program Officer bidang Pengembangan dan Kebijakan Semberdaya Air di New Delhi (6 tahun) dan sebagai Program Officer bidang Lingkungan dan Pembangunan di Jakarta (7 tahun). Awal Desember 2008 ini, Pak Ujjwal akan memulai aktifitas barunya sebagai Regional Coordinator ICRAF Asia Tenggara.

Pak Ujjwal memperoleh gelar doktor pada tahun 1989 dari Cornell University, Itacha, New York dalam bidang Sosiologi Pembangunan dengan disertasi tentang “Hak milik dan intervensi negara dalam sistem irigasi di Nepal”.

Di sela-sela kesibukannya, ia masih menyisihkan waktunya untuk menjadi editor sebuah buku terbitan Sage Publication (2005) berjudul “Asian Irrigation in Transition: Responding to Challenges”

Menurut Bapak, apakah sumbangan ICRAF bagi Indonesia Indonesia selama ini?
ICRAF telah banyak melakukan penelitian agroforestri, merintis penerapan skema jasa lingkungan, dan mengenalkan berbagai pendekatan pengelolaan lahan serta pohon. Selain itu, upaya yang dilakukan ICRAF dalam mempromosikan sistem pendukung negosiasi untuk menyelesaikan konflik mengenai hak dan fungsi lahan, namun tetap mempertimbangkan keseimbangan lingkungan patut dipuji. ICRAF juga menekankan pada pengembangkan strategi agroforestri yang lebih baik bagi petani karet, kopi dan sistem tamanan kayu-kayuan. Dalam melaksanakan kegiatannya, ICRAF berhasil membangun kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat adat.

Apa kekuatan ICRAF dalam menjalankan misinya?
Beberapa di antaranya adalah staff yang berdedikasi, penelitian ilmiah yang berkualitas dan didukung oleh kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian, serta perhatian dan dukungan dari Dewan Pengarah yang kompeten.

ICRAF beruntung memiliki banyak mitra kerja strategis dan terlibat dalam berbagai jejaring keilmuan maupun praktisi. ICRAF juga menjadi anggota konsorsium penelitian global di bidang pertanian CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research)yang bermarkas di kantor pusat Bank Dunia, Washington. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota penyokong CGIAR. Ini semua memungkinkan terciptanya kerjasama di tingkat lokal, regional maupun global guna mempertemukan berbagai kepentingan.

Prestasi yang telah teruji, serta keragaman isu dan luasnya cakupan geografis penelitian merupakan potensi besar bagi ICRAF untuk dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dalam bidang agroforestri dan pengelolaan lahan. Ini akan berguna dalam membantu memberikan jawaban bagi permasalahan pengentasan kemiskinan serta mempromosikan kesejahteraan pedesaan.

Bagaimana ICRAF dapat meningkatkan perannya?
Melalui strategi barunya, ICRAF akan dapat memberikan sumbangan nyata dalam menyelaraskan prioritas dan realitas lokal dan global. Hasil-hasil penelitian mengenai dinamika dan kompleksitas agroforestri dapat menjadi solusi inovatif yang dapat menyeimbangkan kepentingan lokal dan global, juga permasalahan efisiensi (reduksi emisi aktual dalam konteks pemanasan global) dan kesetaraan (pengurangan kemiskinan dan keseimbangan lingkungan), atau antara perspektif ekonomis dan sosial politis.

ICRAF perlu lebih mengetengahkan pengetahuan dan penelitian ilmiah untuk memajukan peran agroforestri dalam mengurangi dampak-dampak emisi gas rumah kaca.

Tanggapan mengenai dikotomi penelitian dan pembangunan?
Satu sama lain merupakan bagian yang berkelanjutan. Pengetahuan lokal dan penelitian berbasis ilmiah dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung tugas-tugas pembangunan. Oleh karena itu,penelitian hendaklah bersifat responsif terhadap kebutuhan lokal dan global, namun tidak bersifat ekstraktif, yang artinya bahwa penelitian seharusnya dilakukan secara konsultatif dengan masyarakat, lalu hasilnya dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang terlibat. ICRAF dikenal sebagai lembaga penelitian, namun hingga saat ini juga terlibat dalam penelitian yang mendukung kegiatan pembangunan. Saya fikir ini merupakan sebuah keseimbangan yang baik.

Tentang kerjasama dengan mitra?
ICRAF harus membangun kemitraan timbal balik dan saling menghargai yang didasari rasa saling mempercayai dan menghormati. Tidak ada satupun organisasi yang mampu melakukan segala hal. Karenanya, penting bagi kita untuk mencari mitra yang dapat melengkapi untuk mewujudkan tujuan bersama. Saya berharap untuk dapat segera bekerja dengan pemerintah untuk penelitian bersama dalam pengelolaan dan pembaharuan agroforestri yang berkelanjutan.

Fase ICRAF selanjutnya?
Melakukan konsolidasi mengenai berbagai pekerjaan yang telah dilakukan, menerjemahkan hasil-hasil penelitian untuk publik dan mendorong komunikasi publik, melanjutkan kerja lintas disiplin dan menfokuskan perhatian pada isu-isu pengentasan kemiskinan, pengelolaan agroforestri, kesetaraan, serta implikasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

ICRAF perlu mengembangkan kepemimpinan interdisipliner baru dalam bidang agroforestri di tingkat regional serta mempromosikan relevansinya di tingkat global sebagaimana telah dinyatakan pada strategi ICRAF yang baru. ICRAF harus melanjutkan usaha mengaitkan pengetahuan dan tindakan, utamanya untuk mengentaskan kemiskinan, dan memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam interaksi pemerintah dan masyarakat di tingkat nasional, regional dan global.

Saya berharap ICRAF menjadi tempat untuk mencari informasi dan metodologi agroforestri yang memberikan pemahaman akan interaksi manusia dan ekosistem. Sebuah tempat yang mendukung dan menyuburkan diskusi untuk pencarian solusi intelektual dan praktis dalam bidang agroforesti. Pendek kata, ICRAF haruslah menjadi tempat di mana kita dapat mempertanyakan asumsi-asumsi kita, sekaligus mempertanyakan setiap jawaban yang ada.

Sekapur Sirih

2008-12-31T18:16:00.000-08:00

We believe that a global agroforestry transformation will create practical options for people and the environment in the developing world. But the necessary scale of this transformation will be realized only if we deepen our engagement with all of our valued stakeholders. The World Agroforestry Centre Strategy / 2008-2015

Ungkapan di atas adalah salah satu pesan yang terkandung dalam dokumen Strategi Organisasi yang akan menjadi pedoman kami berkiprah dalam kegiatan penelitian dan pembangunan global untuk kurun waktu 7 tahun mendatang.

Kami yakin bahwa penelitian yang telah dan akan kami lakukan dalam bidang agroforestri mampu memberikan berbagai pilihan praktis yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan.

Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu mempererat keterlibatan dengan mitra kerja di berbagai tingkatan, mulai dari petani yang bekerja di lahan sampai dengan para pembuat kebijakan di pusat-pusat pemerintahan.

Tahun ini, kiprah World Agroforestry Centre (ICRAF) di Indonesia memasuki satu setengah dasawarsa. Pemahaman masyarakat luas akan pentingnya penelitian yang telah kami lakukan semakin kuat. Oleh karena itu, kami tetap harus (1) memfokuskan pekerjaan pada penelitian mengenai pohon, lahan, dan juga manusia yang menggarapnya serta kebijakan yang mempengaruhinya. Di lain sisi, sudah saatnya kami (2) menegaskan peran dalam menerjemahkan hasil-hasil penelitian menjadi informasi yang praktis dan bisa diterapkan, baik oleh mereka yang bekerja di lahan (petani) maupun yang bekerja di belakang meja (pembuat kebijakan).

Lembar informasi yang kami terbitkan setiap 3 bulan ini dimaksudkan untuk mengantarkan berita dan cerita kepada pembaca mengenai apa yang sudah dan sedang kami lakukan dalam mewujudkan kedua fokus kerja di atas. Semoga berkenan.

Selamat membaca!

Dr Meine van Noordwijk
ICRAF-SEA Regional Coordinator

Katuk dan Kucai untuk Jakarta

2008-12-31T18:15:00.000-08:00

Aunul Fauzi, Iwan Kurniawan

“Keduanya harus serentak,” jawab Haji Udi, petani dari Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Bogor, ketika ditanya mana yang lebih dahulu dikerjakan, bercocok tanam ataukah memastikan tersedianya pasar tempat menjual hasil. Umum diketahui bahwa selama ini berbagai pihak telah membantu petani meningkatkan hasil pertanian, tetapi saat panen tiba petani kebingungan karena tidak tahu kemana akan menjual hasilnya. Pasar tidak disiapkan!

Dari pengalaman tersebut, tim peneliti dari World Agroforestry Centre (ICRAF) mencoba membantu petani dengan menerapkan pendekatan terbalik, yaitu menyiapkan pasar sebelum memulai proses produksi.

Bersama Institut Pertanian Bogor, ICRAF melaksanakan Proyek Penelitian dan Pengembangan Sayuran di Lahan Wanatani yang merupakan bagian program bertajuk Sustainable Agriculture and Natural Resource Management atau SANREM atas dukungan dana USAID (United States Agency for International Development).

“Kurangnya informasi pasar, terpencilnya lokasi produksi, serta buruknya akses ke lokasi tersebut, merupakan permasalahan umum yang dihadapi petani,” demikian jelas Iwan Kurniawan – peneliti pemasaran ICRAF.

Bersama timnya, Iwan membantu petani mengumpulkan informasi pasar secara cepat melalui metode RMA atau Rapid Market Appraisal.

Dengan metode ini, petani akan dapat memahami kompleksitas pasar yang akan menjadi pedoman dalam menentukan keputusan produksi. “Melalui RMA kita juga dapat mengetahui produk pertanian apa yang sedang diminati pasar, kualitas maupun kuantitasnya, kapan dan dimana permintaan tersebut muncul, serta harga yang berlaku.”

Untuk desa Parakan Muncang, Hambaro, dan Sukaluyu di Kecamatan Nanggung yang menjadi lokasi penelitian ICRAF, tim peneliti menyarankan pengembangan sayuran katuk (Sauropus androgynusí) dan kucai (Allium tuberosum). Kedua jenis sayuran ini banyak dicari warga Jakarta. Dengan biaya investasi yang relatif rendah, harga jual juga relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan jenis sayur lain.

Sebanyak 6 plot di ketiga desa tersebut dijadikan lahan ujicoba untuk mengumpulkan data produksi dan potensi keuntungan. Dalam ujicoba ini, sebanyak 60.000 stek katuk dan 50 kg bibit kucai disebarkan di ketiga desa tersebut.

Untuk memastikan penyerapan pasar, kerjasama dibangun dengan seorang pedagang sayur dari Jakarta (Pasar Cengkareng) yang setuju membeli semua sayur katuk dan kucai yang diproduksi oleh petani.

Seorang petani desa Sukaluyu bernama Pak Arsyad turut menyediakan lahannya dalam proyek uji coba penanaman sayur katuk. Dia mengatakan bahwa selama ini dia mengikuti apa yang diarahkan ICRAF mengenai cara-cara menanam dan memupuk.

”Kelak bila berhasil, kami diwajibkan menggulirkan bantuan yang kami terima kepada petani lainnya,” jelas Pak Arsyad.

Tanggal 2 Juni lalu, bersama dengan sekitar 100 petani dari ketiga desa lokasi penelitian, Haji Udi dan Pak Arsyad menghadiri pelatihan “Pasca Panen Sayuran Katuk” yang diadakan di Agromedika – lokasi penelitian dan pengembangan tanaman obat seluas 2 hektar milik PEMDA Kabupaten Bogor di Desa Hambaro di bawah pengelolaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan teknik memanen dan mengikat katuk kepada para petani peserta program.

Beberapa petak lahan di Agromedika juga merupakan lokasi uji coba penanaman sayur katuk. Selama pelatihan, para peserta diajak melihat langsung cara memanen katuk di lahan tersebut. Di bagian lain lokasi Agromedika, para peserta mempelajari teknik mengikat katuk.

Membahas masa depan Kecamatan Nanggung dalam hal produksi sayur mayur, Iwan menjelaskan, “Bila proyek ini berhasil, di Kecataman Nanggung akan dibentuk suatu badan pengelola tata niaga dan produksi sayur mayur (Nanggung Agro Enterprise) yang beranggotakan para petani dan pedagang. Badan ini akan berperan menentukan komoditas yang akan ditanam sesuai dengan kebutuhan pasar, menentukan patokan harga, dan merupakan ajang pertemuan petani dan pembeli. Masalah kurangnya informasi pasar dan jauhnya lokasi produksi akan dapat ditanggulangi.”

Bersama rekan peneliti lainnya, Iwan berharap petani Nanggung memiliki alternatif meningkatkan pendapatannya.

Permasalahan banyaknya pemuda dan pemudi Nanggung yang pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan diharapkan juga bisa dipecahkan bila bertanam sayuran mampu memberikan hasil yang kompetitif.

Tujuh Fakta Tentang Katuk & Kucai

2008-12-31T18:14:00.000-08:00

SANREM Project - Nanggung, Bogor

1. Bisa ditanam di bawah naungan (20-25% untuk katuk) dan menjanjikan hasil bagus bagi petani;

2. Dalam 12 bulan terakhir, permintaan pasar dan harga relative stabil (antara Rp. 2.000 – Rp. 2.500 per kilogram);

3. Panen katuk sekitar 4-5 ton per hektar, dapat dipanen 5-6 kali dalam setahun (ditanam di hamparan terbuka bersama singkong). Panen singkong bisa mencapai 8-9 ton per tahun;

4. Panen kucai sekitar 7,6 ton per hektar, dapat dipanen 7-8 kali per tahun (ditanam pada hamparan terbuka tanpa naungan);

5. Masa produksi katuk bisa mencapai 10 tahun sementara kucai 5 tahun sebelum diganti tanaman baru;

6. Pada tahun pertama, katuk menyumbang pendapatan petani sekitar Rp. 9,7 juta per hektar per tahun. Untuk tahun selanjutnya, bisa mencapai 2 kali lipat. Sedangkan kucai sebesar Rp. 26 juta per hektar per tahun;

7. Anggota kelompok perempuan bisa memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp. 19.000 per hari dari pekerjaan membersihkan, memilah dan mengikat katuk.

Mengukur Karbon di Lahan

2008-12-31T18:13:00.000-08:00

Aunul Fauzi, Subekti Rahayu, Kurniatun Hairiah

“Jalannya yang lurus Mat. Jangan belok-belok,” teriak Taryono kepada Rachmat yang sedang menarik ujung pita ukur. Rachmat menoleh dan tersenyum. Rupanya dia berjalan melenceng terlalu ke kanan. Keduanya sedang membuat plot berukuran 40 X 5 meter di areal hutan di komplek perkantoran CIFOR Bogor tempat mereka melakukan praktek mengukur karbon dan analisa vegetasi. Tidak jauh dari mereka, Arwin bersama beberapa rekannya sibuk mementangkan tali rafia penanda plot praktek pengukuran.

Setelah menyelesaikan dua plot berukuran sama, Taryono, Rachmat, Arwin, dan empat rekan lainnya membagi diri menjadi dua kelompok dan menuju plot masing-masing. Anggota kelompok berbagi tugas: mengukur diameter dan memperkirakan tinggi pohon serta mengidentifikasi jenis spesiesnya. Salah seorang anggota kelompok bertugas mencatat data. Terdengar senda gurau riang ketika mereka berdebat menentukan pohon yang masuk kriteria untuk diukur. Pohon-pohon dengan diameter di bawah 5 cm tidak perlu diukur karena termasuk kelompok tumbuhan bawah. Ada cara lain untuk mengukur karbon yang tersimpan di dalamnya.

Taryono dan keenam rekannya adalah staf Yayasan Puter yang beralamat di daerah Kedung Badak, Bogor. Tanggal 8 sampai 10 Juli 2008 lalu mereka mengikuti pelatihan teknik pengukuran karbon dan analisa vegetasi yang difasilitasi oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).

Pelatihan yang diadakan selama tiga hari tersebut merupakan permintaan dari Yayasan Puter. “Saat ini yayasan kami sedang menjalin kerja sama dengan lembaga CIMTROP Universitas Palangkaraya untuk melakukan beberapa penelitian di hutan gambut Kalimantan Tengah,” jelas Taryono yang menjabat sebagai Direktur Program Yayasan Puter.

“Kami selaku mitra CIMTROP merasa sangat perlu memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan survei atau penelitian, terutama dalam hal pengukuran karbon tersimpan dan alaisa vegetasi. Pengalaman yang kami peroleh dari pelatihan ini akan sangat berguna sebagai bahan dalam melakukan diskusi di lapangan maupun saat melakukan analisa hasil.”

Fasilitator pelatihan, Subekti Rahayu atau yang biasa dipanggil Bu Yayuk, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta latih. “Hari pertama berupa penyampaian materi mengenai cara pengukuran karbon tersimpan dan analisis vegetasi. Hari kedua praktek lapangan dan hari ketiga pengolahan data,” jelas Bu Yayuk.

Sebelumnya, pelatihan sejenis pernah diadakan oleh ICRAF di beberapa tempat. Pada bulan Oktober 2003 tim peneliti ICRAF yang terdiri dari Desi Suyamto, Kusuma Wijaya dan Subekti Rahayu memberikan pelatihan kepada staf CARE Indonesia di Nunukan, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, bekerjasama dengan Conservation International Indonesia, ICRAF juga menyelenggarakan pelatihan bagi staff dan relawan organisasi konservasi ini di Bodogol, Sukabumi pada bulan Maret 2005. Pertengahan tahun 2007, tim fasilitator ICRAF dan Universitas Brawijaya yang terdiri dari Dr. Meine van Noordwijk, Prof. Dr. Kurniatun Hairiah, Betha Lusiana dan Subekti Rahayu berangkat ke Gorontalo, Sulawesi Utara untuk memberikan pelatihan bagi staf Yayasan YANI (Yayasan Adudu Nantu Indonesia) yang bermaksud mengukur karbon di kawasan hutan Nantu.

Awal tahun 2008, ICRAF kembali bekerjasama dengan Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya untuk mengadakan pelatihan pengukuran karbon di tingkat plot dan ekstrapolasinya ke tingkat bentang lahan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografi) bagi peserta nasional dari berbagai lembaga penelitian, perguruan tinggi dan LSM. Pelatihan di Malang, Jawa Timur tersebut diadakan dalam rangka implementasi program RaCSA (Rapid Carbon Stock Appraisal) yang dikembangkan oleh ICRAF.

Keahlian ICRAF dalam teknik pengukuran karbon diungkapkan oleh Guru Besar Jurusan Tanah Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Kurniatun Hairiah.”Mempelajari neraca karbon di alam ibaratnya mengamati keuangan di mesin ATM.... ada karbon yang disimpan (saldo) dan ada pula yang dilepaskan ke atmosfer. Teknik pengukuran karbon yang dilakukan ICRAF sama halnya dengan mengukur saldo uang, artinya mengukur karbon yang ’tersimpan’ pada suatu lahan.

Pendekatan ini jauh lebih mudah dari pada mengukur lalu lintas keluar masuknya karbon ke lahan melalui fotosintesis dan emisi CO2 yang selalu berubah setiap saat. Pada tahun 1994 teknik pengukuran karbon ini diperkenalkan oleh kelompok peneliti dari TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility, di Kenya) yang tergabung dalam kegiatan penelitian Alternatif Tebang Bakar (Alternatives to Slash and Burn) bertaraf internasional yang dikoordinir oleh ICRAF. Teknik tersebut telah diuji di tiga negara yang terpilih yaitu Indonesia, Kamerun dan Peru. Hasilnya telah banyak disitir dalam laporan ilmiah IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sebagai dasar pertimbangan kebijakan penanganan pemanasan global di tingkat internasional. Sebagai upaya penyebar luasan teknik pengukuran karbon ini, ICRAF telah melakukan pelatihan di beberapa negara Asia lainnya antara lain Thailand, Vietnam dan Filipina”.

Buku: Petunjuk Praktis Pengukuran Karbon Tersimpan

2008-12-31T18:12:00.000-08:00

Oleh: Kurniatun Hairiah, Subekti Rahayu (2008)

Buku ini memberikan informasi mengenai latar belakang mengapa karbon tersimpan perlu diukur. Secara rinci, buku ini memaparkan cara mengukur karbon tersimpan pada tingkat plot maupun di tingkat kawasan, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi petugas lapangan dan pengambil kebijakan dalam memahami masalah perubahan iklim global.

Selain itu, Prof. Kurniatun bersama Dr. Meine van Noordwijk dari ICRAF menulis bahan ajar sederhana yang dilengkapi dengan seri slide tentang Karbon Daratan dan Pemanasan Global. Bahan yang sama juga tersedia untuk perguruan tinggi dan dapat diakses di www.worldagroforestry.org/sea

Download: File 1; File 2; File 3; File 4.

Penelitian untuk Kebijakan

2008-12-31T18:11:00.000-08:00

Jess Fernandez

“Pelatihan itu sangat berguna bagi saya karena mengajarkan bagaimana memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan,” ungkap Yongky Indrajaya, peneliti dari Balai Penelitian Kehutanan Ciamis, lembaga yang berada di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Departemen Kehutanan.

Yongky baru kembali dari Bangkok, Thailand setelah mengikuti pelatihan “Analisa Kebijakan dan Komunikasi Efektif” yang diadakan pada tanggal 23-27 Juni 2008 lalu.

Keikutsertaannya dalam pelatihan tersebut didukung oleh SEANAFE (Southeast Asian Network for Agroforestry Education) – salah satu pogram World Agroforestry Centre (ICRAF). SEANAFE merupakan jaringan kerjasama pendidikan agroforestri di Asia Tenggara dengan anggota lebih dari 85 universitas di Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Pelatihan yang dihadiri Yongky merupakan salah satu kegiatan EFPE atau Enhancing Forest Policy Education. EFPE bertujuan meningkatkan kapasitas staf pengajar berbagai universitas di negara-negara anggota SEANAFE dalam mengajarkan mata pelajaran analisa kebijakan kehutanan, teknik komunikasi, dan penyusunan bahan ajar dalam bahasa setempat.

“Peningkatan kapasitas dalam bidang analisa kebijakan dan komunikasi bermanfaat bagi formulasi kebijakan yang efektif,” ungkap Jess Fernandez, manager program SEANAFE yang menggagas EFPE.

Antara Juli dan September 2008, bersama empat rekan dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, and Universitas Lampung, Yongky akan mengemas ulang hasil-hasil penelitian di tempat kerjanya dalam bentuk laporan penelitian kebijakan. Setelah itu, mereka akan mengikuti lokakarya penulisan dan komunikasi kebijakan serta pengembangan materi ajar di Yogyakarta pada bulan Oktober 2008.

Walaupun bukan berasal dari lembaga pendidikan, lembaga yang menjadi target program SEANAFE, Yongky mengatakan keterlibatan dalam program ini merupakan kesempatan bagus untuk mengembangkan kerjasama BALITBANG dengan universitas-universitas di Indonesia.

Yongky juga berharap nantinya akan dapat memberikan sumbangan kepada BALITBANG dalam merangcang cara yang efektif untuk mengkomunikasikan hasil penelitian lembaga tersebut kepada para pembuat kebijakan.

Buku: Panduan Pembangunan Kebun Wanatani Berbasis Karet Klonal

2008-12-31T18:10:00.000-08:00

Oleh: Budi, dkk. (2008)

Buku ini berisi panduan teknis pembibitan, penanaman, perawatan, dan penyadapan karet klonal untuk meningkatkan produktifitas sekaligus menjaga keanekaragaman hayati kebun karet.

Download disini.

Forum SIG Aceh Barat

2008-12-31T18:09:00.000-08:00

Aunul Fauzi, Andree Ekadinata

Walaupun belum resmi terbentuk karena masih menunggu pengesahan lewat SK Bupati, Forum SIG (Sistem Informasi Geografis) Aceh Barat sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk memulai tugasnya. Tugas yang akan diemban antara lain meliputi penyusunan basis data spasial Kabupaten Aceh Barat yang akan digunakan untuk memberi dukungan terhadap proses perencanaan tata ruang di kabupaten tersebut.

Forum terdiri dari 20 anggota yang berasal dari berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Barat. Keterwakilan berbagai SKPD dalam Forum juga dinilai sangat positif mengingat perlunya integrasi data spasial antar berbagai institusi pemerintahan. Forum diharapkan berperan sebagai pusat manajemen data.

Permasalahan manajemen data seperti itulah yang menjadi titik awal pelatihan perencanaan wilayah yang diselenggarakan sebagai jawaban atas permintaan PEMDA Aceh Barat kepada ICRAF. Pertengahan 2007 lalu, dua staf ICRAF – Dr. Laxman Joshi dan Dr. Sonya Dewi – mengadakan pertemuan dengan Kepala BAPPEDA dan Wakil Bupati Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, tercetus keinginan PEMDA untuk dibantu meningkatkan kapasitas stafnya dalam hal perencanaan wilayah.

“Formalisasi sebuah forum penyedia data spasial bagi perencanaan wilayah mungkin baru pertama kalinya di Indonesia. Kapasitas dari segi perangkat keras (hardware) pun sudah tersedia dengan adanya laboratorium SIG di Kantor BAPPEDA yang dibangun dengan bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Pada awalnya, gagasan pembentukan forum ini muncul dari diskusi dengan peserta pelatihan tentang sistem informasi geografis yang kami adakan di Meulaboh,” jelas Andree Ekadinata dari World Agroforestry Centre (ICRAF).

Pelatihan yang dimaksud Andree adalah pelatihan tiga seri yang merupakan bagian dari aktivitas ReGRIN, dengan tujuan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia dalam aspek perencanaan wilayah melalui penggunaan aplikasi sistem informasi geografis. ReGRIN sendiri, adalah sebuah kegiatan penelitian ICRAF di Aceh Barat yang bertujuan mengembangkan berbagai jenis pohon bernilai ekonomi tinggi yang mampu bertahan dari bencana seperti tsunami.

Pelatihan seri pertama pada bulan November 2007, memperkenalkan dan membahas sistem informasi geografis pada 20 orang peserta dari berbagai instansi pemerintah yang sebagian besar masih belum mengenal SIG. Selanjutnya, pada bulan Mei 2008, diadakan pelatihan seri kedua tentang penginderaan jauh. Pelatihan seri terakhir dilakukan pada bulan Juli 2008 dengan pokok bahasan analisa spasial untuk perencanaan wilayah. Untuk semua pelatihan tersebut, ICRAF menyiapkan modul pelatihan dalam bahasa Indonesia.

Secara umum, sasaran pelatihan adalah agar peserta menguasai teknik pembuatan, pemrosesan, analisa, interpretasi dan pengelolaan data-data spasial. Salah satu sisi yang menarik dari pelatihan ini adalah perangkat lunak yang digunakannya. Para peserta dilatih untuk menggunakan software ILWIS, sebuah software SIG open source yang tersedia secara gratis.

“Perangkat lunak open source, banyak memberikan kemudahan. Terutama dari sisi biaya dan lisensinya. Tidak akan semudah itu bila mengunakan perangkat lunak komersil yang harganya cukup mahal dengan lisensi terbatas satu perangkat komputer saja. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau menggunakan perangkat lunak komersial bagi 20 orang anggota Forum? Denganmenggunakan perangkat lunak open source, kita juga terhindar dari perilaku pembajakan,” papar Andree.

Sepanjang penyelenggaraan pelatihan, ICRAF bekerjasama dengan para peserta dan unsur-unsur pemerintah daerah Aceh Barat dari berbagai SKPD. Para peserta terlibat langsung dalam persiapan pelatihan dan pengaturan logistik.

Syahril, Kepala Bidang Perekonomian dan Litbang BAPPEDA, dalam sambutannya pada penutupan seri pelatihan Sistem Informasi Geografis, mengemukakan harapan bahwa Forum ini dapat membantu pemerintah kabupaten dalam berbagai tugas yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di berbagai bidang , diantaranya: rencana tata ruang, pengembangan pertanian dan pembangunan fasilitas layanan publik.

Bagi ICRAF, terlaksananya pelatihan yang mampu melahirkan Forum SIG merupakan sebuah pelajaran berharga.

“Pelatihan akan sukses bila didasarkan pada kebutuhan nyata peserta. Keterlibatan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan juga sangat penting.”

Pembentukan Forum GIS yang murni didasarkan pada gagasan pemerintah daerah Aceh Barat merupakan contoh yang sangat baik. Peserta membuat sendiri proposal pembangunan Laboratorium SIG dan menghubungi BRR. ICRAF membantu permasalahan teknis mengenai seluk beluk peralatan dan perangkat yang diperlukan untuk meabangun fasilitas tersebut. Pengajuan pengesahan Forum melalui SK Bupati juga atas inisiatif para peserta.